Media Bawean, 16 November 2012
Persoalaan transportasi Gresik - Bawean membuat gerah anggota dewan dari Pulau Bawean. Ditemui Media Bawean (kamis, 15/11/2012) Akhwan dan Muhajir menyatakan kekesalannya terhadap eksekutif sebagai pemegang tampuk kebijakan dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat Pulau Bawean.
Muhajir sebagai anggota dewan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengatakan sudah hampir 2 bulan lamanya masyarakat Pulau Bawean dibuat resah soal tranportasi Gresik - Bawean. "Berawal dari sebuah keputusan tanpa memikirkan dampaknya, berbuah sengsara kepada masyarakat,"katanya.
"Selama ini masyarakat dibuat konflik antar warga Pulau Bawean dalam menghadapi persoalan transportasi, yang semestinya pemerintah sebagai fokus dalam mengatasi segala persoalan,"ujarnya.
"Capek sudah menerima kritikan serta hujatan masyarakat, sehubungan ketidakjelasan dalam penyelesaian dan solusi setelah keputusan bahwa kapal cepat express bahari tidak diperbolehkan beroperasi,"paparnya.
Menurut Muhajir, masyarakat Pulau Bawean butuh pelayanan terbaik, serta kenyamanan dalam menikmati pelayaran transportasi Gresik - Bawean. "Anehnya ketika kapal cepat tidak diperbolehkan berangkat dengan alasan aturan, tapi kenapa sekarang memperbolehkan kembali dengan kewajiban MoU, termasuk munculnya alternatif baru dengan mendatangkan kapal tandingan yaitu Kapal Tungkal Samudra,"terangnya.
Hal senada diungkapkan oleh Akhwan dari Fraksi Partai Demokrat, bila kapal tungkal samudra diperbolehkan beroperasi berarti peluang bagi kapal express bahari untuk bisa beroperasi kembali. "Terus terang, saya sendiri masih bingung dengan draft MoU antara pihak pemerintah dengan pengusaha kapal, sebab sampai sekarang belum melihat secara langsung bentuk MoU,"pungkasnya.
"Silahkan bila kapal cepat tungkal samudra mau beroperasi, tapi kapal express bahari juga harus diperbolehkan untuk beroperasi sehingga masyarakat Pulau Bawean bisa terlayani sempurna dalam transportasi Gresik - Bawean,"harapannya.
Tetapi menurut Akhwan, sebelum kapal tungkal samudra beroperasi, pihak dinas perhubungan bersama adpel, serta pejabat terkait agar melakukan pemeriksaan secara detail tentang kondisi kapal agar nantinya tidak mengecewakan kepada masyarakat Pulau Bawean. (bst)
