Media Bawean, 30 Mei 2015
Manajemen PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, pengelola kapal motor (KM) Bahari Ekspress mengancam akan mengubah rute pelayaran dari Gresik. Itu dilakukan setelah mereka diintimidapengurus BUMD PT Gresik Samudera. Bentuk intimidasi adalah tarikan uang goodwill ticket.
“Kalau memang terus-terusan diancam, kami akan memindahkan home base rute pelayaran
dari Gresik ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” kata Direktur PT Pelayaran Sakti Inti
Makmur Kurmin Halim kepada anggota DPRD Gresik dari Komisi A dan Komisi B, kemarin.
Rapat dengar pendapat kali ini dilakukan secara gabungan antara Komisi B dan Komisi A DPRD Gresik. Wakil rakyat mengundang PT Pelayaran Sakti Inti Motor sebagai pelapor, PT Gresik Samudra sebagai terlapor dan bebeberapa perwakilan SKPD Pemkab Gresik.
Rapat mediasi ini terkait laporan pemilik KM Ekspres Bahari. Kurmin Halim mempertanyakan, perilaku manajemen PT Gresik Samudra yang selalu mengancam karena pihaknya tidak segera membayar goodwill ticket. Sesuai negosiasi awal, goodwill
ticket baru dibayar jika ada revisi harga tiket. “Tapi sampai saat ini harga tiket belum direvisi, kami sudah ditagih, dan kalau tidak membayar kami diancam diputus
kontrak,” keluh dia.
Dikatakan, goodwill ticket yang dibebankan BUMD Pemkab Gresik ini ke manajemen Ekspres
Bahari sebesar Rp 10 ribu pertiket untuk rute Gresik-Bawean. kemudian Rp 5 ribu untuk rute Bawean-Gresik cukup memberatkan. Sehingga, beberapa bulan yang lalu kami mengajukan pembayaran separonya dulu. “Namun, lagi-lagi Gresik Samudra mengeluarkan ancaman bakal memutus kontrak, dengan mempersilahkan kami pergi,” ungkap dia.
Ia menambahkan, kalau memang ini tidak bisa diselesaikan melalui mediasi dewan pihaknya bakal membawa pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dan jika terus bersikap seperti ini, pihaknya bakal merelokasi homobase di Kota Surabaya. “Kami hanya ingin ada jalan tengah dalam persoalan ini. Dan naiknya harga BBM seharusnya diikuti naiknya harga tiket,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Dirut PT Gresik Samudra Suhartanto membantah jika telah melakukan
tindakan sewenang-wenang. Sebab, ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan kontrak yang sudah ditanda tangani bersama. “Kesepakatan kami, setiap harga pertiket kami mendapatkan goodwill sebesar yang sudah disepakati. Jika tidak sanggup kami persilahkan mereka keluar dari trayek,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Sholihuddin mengatakan, terkait dengan perjanjian kontrak, dewan tidak bisa ikut campur. Namun, untuk persoalan harga tiket nanti bakal ditampung untuk ditindaklanjuti. “Nanti kami evaluasi, kalau memang baiknya dinaikan juga tergantung evaluasi. Kalau tidak nanti kami carikan solusi yang
terbaik,” pungkas dia. (rof/ris)
