Media Bawean, 8 Juni 2013
Mahalnya biaya pelatihan penyusunan laporan BOS, RKAS, dan RAPBS yang diselenggarakan oleh UPTD. Pendidikan kecamatan Sangkapura, mendapat sorotan dari Ketua PCNU Bawean.
Mahalnya biaya pelatihan penyusunan laporan BOS, RKAS, dan RAPBS yang diselenggarakan oleh UPTD. Pendidikan kecamatan Sangkapura, mendapat sorotan dari Ketua PCNU Bawean.
Dihubungi Media Bawean (jum'at, 7/6/2013), mengatakan tidak wajar acara yang hanya diadakan di tempat sederhana, tidak sampai satu hari, dengan 2 orang sebagai nara sumber, dan masing-masing lembaga membayar Rp.700 ribu.
Muhlis sebagai Ketua Panitia, mengatakan pelaksanaan pelatihan tidak ada paksaan, sedangkan biaya pelatihan setiap peserta dikenakan biaya Rp. 350 ribu, bukan Rp. 700 ribu. "Jika lembaga mengikuti 2 peserta, yaitu kepala sekolah bersama bendahara maka dikenakan biaya sebesar Rp. 700 ribu,"katanya.
Pelatihan yang menghadirkan nara sumber Muji Hartono, M.Si, Akt, dan Siswanto, Se, Akt, M.Si. diselengarakan di SMAN I Sangkapura, hari jum'at (7/6/2013) diikuti sebanyak 137 peserta dari lembaga pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs. dan SMA/MA se-kecamatan Sangkapura.
Menurut Muhlis, seluruh peserta merasa puas tidak ada protes, sehubungan pelatihan yang diselenggarakan membahas tata cara mempertanggungjawabkan sumber keuangan sekolah dari pemerintah, seperti BOS, DAK dan lain-lain.
"Biaya pelatihan di daratan Jawa sebesar Rp. 295 ribu, jadi wajar jika di Pulau Bawean dikenakan biaya sebesar Rp. 350 ribu. Daripada peserta pelatihan diharuskan berlayar, tentunya biaya lebih besar untuk beli tiket kapal PP, biaya penginapan dan biaya makan,"paparnya.
Musarrafah sebagai Kepala MI Tajungkimah menyatakan biaya pelatihan sebesar Rp. 350 ribu, sehubungan bendahara berhalangan hadir maka dikenakan biaya untuk 1 orang peserta.
Bagaimana isi meteri pelatihan? "Sangat memuaskan, tentunya bisa memahami dan mengetahui tata cara mempertanggungjawabkan keuangan sekolah,"jawabnya.
Sementara Adi Suwoyo sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sangkapura dihubungi ponselnya tidak aktif.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, M Nadlif, dihubungi Media Bawean, menyatakan pelatihan untuk keuangan sekolah sangatlah penting dilaksanakan. "Adapun pembayaran sebesar Rp. 350 ribu masih dalam kewajaran, sehubungan biaya di Gresik Rp. 295 ribu,"terangnya.
Sungguh disayangkan menurut M. Nadlif, kenapa setiap lembaga dikenakan 2 orang, semestinya 1 orang sudah cukup untuk mengikuti pelatihan sehingga bisa mengurangi pembiayaan yang ditanggung oleh peserta. (bst)
Muhlis sebagai Ketua Panitia, mengatakan pelaksanaan pelatihan tidak ada paksaan, sedangkan biaya pelatihan setiap peserta dikenakan biaya Rp. 350 ribu, bukan Rp. 700 ribu. "Jika lembaga mengikuti 2 peserta, yaitu kepala sekolah bersama bendahara maka dikenakan biaya sebesar Rp. 700 ribu,"katanya.
Pelatihan yang menghadirkan nara sumber Muji Hartono, M.Si, Akt, dan Siswanto, Se, Akt, M.Si. diselengarakan di SMAN I Sangkapura, hari jum'at (7/6/2013) diikuti sebanyak 137 peserta dari lembaga pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs. dan SMA/MA se-kecamatan Sangkapura.
Menurut Muhlis, seluruh peserta merasa puas tidak ada protes, sehubungan pelatihan yang diselenggarakan membahas tata cara mempertanggungjawabkan sumber keuangan sekolah dari pemerintah, seperti BOS, DAK dan lain-lain.
"Biaya pelatihan di daratan Jawa sebesar Rp. 295 ribu, jadi wajar jika di Pulau Bawean dikenakan biaya sebesar Rp. 350 ribu. Daripada peserta pelatihan diharuskan berlayar, tentunya biaya lebih besar untuk beli tiket kapal PP, biaya penginapan dan biaya makan,"paparnya.
Musarrafah sebagai Kepala MI Tajungkimah menyatakan biaya pelatihan sebesar Rp. 350 ribu, sehubungan bendahara berhalangan hadir maka dikenakan biaya untuk 1 orang peserta.
Bagaimana isi meteri pelatihan? "Sangat memuaskan, tentunya bisa memahami dan mengetahui tata cara mempertanggungjawabkan keuangan sekolah,"jawabnya.
Sementara Adi Suwoyo sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sangkapura dihubungi ponselnya tidak aktif.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, M Nadlif, dihubungi Media Bawean, menyatakan pelatihan untuk keuangan sekolah sangatlah penting dilaksanakan. "Adapun pembayaran sebesar Rp. 350 ribu masih dalam kewajaran, sehubungan biaya di Gresik Rp. 295 ribu,"terangnya.
Sungguh disayangkan menurut M. Nadlif, kenapa setiap lembaga dikenakan 2 orang, semestinya 1 orang sudah cukup untuk mengikuti pelatihan sehingga bisa mengurangi pembiayaan yang ditanggung oleh peserta. (bst)
