Media Bawean, 8 April 2010
Sumber : Surabaya Post
GRESIK - Pemkab Gresik terpaksa menarik bantuan hukum terhadap empat dari lima tersangka dugaan kasus korupsi APBD untuk ganti rugi tanaman saat pembebasan lahan untuk lapangan terbang (lapter) di Bawean di Desa Tanjungori Kec. Tambak Kab. Gresik.
Keempat tersangka yang urung mendapatkan bantuan hukum dari pemkab Gresik adalah mantan Kabag Pemerintahan Umum Pemkab Gresik Toni Wahjoe Santoso, mantan Camat Cerme Gatot Siswanto, mantan Camat Tambak Sofyan, mantan Sekretaris Camat (Sekcam) Sangkapura Joko S.
Selain alasan telah memiliki penasihat hukum sendiri, ada isu Kejari Gresik menolak pengacara yang ditunjuk Pemkab Gresik. Alasannya, tidak etis jika pemkab Gresik menunjuk pengacara yang didanai APBD untuk mendampingi tersangka dugaan kasus korupsi APBD. Namun, isu itu dibantah Kajari, TA Djalil.
"Itu informasi yang keliru, kami tidak pernah melarang. Silakan kalau pengacara pemkab mau melakukan pendampingan. Tidak ada aturan yang melarang pemkab memberikan pendampingan hukum kepada tersangka korupsi,” kata TA Djalil.
Sedangkan Sutarmo, Kabag Hukum Pemkab Gresik, tak mau mengomentari isu itu.
Sebelumnya, keempat tersangka tersebut mendapatkan pendampingan hukum dari pemkab sejak mereka ditetapkan sebagai tersangka. Namun, setelah berkas dikirim ke Kejari Gresik, praktis bantuan hukum itu dihentikan. “Kami hentikan karena permintaan dari para tersangka. Meski demikian, kami tetap mengikuti perkembangan mereka,” imbuh Sutarmo. sep
Sumber : Surabaya Post
GRESIK - Pemkab Gresik terpaksa menarik bantuan hukum terhadap empat dari lima tersangka dugaan kasus korupsi APBD untuk ganti rugi tanaman saat pembebasan lahan untuk lapangan terbang (lapter) di Bawean di Desa Tanjungori Kec. Tambak Kab. Gresik.
Keempat tersangka yang urung mendapatkan bantuan hukum dari pemkab Gresik adalah mantan Kabag Pemerintahan Umum Pemkab Gresik Toni Wahjoe Santoso, mantan Camat Cerme Gatot Siswanto, mantan Camat Tambak Sofyan, mantan Sekretaris Camat (Sekcam) Sangkapura Joko S.
Selain alasan telah memiliki penasihat hukum sendiri, ada isu Kejari Gresik menolak pengacara yang ditunjuk Pemkab Gresik. Alasannya, tidak etis jika pemkab Gresik menunjuk pengacara yang didanai APBD untuk mendampingi tersangka dugaan kasus korupsi APBD. Namun, isu itu dibantah Kajari, TA Djalil.
"Itu informasi yang keliru, kami tidak pernah melarang. Silakan kalau pengacara pemkab mau melakukan pendampingan. Tidak ada aturan yang melarang pemkab memberikan pendampingan hukum kepada tersangka korupsi,” kata TA Djalil.
Sedangkan Sutarmo, Kabag Hukum Pemkab Gresik, tak mau mengomentari isu itu.
Sebelumnya, keempat tersangka tersebut mendapatkan pendampingan hukum dari pemkab sejak mereka ditetapkan sebagai tersangka. Namun, setelah berkas dikirim ke Kejari Gresik, praktis bantuan hukum itu dihentikan. “Kami hentikan karena permintaan dari para tersangka. Meski demikian, kami tetap mengikuti perkembangan mereka,” imbuh Sutarmo. sep
Posting Komentar