Media Bawean, 10 Desember 2009
Sumber : Surabaya Post
GRESIK - Pembangunan lapangan terbang (lapter) perintis di Pulau Bawean di Desa Tanjungori Kec. Sangkapura Kab. Gresik tidak dialokasikan anggarannya dalam RAPBD 2010. Artinya, proyek lapter tersebut mangkrak di tahun 2010 nanti.
“Tidak adanya anggaran, dipastikan kelanjutan pembangunan lapter Bawean di tahun 2010 nanti bakal terhenti,” kata Zulfan Hasyim, Ketua DPRD Gresik. “Pada 2010 nanti, kami lebih memprioritaskan pembangunan jalan lingkar Bawean, akses listrik di Bawean, dan alat transportasi dari Gresik ke Bawean,” lanjutnya.
Zulfan mengungkapkan, dalam pembahasan Tim Anggaran (Timang), tidak dibahas kelanjutan pembangunan lapter yang perencanaanya telah dilakukan mulai tahun 2005 lalu. “Memang, dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2009, dianggarkan Rp 6 miliar untuk pembebasan lahan seluas 73 hektare, tetapi kelanjutan pembangunan lapter tidak menjadi prioritas utama dan dialihkan untuk pengembangan infrastruktur,” jelasnya.
Sementara itu, hingga kini penanganan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan lapter Bawean oleh kepolisian belum membuahkan hasil, bahkan pengungkapan perkaranya terkesan jalan di tempat atau terhenti. Dalam penanganan perkaranya selama tahun 2009, aparat Polres Gresik telah memeriksa 243 warga Desa Tanjungori sebagai penerima ganti rugi lahan lapter.
Hasilnya hanya terungkap 101 warga yang diklaim telah menerima uang ganti rugi tanaman dengan total dana Rp109,1 juta. Kepolisian juga menyatakan sudah mengantongi nama-nama tersangka. Namun, untuk menetapkannya secara resmi, masih perlu diperkuat hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. sep
Sumber : Surabaya Post
GRESIK - Pembangunan lapangan terbang (lapter) perintis di Pulau Bawean di Desa Tanjungori Kec. Sangkapura Kab. Gresik tidak dialokasikan anggarannya dalam RAPBD 2010. Artinya, proyek lapter tersebut mangkrak di tahun 2010 nanti.
“Tidak adanya anggaran, dipastikan kelanjutan pembangunan lapter Bawean di tahun 2010 nanti bakal terhenti,” kata Zulfan Hasyim, Ketua DPRD Gresik. “Pada 2010 nanti, kami lebih memprioritaskan pembangunan jalan lingkar Bawean, akses listrik di Bawean, dan alat transportasi dari Gresik ke Bawean,” lanjutnya.
Zulfan mengungkapkan, dalam pembahasan Tim Anggaran (Timang), tidak dibahas kelanjutan pembangunan lapter yang perencanaanya telah dilakukan mulai tahun 2005 lalu. “Memang, dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2009, dianggarkan Rp 6 miliar untuk pembebasan lahan seluas 73 hektare, tetapi kelanjutan pembangunan lapter tidak menjadi prioritas utama dan dialihkan untuk pengembangan infrastruktur,” jelasnya.
Sementara itu, hingga kini penanganan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan lapter Bawean oleh kepolisian belum membuahkan hasil, bahkan pengungkapan perkaranya terkesan jalan di tempat atau terhenti. Dalam penanganan perkaranya selama tahun 2009, aparat Polres Gresik telah memeriksa 243 warga Desa Tanjungori sebagai penerima ganti rugi lahan lapter.
Hasilnya hanya terungkap 101 warga yang diklaim telah menerima uang ganti rugi tanaman dengan total dana Rp109,1 juta. Kepolisian juga menyatakan sudah mengantongi nama-nama tersangka. Namun, untuk menetapkannya secara resmi, masih perlu diperkuat hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. sep
Posting Komentar