Media Bawean, 14 April 2009
Sumber : Antara
Ketua Panwaslu Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, M Yusuf mengatakan, bisa jadi, berkurangnya suara PKB itu akibat konflik internal yang berlanjut dengan upaya penggembosan. Namun partai itu masih jadi pemenang, meskipun digembosi di sana-sini.
Pulau Bawean, Jatim (ANTARA News) - Sekitar 98 persen penduduk Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang berjumlah 71 ribu jiwa itu adalah anggota Jam`iyah Nahdlatul Ulama (NU).
Layaknya sikap warga nahdiyin di daerah lain, sikap politik masyarakat Pulau Bawean berafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Setidaknya, hal itu tercermin dalam dua pemilu sebelumnya. Partai yang didirikan para ulama NU itu menjadi pemenang dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 di Pulau Bawean.
Pada Pemilu 2004, PKB Pulau Bawean menyumbangkan dua kursi di DPRD Kabupaten Gresik dari tiga kursi yang diperebutkan di pulau itu. Satu kursi lainnya, digondol Partai Golkar.
Sementara pada Pemilu 2009, PKB tetap menjadi pemenang di Pulau Bawean dengan raihan 7.277 suara. Hanya saja kemenangan yang diraihnya tidak signifikan.
Sehingga dalam pemilu kali ini hanya mampu mengantarkan seorang kadernya, Akhmad Muhadjir, untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Gresik.
Dalam pemilu kali ini, perolehan suara Partai Golkar sebanyak 6.324 dan berhak atas satu kursi di DPRD Kabupaten Gresik. Hasil ini sama dengan pemilu lima tahun lalu.
Sementara itu Partai Demokrat berhasil mencuri simpati masyarakat Pulau Bawean setelah mampu mengumpulkan 5.562 suara. Kendati menempati peringkat ketiga dalam Pemilu 2009, perolehan suara Partai Demokrat itu sudah cukup untuk mengantarkan seorang kadernya duduk di kursi legislatif.
"Bisa jadi, berkurangnya suara PKB itu akibat konflik internal yang berlanjut dengan upaya penggembosan," kata M. Yusuf, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Tambak, Pulau Bawean.
Walau begitu, lanjut dia, perolehan suara PKB di Pulau Bawean masih cukup bagus. "Partai itu masih jadi pemenang, meskipun digembosi di sana-sini," kata mantan pengurus PKB Kecamatan Tambak itu.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pulau Bawean yang terdiri atas dua kecamatan, yakni Sangkapura dan Tambak sebanyak 69.725 orang. Dari 38 calon anggota DPRD Kabupaten Gresik yang bersaing dalam Pemilu 2009 di Pulau Bawean, sebanyak 36 di antaranya merupakan penduduk setempat.
Selain Muhadjir, dua calon anggota legislatif (caleg) yang dipastikan bakal melenggang ke Gresik adalah Miftahul Jannah (Partai Golkar) dan Akhwan (Partai Demokrat). Ketiganya merupakan pengurus NU, namun masih minim pengalaman dalam dunia politik.
Kendati muka-muka baru, masyarakat Pulau Bawean, tidak terlalu berharap terhadap para caleg terpilih itu. "Saya yakin, masyarakat di sini tidak terlalu berharap banyak pada caleg yang bakal menduduki kursi DPRD Kabupaten Gresik," kata Ketua Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PC Nahdlatul Ulama (NU) Bawean, Ali Asyhar, di Bawean, Senin (13/4).
Menurut dia, ketiga caleg yang terpilih dalam Pemilu 2009 kualitasnya tidak lebih baik dari anggota DPRD Kabupaten Gresik periode 2004-2009, asal pulau yang berjarak sekitar 80 mil laut dari Gresik itu.
"Bahkan dalam penilaian kami, justru lebih memprihatinkan," kata pria yang sebelum pemilu digelar mengadakan acara debat terbuka dengan menghadirkan 36 caleg asal Pulau Bawean.
Ia mengemukakan, seorang wakil rakyat harus bisa menjalankan fungsi legislasi, menyusun anggaran, kemampuan mengontrol roda pemerintahan, dan memiliki sikap "akhlaqul karimah".
"Ketiga caleg yang jadi ini, menurut pengamatan kami, sama sekali tak memiliki kemampuan itu," kata salah satu pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri, Sangkapura, Bawean itu.
Pernyataan bernada pesimistis juga dilontarkan tokoh pemuda Pulau Bawean, H. Ramzi Ramli. "Kualitas anggota DPRD yang dulu saja sudah buruk, sekarang apa lagi," katanya.
