Media Bawean, 24 Juli 2011
Media Bawean disela-sela acara jalan sehat (minggu, 24/7/2011) berhasil menemui Kepala Sekolah SDN Kotakusuma, Hadi Suwoyo, menanyakan tentang Andika Imam Taufiq (9 Tahun) siswa kelas III SDN Kotakusuma, yang mau sekolah disuruh beli kursi sendiri oleh gurunya.
Menurutnya, sebagai kepala sekolah SDN Kotakusuma yang baru saja dilantik, sampai saat ini belum memutuskan program, jadi semuanya adalah kebijakan kepala sekolah lama.
"Bila ada kejadian siswa tidak mampu disuruh mengeluarkan biaya pendidikan, seharusnya kebijakan tersebut perlu dievaluasi kembali,"katanya.
"Sebagai kepala sekolah yang baru di SDN Kotakusuma, tentunya akan mengevaluasi kebijakan lama, bila program yang selama ini baik, yach kita lanjutkan. Tetapi, bila ada kebijakan dianggap kurang layak, yach kita evaluasi kembali,"paparnya.
Menurut Hadi Suwoyo, siswa kurang mampu semestinya mendapat keringanan khusus dalam pembiayaan di sekolah, sesuai tujuan pemerintah dalam mencerdaskan bangsa.
"Harapannya, kepada wali murid yang kurang mampu, silahkan melaporkan ke sekolah agar mendapat keringanan khusus. Alangkah lebih baiknya, bila dilengkapi surat keterangan dari kepala desa tentang ketidakmampuannya,"ujarnya.
"Besok (senin, 25/7/2011) akan dirapatkan bersama semua dewan guru untuk mengevaluasi semua program di SDN Kotakusuma,"terangnya. (bst)
6 comments
sekedar informasi kpd semua org tuaa murid yg anaknya baru bersekolah atau naik kelas baru,skrg berdasarkan keputusan pemerintah dan peringatan dari menteri pendidikan muh.nuh,sekolah2 baik sekolah biasa atau RSBI,tdk diperbolehkan lg memungut biaya apapun termasuk yg mengatasnamakan sumbangan wajib yg katanya utk pembangungunan gedung,ataupun biaya spp utk sd dan smp negeri,yg diperbolehkan adl bila org tua siswa hendak memberi sumbangan maka tdk masalah,krn pemerintah sdh memberikan bantuan utk masing2 sekolah,kalo ada sekolah yg mengaku blm menerima bantuan,itu bohong,dan apabila disekolah anak anda msh ada pungutan2 spt sumbangan wajib itu,harap hubungi contact center departemen pendidikan setempat,kalo tdk digubris,bapak menteri mempersilahkan menghubungi langsung call center kantor menteri pendidikan,akan ada tindakan tegas dan sanksi bagi kepala sekolah,jgn takut menyuarakan kebenaran,krn skrg dinegeri ini,hidup semakin sulit,orgtua menyekolahkan anaknya krn harapan yg besar utk yg terbaik bagi masa depan anak,atau anda bisa adukan masalah tsb melalui contact person saya di (08563679882),insyaallah saya akan menyampaikan maasalah tsb ke departemen terkait atau langsung ke kantor menteri pendidikan,baik melalui email,media cetak ataupun media online.
sejak dulu msh bersekolah,saya pribadi sdh tdk sreg dan tdk respect pd yg namanya sumbangan wajib yg diminta sekolah2,baik negeri maupun swasta,yg alasannya utk pembangunan gedung,apalagi negeri yg pembangunan gedungnya dibiayai pemerintah,apalagi angka tarikan sumbangan wajib itu biasanya yg plg fantastis drpd angka2 biaya anggaran pendidikan yg lain,bahkan mencapai jutaan rupiah,aneh,setau saya namanya sumbangan itu ya suka rela,kalo yg mau memberi ya diterima,kalo tdk jg tdk boleh maksa,namanya jg sumbangan,tp,anehnya,disurat edaran utk org tua siswa biasanya tertulis sumbangan wajib,bah,apa itu artinya klo bkn pemaksaan??tiap sekolah sebenarnya sdh mendapat bantuan dr pemerintah,kalo mengaku blm menerima,berarti ya ada yg nyantol dikantong2 pribadi,baik dipejabat pusat,atau di daerahnya,jd org tua murid yg ditarik sumbangan wajib,diminta melapor ke kemendiknas dg memanfaatkan call center kemendiknas 117,021-57950226 dan 021-5703303.jgn takut menyuarakan kebenaran.
