Media Bawean, 22 Oktober 2008
Sumber : SINDO
GRESIK(SINDO) - Kelebihan dana proyek reklamasi Pantai Sangkapura, Bawean, akhirnya dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) oleh Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi (LHPE).
Namun, dana yang dikembalikan hanya Rp80 juta sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, jaksa penuntut umum (JPU) menggunakan dasar audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur yang mencapai Rp361,48 juta.
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Soemarsono, Kepala Dinas LHPE Gresik, kemarin. Sidang tersebut menghadirkan saksi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Penyuluhan dan Bantuan Hukum Suprihasto yang membacakan kesaksian Asisten III Sekretaris Kabupaten Gresik.
Dalam kesempatan itu, Suprihasto bahkan menyerahkan surat bukti pengembalian langsung kepada majelis hakim yang dipimpin Edy Kir Byantoro. Selain itu, diserahkan hasil audit BPK, surat perintah tindak lanjut merespons rekomendasi pengembalian uang kelebihan dana Rp80 juta, dan bukti setoran serta tanda setoran ke Kasda.
Hal itu membuat tiga JPU mengernyitkan dahi. Pasalnya, selain berbeda jumlah dengan audit BPKP Jawa Timur, kesaksian itu juga dapat meringankan terdakwa. Apalagi, penasihat hukum Soemarsono, Suyanto SH, juga menyebutkan bila dengan dikembalikannya kelebihan dana proyek reklamasi itu, berarti menggugurkan unsur tindak pidana korupsinya.
”Yang berhak mengaudit itu siapa? BPK ataukah BPKP Jawa Timur? Audit BPK saja menyebut kelebihan Rp80 juta dan sudah dikembalikan. Dengan sendirinya kan unsur tindak pidana korupsinya gugur,”katanya.
Seusai sidang, Lilik Lindahwati yang dikonfirmasi mengaku kesaksian itu tidak banyak mempengaruhi dakwaan terhadap terdakwa. Sebab, walaupun sudah dikembalikan, unsur pidananya tetap ada. (ashadi ik)
Sumber : SINDO
GRESIK(SINDO) - Kelebihan dana proyek reklamasi Pantai Sangkapura, Bawean, akhirnya dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) oleh Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi (LHPE).
Namun, dana yang dikembalikan hanya Rp80 juta sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, jaksa penuntut umum (JPU) menggunakan dasar audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur yang mencapai Rp361,48 juta.
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Soemarsono, Kepala Dinas LHPE Gresik, kemarin. Sidang tersebut menghadirkan saksi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Penyuluhan dan Bantuan Hukum Suprihasto yang membacakan kesaksian Asisten III Sekretaris Kabupaten Gresik.
Dalam kesempatan itu, Suprihasto bahkan menyerahkan surat bukti pengembalian langsung kepada majelis hakim yang dipimpin Edy Kir Byantoro. Selain itu, diserahkan hasil audit BPK, surat perintah tindak lanjut merespons rekomendasi pengembalian uang kelebihan dana Rp80 juta, dan bukti setoran serta tanda setoran ke Kasda.
Hal itu membuat tiga JPU mengernyitkan dahi. Pasalnya, selain berbeda jumlah dengan audit BPKP Jawa Timur, kesaksian itu juga dapat meringankan terdakwa. Apalagi, penasihat hukum Soemarsono, Suyanto SH, juga menyebutkan bila dengan dikembalikannya kelebihan dana proyek reklamasi itu, berarti menggugurkan unsur tindak pidana korupsinya.
”Yang berhak mengaudit itu siapa? BPK ataukah BPKP Jawa Timur? Audit BPK saja menyebut kelebihan Rp80 juta dan sudah dikembalikan. Dengan sendirinya kan unsur tindak pidana korupsinya gugur,”katanya.
Seusai sidang, Lilik Lindahwati yang dikonfirmasi mengaku kesaksian itu tidak banyak mempengaruhi dakwaan terhadap terdakwa. Sebab, walaupun sudah dikembalikan, unsur pidananya tetap ada. (ashadi ik)
Posting Komentar