Menurut dia, para caleg yang berhasil meraup suara terbanyak dalam pemungutan suara, Kamis (9/4) lalu itu, lebih banyak karena dukungan materi ketimbang kemampuan individu dalam mengelola konflik sosial di masyarakat.
"Sekarang masyarakat sudah tidak boleh lagi menuntut apa-apa terhadap mereka, karena mereka sudah mengeluarkan uang banyak untuk membeli suara itu," katanya menambahkan.
Selagi pola pikir masyarakat masih berorientasi kepada kekayaan materi seseorang dalam menentukan sikap politiknya, lanjut dia, jangan harap pembangunan di pulau yang berada di tengah-tengah Laut Jawa itu akan maju.
Sejak dari dulu, kondisi jalan lingkar Pulau Bawean sepanjang 55 kilometer tak pernah ada perbaikan. Demikian pula listrik di pulau itu sampai saat ini hanya menyala 17 jam per hari, di luar jadwal pemadaman bergilir. Kapal dengan rute Gresik-Bawean hanya beroperasi tiga kali dalam tujuh hari, juga tidak pernah berubah.
"Ketiga persoalan yang dihadapi warga Pulau Bawean itu selama ini hanya sebatas janji yang wajib disampaikan oleh para caleg. Tapi, sejak dari dulu sampai sekarang tak pernah ada perubahan," kata Ramzi.
Pernyataan Ramzi itu tidaklah berlebihan, mengingat dugaan pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi baik sejak masa kampanye, pencoblosan, maupun saat penghitungan.
"Semua kasus pelanggaran, mulai dari praktik politik uang, hingga adanya dugaan kecurangan dalam penghitungan suara, sudah kami laporkan ke Panwaslu Kabupaten Gresik," kata Mukhlis, selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Sangkapura.
Bantah Adanya Pelanggaran
Sayangnya pelanggaran dan dugaan adanya rekayasa dalam Pemilu 2009 itu dibantah oleh Ketua Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Sangkapura, Pulau Bawean, Jamaluddin. "Kalau ada persoalan seperti yang terjadi di Desa Daun, hanya karena kesalahan memasukkan data," katanya kepada ANTARA di Sangkapura, Minggu (12/4).
Menurut dia, hal itu sudah bisa diatasi dan masing-masing pihak yang bertikai sudah menemukan kesepakatan. "Jadi, penghitungan perolehan suara untuk caleg DPRD Kabupaten Gresik sudah selesai dan tidak ada persoalan," kata Jamaluddin.
Mengenai kotak suara yang dikirimkan kembali ke kantor Kecamatan Sangkapura, Jamaluddin, juga membantahnya. "Mana mungkin, kotak suara yang ada di sini dibuka lagi? Semuanya sudah dalam keadaan tersegel," katanya.
Sebelumnya seorang petugas Sekretariat Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Sangkapura, Pulau Bawean, kepada ANTARA, mengungkapkan, adanya dugaan rekayasa itu.
Sesuai jadwal, penghitungan suara di tingkat PPK itu rampung, Jumat (10/4) malam. Namun dengan alasan beberapa desa di pulau itu belum bisa mengirimkan kembali logistik pemilu karena terkendala kondisi cuaca dan letak geografis, penghitungan pun diundur.
"Padahal Sabtu (11/4) pagi itu semua logistik sudah ada semua di sini. Kemudian siang harinya, ada beberapa petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang berani membuka kotak suara untuk mengubah hasil di TPS," kata pria paruh baya itu.
Hal itulah yang mengakibatkan proses penghitungan suara di PPK Sangkapura menuai protes. Terutama saat PPK hendak memasukkan data dari setiap PPS ke formulir model DA.
Angka hasil perolehan suara dari formulir model C ke formulir model DA itu ternyata berbeda dengan hasil perolehan suara yang dicatat para saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Ini jelas ada upaya penggelembungan suara untuk caleg tertentu," kata Samoal, caleg DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Demokrat, memprotes penghitungan itu.
Ia mengaku, kehilangan 32 suara di TPS 3 Dusun Alasmakmur, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura. "Saya punya bukti, ada seorang caleg yang mendapatkan suara 4, tapi di form C tertulis angka 43. Begitu juga di TPS lain, dia cuma mendapatkan suara 6, tapi diubah menjadi 36," katanya.