nice comment! idup bawean
UNTONG2 AJA ADA ANAK2 DI BAWEAN ATAU DI INDONESIA YANG BERANI MENYUARAKAN SALAH GUNA PEJABAT DAN KUASA DI KALANGAN ORANG2 DESA YANG TAAT MENURUT PERENTAH GURU2 SEKOLAH. APA TAH LAGI KALAU TEMPAT2 SAPERTI ITU JAUH DARI MEDIA DAN INFORMASI NEGARA. SAYA SALUT ANAK2 YANG BERJIWA BESAR MENYUARAKAN HAL2 SAPERTI INI SABAGAI MENEGAK KAN HUKUM YANG DI SALAH GUNAKAN OLEH MEREKA YANG DI BERIKAN PEJABAT. SEMOGA ALLAH SELALU MELINDUNGI ELJANNAH ULHAQUE.
Hampir semua sekolah yg ada saat ini baik jenjang SD/SMP/SMU, Negeri/Swasta atau yg sederajat berlomba-lomba ingin memajukan sekolahnya dengan segala cara, yg diantaranya adalah memanfaatkan celah kebijakan pemerintah yg memperbolehkan menarik dana kepada masyarakat (orang tua siswa) asalkan sudah ada kesepakatan antara keduanya (Pihak sekolah dan Ortu yg biasanya diwakili oleh Komite / Paguyuban Ortu Siswa)jadi istilah "Kesepakatan" ini yg tidak bisa kita jadikan barometer standar dalam menentukan kebijakan sekolah terutama dalam hal penarikan dana atau yg lebih dikenal dgn istilah "Dana Partisipasi Masyarakat" karena hal itu bisa dibuktikan saat pengambilan keputusan pada rapat komite, Ortu Siswa dan Sekolah yg digelontorkan hanya nyayian setuju tanpa memperdulikan sebagian wali siswa yg tidak punya kemampuan finansial, dan hanya bisa ngruneng dalam hati tanpa mampu untuk mengambil tindakan baik secara lisan maupun tulisan, hal dikarenakan mayoritas wali siswa tidak punya keberanian untuk menentang arus kebijakan yg tampaknya sudah menjadi konsensus/kesepakatan, seharusnya kita menyambut baik harapan pemerintah untuk mengratiskan pendidikan melalui Wajar 9 Th, kita kembalikan saja kesekolah masing-masing mampukah memegang amanat pemerintah dgn jujur dan lebih mementingkan kualitas pendidikan daripada keinginan untuk mengupgrade sarana sarana sekolah agar tampak bonafit tapi lagi-lagi masyarakat yg dijadikan beban, tidakkah kita merasa kasihan dgn anak-anak yg memiliki potensi AQ yg baik tapi lemah ekonomi merasa minder dan tidak bisa semangat lagi gara-gara tidak bisa membayar sumbangan sekolah (Insidental)?? Kapan masyarakat kita bisa dengan bebas menikmati pendidikan tanpa ada beban biaya pendidikan yg tinggi!! PR bagi kita semua.
sebenarnya pemerintah sudah memberikan bantuan kepada sekolah2 baik negeri ataupun swasta,jangankan sekolah biasa,sekolah RSBI(rintisan sekolah berstandar internasional)yg notabene adalah termasuk sekolah elite or bonafit dan jadi favorit saja mendapat kucuran bantuan dari pemerintah,apatah lagi sekolah2 negeri atau swasta biasa yg lbh membutuhkan dana.jadi kalo ada sekolah yg menarik sumbangan dr orang tua siswa dg alasan ssekolahnya kekurangan dana adl suatu kejahatan pendidikan,yg diperbolehkan oleh pemerintah adl sumbangan sukarela,maksudnya disini adl bila ada orgtua siswa yg merasa mampu yg mau memberikan bantuan dana secara sukarela utk sekolah,maka dipersilahkan,tp bila sekolah yg menarik sumbangan apalagi dg kertas edaran,maka telah menyalahi prosedur.dan yg perlu diketahui adl,tugas utama komite sekolah bkn membahas masalah mengumpulkan dana dr siswa,melainkan mengawasi dana sekolah yg diperoleh dr pemerintah semisal dana bantuan operasional sekolah (BOS).saya hanya khawatir pihak sekolah di bawean memanfaatkan keterbatasan pengetahuan orang tua siswa dan keterbatasan informasi para org tua siswa di bawean terutama mereka yg hanya seorang petani,atau nelayan yg dianggap buta informasi utk menarik dana2 yg tdk semestinya,krn itu,demi kemajuan pendidikan di bawean,alangkah baiknya kita mengawasi dan memperhatikan bersama hal ini.
Posting Komentar