Media Bawean, 2 Mei 2009
Refleksi Hari Pendidikan Nasioanal
Oleh : Mr. Gerbang Bawean
Anggaran pendidikan di Kabupaten Gresik yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 senilai Rp 117 miliar atau 27,26 persen dari total APBD kabupaten itu senilai Rp 900 miliar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Chuzaini Mustaz, Rabu (1/4), anggaran tersebut diperuntukkan 54 item anggaran belanja langsung (non-gaji), antara lain program waib belajar pendidikan dasar (wajardikdas), program peningkatan mutu pendidikan, dan tenaga pendidik, manajemen pelayanan pendidikan, program keragaman budaya, pendidikan anak usia dini, dan peningkatan sarana pendidikan. (Sumber Kompas 1 April 2009)
Anggaran Pendidikan Gresik 27,26%
Gedung SDN IV Tanjungori Rusak Total
Gedung SDN IV Tanjungori Rusak Total
Nilai anggaran pendidikan di Kabupaten Gresik yang dialokasikan melalui APBD 2009 senilai Rp 117 miliar atau 27,26 persen bukanlah hal istimewa bagi wali murid siswa di Pulau Bawean. Nilai anggaran besar belum bisa menggratiskan siswa, justru pihak sekolah membuat alokasi anggaran operasional selama setahun dengan ditotal minus.
Nilai anggaran pendidikan besar bisa menjadi kebanggaan, bila siswa, digratiskan bersekolah bukan sekedar nilai anggaran pendidikan besar lalu dibanggakan-banggakan oleh Pemerintah, tapi biaya pendidikan tetap membebankan kepada orang tua siswa.
Di Pulau Bawean setiap tahun, siswa dibebankan iuran setiap tahunnya Rp. 70ribu sampai Rp.100ribu, dengan alasan BOS dari pemerintah tidak mencukupi. Lalu kapan bisa mencukupinya, padahal anggaran pendidikan sudah mencapai 27,26%. Apakah menunggu semua anggaran dialokasikan kepada pendidikan mencapai 100% dari total APBD?
Sekolah negeri, seperti SDN di Pulau Bawean sudah tidak wajar bila membebankan operasional kepada siswanya, sebab gaji guru sebagian besar sudah status PNS. Walaupun ada sukwan, tentunya dengan adanya alokasi anggaran pendidikan besar sudah mencukupi untuk operasionalnya.
Nilai anggaran pendidikan besar bisa menjadi kebanggaan, bila siswa, digratiskan bersekolah bukan sekedar nilai anggaran pendidikan besar lalu dibanggakan-banggakan oleh Pemerintah, tapi biaya pendidikan tetap membebankan kepada orang tua siswa.
Di Pulau Bawean setiap tahun, siswa dibebankan iuran setiap tahunnya Rp. 70ribu sampai Rp.100ribu, dengan alasan BOS dari pemerintah tidak mencukupi. Lalu kapan bisa mencukupinya, padahal anggaran pendidikan sudah mencapai 27,26%. Apakah menunggu semua anggaran dialokasikan kepada pendidikan mencapai 100% dari total APBD?
Sekolah negeri, seperti SDN di Pulau Bawean sudah tidak wajar bila membebankan operasional kepada siswanya, sebab gaji guru sebagian besar sudah status PNS. Walaupun ada sukwan, tentunya dengan adanya alokasi anggaran pendidikan besar sudah mencukupi untuk operasionalnya.
Posting Komentar