Menurut dia, penambahan suara dengan mengubah angka dari satu digit menjadi dua digit itu dilakukan oleh oknum panitia pemungutan suara (PPS). Perubahan itu dilakukan dengan cara "kanibal" atau mengurangi perolehan suara caleg lainnya.
"Itu baru di Desa Daun, yang memiliki penduduk terbanyak di Pulau Bawean ini," kata Samoal didampingi beberapa anggota tim suksesnya di kantor Kecamatan Sangkapura itu.
Selain Samoal, protes juga dilontarkan Asrofi, saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Desa Daun. "Ini bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan secara sistematis," katanya.
Relatif Aman
Kendati ada dugaan terjadi pelanggaran, pelaksanaan pemungutan suara di Pulau Bawean, Kamis (9/4) lalu itu relatif aman dan lancar.
Situasi ini berbeda dengan kegiatan serupa lima tahun lalu. Saat itu kantor Kecamatan Tambak dirusak massa yang tidak puas atas langkah PPK dengan mengumumkan hasil perolehan suara sementara.
"Sebenarnya kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat, agar mengetahui perkembangan perolehan suara setelah pencoblosan," kata Ketua PPK Tambak, M. Syahri, mengenang peristiwa pasca-Pemilu 2004.
Namun langkah itu ternyata berakibat fatal. Ratusan pendukung salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengamuk, dan merusak kantor kecamatan itu, karena menganggap panitia pemilihan kecamatan (PPK) Tambak telah bersikap terlalu dini.
Insiden itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi PPK Tambak. Oleh sebab itu, PPK Tambak tidak mengumumkan hasil perolehan suara sementara Pemilu 2009 sebelum rapat pleno digelar.
"Kami tak ingin peristiwa itu terulang. Makanya kami tidak akan mengumumkan hasil penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS)," kata Syahri.
Ia meminta kepada semua pihak untuk memahami sikap PPK Tambak yang tidak akan mengumumkan hasil penghitungan suara di setiap TPS, sebelum rekapitulasi total diputuskan dalam rapat pleno PPK.
"Kalau diumumkan sekarang, kami khawatir kekisruhan yang terjadi saat Pemilu 2004 akan terulang," kata pria yang sudah tiga kali pemilu menjabat Ketua PPK Tambak itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA
Sumber : Antara
Ketua Panwaslu Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, M Yusuf mengatakan, bisa jadi, berkurangnya suara PKB itu akibat konflik internal yang berlanjut dengan upaya penggembosan. Namun partai itu masih jadi pemenang, meskipun digembosi di sana-sini.
Pulau Bawean, Jatim (ANTARA News) - Sekitar 98 persen penduduk Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang berjumlah 71 ribu jiwa itu adalah anggota Jam`iyah Nahdlatul Ulama (NU).
Layaknya sikap warga nahdiyin di daerah lain, sikap politik masyarakat Pulau Bawean berafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Setidaknya, hal itu tercermin dalam dua pemilu sebelumnya. Partai yang didirikan para ulama NU itu menjadi pemenang dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 di Pulau Bawean.
Pada Pemilu 2004, PKB Pulau Bawean menyumbangkan dua kursi di DPRD Kabupaten Gresik dari tiga kursi yang diperebutkan di pulau itu. Satu kursi lainnya, digondol Partai Golkar.
Sementara pada Pemilu 2009, PKB tetap menjadi pemenang di Pulau Bawean dengan raihan 7.277 suara. Hanya saja kemenangan yang diraihnya tidak signifikan.
Sehingga dalam pemilu kali ini hanya mampu mengantarkan seorang kadernya, Akhmad Muhadjir, untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Gresik.
Dalam pemilu kali ini, perolehan suara Partai Golkar sebanyak 6.324 dan berhak atas satu kursi di DPRD Kabupaten Gresik. Hasil ini sama dengan pemilu lima tahun lalu.
Sementara itu Partai Demokrat berhasil mencuri simpati masyarakat Pulau Bawean setelah mampu mengumpulkan 5.562 suara. Kendati menempati peringkat ketiga dalam Pemilu 2009, perolehan suara Partai Demokrat itu sudah cukup untuk mengantarkan seorang kadernya duduk di kursi legislatif.
"Bisa jadi, berkurangnya suara PKB itu akibat konflik internal yang berlanjut dengan upaya penggembosan," kata M. Yusuf, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Tambak, Pulau Bawean.
