Media Bawean, 25 Maret 2009
Oleh : A. Fuad Usfa
Politik adalah kekuasaan atau yang berhubungan dengan pencapaian dan mempertahankan kekuasaan. Berpolitik adalah seni dalam segala aktifitas untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan.
Dengan kekuasaan seseorang atau golongan bisa melaksanakan aktifitas uji ide, mengatur dan dengannya pula ia bisa melaksanakan. Diantara ide, uji ide, mengatur dan melaksanakan tidak selalu bisa seiring sejalan, melainkan bertumpuk hal bentangan kendala dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dalam pada itu maka diperlukan alat yang dapat mendukung proses pencapaian.
Dalam Negara modern setidaknya terdapat tiga lembaga utama sebagai alat penyangga, yaitu lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Adapun bentuk negara dikenal Negara berbentuk monarchi dan republik. Pada masa pra revolusi besar di kalangan bangsa kulit putih, monarchi ini berbentuk absulut, titah raja sama dengan ‘titah tuhan’, raja sangat berkuasa dalam menjalankan roda pemerintahan dalam arti luas. Revolusi yang dirajut atas dasar paham demokrasi dari berbagai gerakan pemikiran telah menggeser kekuatan raja yang absulut pada posisi di mana raja/ratu hanya sebagai lambing pemersatu (sebagai kepala negara saja dan bukan sebagai kepala pemerintahan), bahkan terdapat diantaranya yang menumbangkan bentuk monarchi. Indonesia menjadikan republik sebagai bentuk Negara, presiden sebagai kepala Negara dan sebagai kepala pemerintahan. Terjadi perubahan yang mendasar tentang cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pasca reformasi (dengan amandemen UUD 1945), yang mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedang sebelumnya dipilih oleh MPR sebagai representasi/perwakilan rakyat. Demikian pula terdapat perubahan pada pemilihan wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat untuk tingkat Daerah maupun Pusat, serta seluruhnya dipilih langsung oleh rakyat, yaitu dengan adanya penegasan bahwa DPR adalah lembaga perwakilan yang seluruh anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Kekuatan rakyat telah bangkit untuk menentukan wakilnya, hanya saja persoalannya apakah rakyat mampu untuk melihatnya dengan jeli dan tepat dalam memilih wakilnya?, apa yang dijadikan tolok ukur, apakah atas dasar sentimen kelompok/golongan, ideologi, kekayaan/uang, retorika, pengalaman dalam organisasi, moralitas, janji-janji atas dasar pikiran sesaat atau atas dasar konsep yang jelas, atau gabungan diantaranya dan sebagainya?. Belum lagi bagaimana tingkat sinerginya dengan partai yang dikendarainya. Untuk kondisi kepolitikan di Indonesia yang multi partai dan serba bias, dalam arti tidak jelas fokus orientasi kejuangannya khususnya dalam upaya mengentaskan rakyat dari keterpurukan, tentu menambah posisi kita teramat sulit. Kalau fokus orientasi partai saja sulit untuk ditebak dengan jelas dan pasti, apatah lagi bagi calon wakil-wakil yang akan mengisi di dalamnya, tentu makin tidak jelas.
Bagaimanapun proses politik mesti bergulir, dan analisa di atas tentu dari aspek yang sepatutnya, yang ideal, artinya penulis melihat betapa rumitnya dunia kepolitikan di Negara kita Indonesia. Namun, bagaimanapun juga semua komponen mesti bergerak, proses ke arah kesempurnaan memerlukan waktu, walau ekslarasi mesti harus terus diupayakan, dan berpikir secara jernih dengan menggunakan nurani dan moralitas mesti dikedepankan, berlomba dengan sehat, tidak menghalalkan segala cara. Pemilu sudah dekat, kampanye sudah start; fastabikul hairat, aamin.
Oleh : A. Fuad Usfa
Politik adalah kekuasaan atau yang berhubungan dengan pencapaian dan mempertahankan kekuasaan. Berpolitik adalah seni dalam segala aktifitas untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan.
Dengan kekuasaan seseorang atau golongan bisa melaksanakan aktifitas uji ide, mengatur dan dengannya pula ia bisa melaksanakan. Diantara ide, uji ide, mengatur dan melaksanakan tidak selalu bisa seiring sejalan, melainkan bertumpuk hal bentangan kendala dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dalam pada itu maka diperlukan alat yang dapat mendukung proses pencapaian.
Dalam Negara modern setidaknya terdapat tiga lembaga utama sebagai alat penyangga, yaitu lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Adapun bentuk negara dikenal Negara berbentuk monarchi dan republik. Pada masa pra revolusi besar di kalangan bangsa kulit putih, monarchi ini berbentuk absulut, titah raja sama dengan ‘titah tuhan’, raja sangat berkuasa dalam menjalankan roda pemerintahan dalam arti luas. Revolusi yang dirajut atas dasar paham demokrasi dari berbagai gerakan pemikiran telah menggeser kekuatan raja yang absulut pada posisi di mana raja/ratu hanya sebagai lambing pemersatu (sebagai kepala negara saja dan bukan sebagai kepala pemerintahan), bahkan terdapat diantaranya yang menumbangkan bentuk monarchi. Indonesia menjadikan republik sebagai bentuk Negara, presiden sebagai kepala Negara dan sebagai kepala pemerintahan. Terjadi perubahan yang mendasar tentang cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pasca reformasi (dengan amandemen UUD 1945), yang mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedang sebelumnya dipilih oleh MPR sebagai representasi/perwakilan rakyat. Demikian pula terdapat perubahan pada pemilihan wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat untuk tingkat Daerah maupun Pusat, serta seluruhnya dipilih langsung oleh rakyat, yaitu dengan adanya penegasan bahwa DPR adalah lembaga perwakilan yang seluruh anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Kekuatan rakyat telah bangkit untuk menentukan wakilnya, hanya saja persoalannya apakah rakyat mampu untuk melihatnya dengan jeli dan tepat dalam memilih wakilnya?, apa yang dijadikan tolok ukur, apakah atas dasar sentimen kelompok/golongan, ideologi, kekayaan/uang, retorika, pengalaman dalam organisasi, moralitas, janji-janji atas dasar pikiran sesaat atau atas dasar konsep yang jelas, atau gabungan diantaranya dan sebagainya?. Belum lagi bagaimana tingkat sinerginya dengan partai yang dikendarainya. Untuk kondisi kepolitikan di Indonesia yang multi partai dan serba bias, dalam arti tidak jelas fokus orientasi kejuangannya khususnya dalam upaya mengentaskan rakyat dari keterpurukan, tentu menambah posisi kita teramat sulit. Kalau fokus orientasi partai saja sulit untuk ditebak dengan jelas dan pasti, apatah lagi bagi calon wakil-wakil yang akan mengisi di dalamnya, tentu makin tidak jelas.
Bagaimanapun proses politik mesti bergulir, dan analisa di atas tentu dari aspek yang sepatutnya, yang ideal, artinya penulis melihat betapa rumitnya dunia kepolitikan di Negara kita Indonesia. Namun, bagaimanapun juga semua komponen mesti bergerak, proses ke arah kesempurnaan memerlukan waktu, walau ekslarasi mesti harus terus diupayakan, dan berpikir secara jernih dengan menggunakan nurani dan moralitas mesti dikedepankan, berlomba dengan sehat, tidak menghalalkan segala cara. Pemilu sudah dekat, kampanye sudah start; fastabikul hairat, aamin.
Posting Komentar