Media Bawean, 6 Mei 2009
Oleh: Musyayana
Jumlah bidan di seluruh Indonesia saat ini sebenarnya cukup memadai untuk mencakup kebutuhan bidan di seluruh desa di Indonesia, yakni 80.000 orang. Namun saat ini yang bersedia tinggal di desa terpencil hanya 50 persen dari jumlah tersebut.
Pemerintah juga pernah menerjunkan sedikitnya 63 ribu bidan ke ke desa-desa, namun saat ini kebanyakan dari mereka sudah tak berada di tempat pengabdiannya. Sebagian besar dari bidan yang ditugaskan ke desa-desa terpencil itu, akhirnya pergi ke kota untuk menikah atau mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Akibatnya, sudah pasti kesehatan ibu dan bayi di desa-desa terpencil kurang mendapat perhatian yang memadai, terutama saat mereka hendak melahirkan.
Fakta tersebut menjadikan Angka Kematian Anak (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia relatif tinggi. Pada tahun 2003, berdasarkan catatan akhir kesehatan nasional, sedikitnya ada 307 ibu meninggal dari 100.000 kelahiran hidup akibat melahirkan, serta sedikitnya 35 bayi meninggal dari 1000 kelahiran hidup. Masalah kesehatan ibu melahirkan dan bayi di Indonesia memang bukan gambaran yang indah. AKI dan AKB masih terbilang tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asean. Hal itu, menunjukkan betapa masih rendahnya kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah terhadap kesehatan ibu hamil dan bayinya.
Pemerintah dan lembaga Internasional sendiri sudah punya target untuk menurunkan AKI menjadi 150 per 100.000 kelahiran hidup serta AKB menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup. Program pemerintah untuk menekan angka AKI dan AKB yaitu program Membuat Persalinan Sehat (MPS). Program tersebut menekankan agar setiap persalinan ditangani tenaga terlatih. Demikian juga wanita subur, harus punya akses ke tempat pelayanan kesehatan agar dapat langsung mendapatkan pelayanan. Memang untuk itu tak mudah. Maka, pengupayaannya harus disusupkan lewat pemberdayaan perempuan, keluarga, masyarakat dan peningkatan kerja sama lintas sektoral. Bantuan USAID pada 1999, berbagai program diluncurkan yang tujuannya menarik perhatian masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan perempuan. Dari situ pula, terbentuk beberapa Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) peduli ibu.
Tingkat AKI dan AKB masih banyak terjadi di berbagai pelosok daerah yang perekonomiannya masih sangat rendah. Ekonomi lemah menjadikan ibu hamil sulit untuk membiayai pemeriksaan serta perawatan kehamilannya. Bukan hanya itu, hampir setengah dari jumlah persalinan yang terjadi, 40 persen diantaranya tak punya akses kepada bidan yang terlatih. Apalagi untuk mendapatkan penanganan yang cepat, kematian ibu melahirkan paling banyak akibat pendarahan dan telat mendapatkan pertolongan medis.
Angka kematian Anak (AKI) disebabkan beberapa kendala yang seringkali terjadi. Pertama adalah masalah sosiokultural seperti kemiskinan, pendidikan rendah serta norma-norma yang masih mengedepankan budaya patriarki, yang pada akhirnya mengesampingkan peran perempuan di dalamnya. Masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah sosio-teknikal. Kendala terakhir inilah yang dirasakan paling banyak menyebabkan AKI, yakni keterbatasannya perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan, tak terampil, dana terbatas, perilaku budaya serta kurang sensitivitas gender dalam lingkungan terdekat.
Masalah tingginya AKI ini juga disebabkan oleh dua penyebab langsung dan tak langsung. Beberapa penyebab tak langsung yakni terlambat mencari pertolongan, terlambat membawa ke tempat rujukan serta terlambat memberi pertolongan di tempat rujukan. Untuk sebab langsung, sekitar 50 persen AKI terjadi oleh perdarahan waktu hamil, saat persalinan serta sesudah persalinan (nifas). Untuk kematian bayi, sebagian besar terjadi pada waktu baru saja lahir atau disebut neonatal, sampai usia bayi meginjak satu bulan. Demikian juga dengan ibu-ibu yang termasuk dalam 5 terlalu, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering, serta terlalu dekat jaraknya, berisiko tinggi terhadap kematian.