Walau begitu, lanjut dia, perolehan suara PKB di Pulau Bawean masih cukup bagus. "Partai itu masih jadi pemenang, meskipun digembosi di sana-sini," kata mantan pengurus PKB Kecamatan Tambak itu.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pulau Bawean yang terdiri atas dua kecamatan, yakni Sangkapura dan Tambak sebanyak 69.725 orang. Dari 38 calon anggota DPRD Kabupaten Gresik yang bersaing dalam Pemilu 2009 di Pulau Bawean, sebanyak 36 di antaranya merupakan penduduk setempat.
Selain Muhadjir, dua calon anggota legislatif (caleg) yang dipastikan bakal melenggang ke Gresik adalah Miftahul Jannah (Partai Golkar) dan Akhwan (Partai Demokrat). Ketiganya merupakan pengurus NU, namun masih minim pengalaman dalam dunia politik.
Kendati muka-muka baru, masyarakat Pulau Bawean, tidak terlalu berharap terhadap para caleg terpilih itu. "Saya yakin, masyarakat di sini tidak terlalu berharap banyak pada caleg yang bakal menduduki kursi DPRD Kabupaten Gresik," kata Ketua Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PC Nahdlatul Ulama (NU) Bawean, Ali Asyhar, di Bawean, Senin (13/4).
Menurut dia, ketiga caleg yang terpilih dalam Pemilu 2009 kualitasnya tidak lebih baik dari anggota DPRD Kabupaten Gresik periode 2004-2009, asal pulau yang berjarak sekitar 80 mil laut dari Gresik itu.
"Bahkan dalam penilaian kami, justru lebih memprihatinkan," kata pria yang sebelum pemilu digelar mengadakan acara debat terbuka dengan menghadirkan 36 caleg asal Pulau Bawean.
Ia mengemukakan, seorang wakil rakyat harus bisa menjalankan fungsi legislasi, menyusun anggaran, kemampuan mengontrol roda pemerintahan, dan memiliki sikap "akhlaqul karimah".
"Ketiga caleg yang jadi ini, menurut pengamatan kami, sama sekali tak memiliki kemampuan itu," kata salah satu pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri, Sangkapura, Bawean itu.
Pernyataan bernada pesimistis juga dilontarkan tokoh pemuda Pulau Bawean, H. Ramzi Ramli. "Kualitas anggota DPRD yang dulu saja sudah buruk, sekarang apa lagi," katanya.
Menurut dia, para caleg yang berhasil meraup suara terbanyak dalam pemungutan suara, Kamis (9/4) lalu itu, lebih banyak karena dukungan materi ketimbang kemampuan individu dalam mengelola konflik sosial di masyarakat.
"Sekarang masyarakat sudah tidak boleh lagi menuntut apa-apa terhadap mereka, karena mereka sudah mengeluarkan uang banyak untuk membeli suara itu," katanya menambahkan.
Selagi pola pikir masyarakat masih berorientasi kepada kekayaan materi seseorang dalam menentukan sikap politiknya, lanjut dia, jangan harap pembangunan di pulau yang berada di tengah-tengah Laut Jawa itu akan maju.
Sejak dari dulu, kondisi jalan lingkar Pulau Bawean sepanjang 55 kilometer tak pernah ada perbaikan. Demikian pula listrik di pulau itu sampai saat ini hanya menyala 17 jam per hari, di luar jadwal pemadaman bergilir. Kapal dengan rute Gresik-Bawean hanya beroperasi tiga kali dalam tujuh hari, juga tidak pernah berubah.
"Ketiga persoalan yang dihadapi warga Pulau Bawean itu selama ini hanya sebatas janji yang wajib disampaikan oleh para caleg. Tapi, sejak dari dulu sampai sekarang tak pernah ada perubahan," kata Ramzi.
Pernyataan Ramzi itu tidaklah berlebihan, mengingat dugaan pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi baik sejak masa kampanye, pencoblosan, maupun saat penghitungan.
"Semua kasus pelanggaran, mulai dari praktik politik uang, hingga adanya dugaan kecurangan dalam penghitungan suara, sudah kami laporkan ke Panwaslu Kabupaten Gresik," kata Mukhlis, selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Sangkapura.
Bantah Adanya Pelanggaran
Sayangnya pelanggaran dan dugaan adanya rekayasa dalam Pemilu 2009 itu dibantah oleh Ketua Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Sangkapura, Pulau Bawean, Jamaluddin. "Kalau ada persoalan seperti yang terjadi di Desa Daun, hanya karena kesalahan memasukkan data," katanya kepada ANTARA di Sangkapura, Minggu (12/4).
