Bupati
“Todong” Biayai Kunker

GRESIK(SINDO) – Kunjungan kerja (kunker) rombongan Bupati Sambari Halim Radianto dan Wabup M Qosim ternyata dikeluhkan beberapa instansi di Kecamatan Sangkapura, Bawean.

Panitia “menodong”beberapa instansi untuk biaya akomodasi kunker lima hari di Bawean itu Instansi yang “ditodong”untuk menanggung biaya akomodasi itu antara lain kepala dinas setingkat kecamatan dan 17 kepala desa se- Kecamatan Sangkapura. Itu tampak dari surat yang dikeluarkan Camat Sangkapuran Suhaimi No 091/174/403.117/2010 tertanggal 15 November 2010.Dalam surat itu, semua instansi dimintai bantuan dana untuk menanggung beban rombongan bupati-wabup di Bawean, 24–28 November nanti.

Ada beberapa poin dalam surat itu.Pertama, pihak kecamatan meminta kepada instansi di tingkat kecamatan untuk meringankan beban biaya kunker. Kedua,jika pemerintah kabupaten me-mberikan dana bantuan kunker tersebut, dana bantuan untuk kunker yang diberikan instansi dan kepala desa akan dikembalikan lagi secara proporsional. Poin ketiga, semua instansi diminta mengumpulkan dana bantuannya kepada Zainuddin selaku Kasie Kesra Kecamatan Sangkapura. Bahkan, disebutkan pula sebagai panitia penggalangan dana adalah Kades Sawahmulya Hasan Ansari.

Akhirnya,di lampiran surat terkumpul uang Rp25 juta. Kendati semua instansi tidak membantah, tapi hal itu menjadi rasan-rasan. Ini mengingat sumbangan tersebut akomodasi kunker bupati-wabup ke Bawean baru pertama kali. Sebelumnya tidak pernah kunker bupati-wabup ke Bawean yang biayanya dibebankan kepada instansi daerah. “Ini baru pertama kali. Saya dapat keluhan dari beberapa instansi maupun kepala desa,mereka menyesalkan sumbangan tersebut.

Katanya, kalau tidak ada biaya, yo harusnya jangan kunker. Hingga tidak membebani kami,” ungkap Abdul Basit, Koordinator LSM Gerbang Bawean,kemarin. Camat Sangkapura Suhaimi yang dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa uang tersebut berklausul pinjaman, bukan menarik uang tanpa alasan. Bila nantinya Kecamatan Sangkapuran mendapatkan bantuan dari pemkab,dana dari instansi itu akan dikembalikan.“ Pengembaliannya tentu secara proporsional.

Dengan catatan pemkab memberikan bantuan ke kami,”tuturnya.Dia tidak bersedia menjawab apakah permintaan bantuan kepada instansi di kecamatan itu atas inisiatif dirinya atau ada perintah dari bupati. Adanya pungutan ini tentu meresahkan. Semua kegiatan bupatiwabup maupun instansi lain telah dibebankan pada APBD.Apalagi acara yang rencananya diikuti sekitar 70 kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah ditanggung APBD.

“Kami memang berangkat ke Bawean dengan 70–75 kepala SKPD. Namun, APBD hanya menanggung tiket kapal pulang pergi. Sementara biaya akomodasi di Bawean ditanggung kecamatan secara urunan,” ungkap Plt Sekda Gresik M Najib yang dikonfirmasi melalui ponselnya. Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim meminta kunker itu dibatalkan. Politisi asal PKB itu cukup menyayangkan langkah pemkab yang membebankan biaya kunker ke masyarakat Bawean.

Kunker yang dilakukan pejabat selalu dibiayai APBD. “Seharusnya mereka ke Bawean membawa bantuan bagi masyarakat Bawean, bukan justru membebaninya. Saya sendiri tidak tahu agenda mereka ke Bawean.Sebab, sampai tadi siang (kemarin, red) saya belum menerima undangan,” aku Zulfan. Menurutnya, bila memang tidak ada dana ke Bawean,harusnya kunker ditunda sampai ada dana. Terlebih APBD 2011 sebentar lagi disepakati. Intinya adalah semua kunker tidak boleh membebani warga Bawean. (ashadi ik)