Menurut dia, hal itu sudah bisa diatasi dan masing-masing pihak yang bertikai sudah menemukan kesepakatan. "Jadi, penghitungan perolehan suara untuk caleg DPRD Kabupaten Gresik sudah selesai dan tidak ada persoalan," kata Jamaluddin.
Mengenai kotak suara yang dikirimkan kembali ke kantor Kecamatan Sangkapura, Jamaluddin, juga membantahnya. "Mana mungkin, kotak suara yang ada di sini dibuka lagi? Semuanya sudah dalam keadaan tersegel," katanya.
Sebelumnya seorang petugas Sekretariat Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Sangkapura, Pulau Bawean, kepada ANTARA, mengungkapkan, adanya dugaan rekayasa itu.
Sesuai jadwal, penghitungan suara di tingkat PPK itu rampung, Jumat (10/4) malam. Namun dengan alasan beberapa desa di pulau itu belum bisa mengirimkan kembali logistik pemilu karena terkendala kondisi cuaca dan letak geografis, penghitungan pun diundur.
"Padahal Sabtu (11/4) pagi itu semua logistik sudah ada semua di sini. Kemudian siang harinya, ada beberapa petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang berani membuka kotak suara untuk mengubah hasil di TPS," kata pria paruh baya itu.
Hal itulah yang mengakibatkan proses penghitungan suara di PPK Sangkapura menuai protes. Terutama saat PPK hendak memasukkan data dari setiap PPS ke formulir model DA.
Angka hasil perolehan suara dari formulir model C ke formulir model DA itu ternyata berbeda dengan hasil perolehan suara yang dicatat para saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Ini jelas ada upaya penggelembungan suara untuk caleg tertentu," kata Samoal, caleg DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Demokrat, memprotes penghitungan itu.
Ia mengaku, kehilangan 32 suara di TPS 3 Dusun Alasmakmur, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura. "Saya punya bukti, ada seorang caleg yang mendapatkan suara 4, tapi di form C tertulis angka 43. Begitu juga di TPS lain, dia cuma mendapatkan suara 6, tapi diubah menjadi 36," katanya.
Menurut dia, penambahan suara dengan mengubah angka dari satu digit menjadi dua digit itu dilakukan oleh oknum panitia pemungutan suara (PPS). Perubahan itu dilakukan dengan cara "kanibal" atau mengurangi perolehan suara caleg lainnya.
"Itu baru di Desa Daun, yang memiliki penduduk terbanyak di Pulau Bawean ini," kata Samoal didampingi beberapa anggota tim suksesnya di kantor Kecamatan Sangkapura itu.
Selain Samoal, protes juga dilontarkan Asrofi, saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Desa Daun. "Ini bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan secara sistematis," katanya.
Relatif Aman
Kendati ada dugaan terjadi pelanggaran, pelaksanaan pemungutan suara di Pulau Bawean, Kamis (9/4) lalu itu relatif aman dan lancar.
Situasi ini berbeda dengan kegiatan serupa lima tahun lalu. Saat itu kantor Kecamatan Tambak dirusak massa yang tidak puas atas langkah PPK dengan mengumumkan hasil perolehan suara sementara.
"Sebenarnya kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat, agar mengetahui perkembangan perolehan suara setelah pencoblosan," kata Ketua PPK Tambak, M. Syahri, mengenang peristiwa pasca-Pemilu 2004.
Namun langkah itu ternyata berakibat fatal. Ratusan pendukung salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengamuk, dan merusak kantor kecamatan itu, karena menganggap panitia pemilihan kecamatan (PPK) Tambak telah bersikap terlalu dini.
Insiden itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi PPK Tambak. Oleh sebab itu, PPK Tambak tidak mengumumkan hasil perolehan suara sementara Pemilu 2009 sebelum rapat pleno digelar.
"Kami tak ingin peristiwa itu terulang. Makanya kami tidak akan mengumumkan hasil penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS)," kata Syahri.
Ia meminta kepada semua pihak untuk memahami sikap PPK Tambak yang tidak akan mengumumkan hasil penghitungan suara di setiap TPS, sebelum rekapitulasi total diputuskan dalam rapat pleno PPK.
"Kalau diumumkan sekarang, kami khawatir kekisruhan yang terjadi saat Pemilu 2004 akan terulang," kata pria yang sudah tiga kali pemilu menjabat Ketua PPK Tambak itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA
Posting Komentar