Realitas tersebut mempunyai korelasi positif terhadap perilaku perempuan (ibu) yang bersedia menyusui bayinya secara eksklusif. Menurut data dari Demographic and Health Survery World Health Organization tahun 1986–1989, pada saat itu prosentase bayi di Indonesia yang mendapat ASI masih mencapai 96 persen, 36 persen diantaranya mendapatkan ASI secara eksklusif (hanya mengkonsumsi ASI hingga berusia 4–6 bulan). Namun pada tahun 2001 (SKRT, 2001), memperlihatkan adanya penurunan presentase. Bayi yang menerima asupan ASI secara eksklusif tinggal 30 persen. Lima tahun kemudian (2006), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, memperlihatkan bahwa hanya 52 persen ibu yang menyusui bayinya. Itupun rata-rata hanya selama 1,7 bulan. Bahkan menurut data UNICEF, hanya 3 % ibu yang memberikan ASI secara eklusif.
Ketidakberdayaan kaum ibu masih banyak terjadi di pedesaan. Keterlambatan pertolongan ibu karena memang tidak mempunyai otoritas atas tubuhnya. Berbeda dengan perempuan di kota yang pendidikannya lebih baik (well educated). Bahwa permasalahan kesehatan reproduksi bukan hanya menjadi permasalahan perempuan, namun juga permasalahan laki-laki. Karena substansi kesehatan reproduksi perempuan bukan hanya sekedar melahirkan.
Kabupaten Gresik mempunyai kawasan kepulauan yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya.. Luas wilayah sekitar Pulau Bawean 196,11 Km2. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km2 yang sangat potensial dari subsektor perikanan laut. Sedangkan jarak pulau Bawean dari kota Gresik + 80 mill laut, dengan jumlah penduduk 99.890 jiwa yang terdiri dari 47.420 jiwa laki-laki dan 43.470 jiwa perempuan.
Penyumbang angka AKI dan AKB banyak tersebar di daerah sedesaan dan kepulauan. Bawean merupakan salah satu kepulauan yang juga memberikan kontribusi. Sampai saat ini tingkat kematian bayi dan anak di Bawean cukup tinggi. Pada 20 angka kelahiran terdapat 3 angka kematian bayi (BPS Gresik). Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap puskesmas dan klinik-klinik kesehatan. Hal ini dikarenakan, Pertama; jumlah puskesmas dan klinik yang relatif sedikit dan tidak menjangkau seluruh wilayah di Bawean. Kedua, kondisi ekonomi keluarga yang lemah sehingga masyarakat cenderung melakukan proses melahirkan dengan bantuan dukun beranak yang mempunyai resiko ringgi terhadap AKI dan AKB. Ketiga, minimnya ketersediaan tenaga medis yang terlatih.
Prasarana medis yang rapuh tersebut semakin mendapat dukungan dengan kondisi riil transportasi laut Bawean-Gresik. Tidak sedikit pasien yang dirujuk ke rumah sakit di Gresik mengalami pendaharan, kelahiran, kematian bayi, dan kematian ibu di atas kapal. Tidak sedikit pula pasien ibu melahirkan yang berhasil dirujuk ke rumah sakit di Gresik tapi tetap dalam cengkeraman AKI dan AKB.
Harapannya, akan ada kebijakan yang sinergis antara pusat dan daerah terkait AKI dan AKB. Pemerintah daerah seharusnya mampu menterjemahkan kebijakan dari pusat dan bantuan lembaga Internasional. Karena pemerintah daerah adalah kanal yang posisinya lebih dekat dengan masyarakat, seharusnya juga mampu menghadirkan data-data otentik terkait problem kesehatan di daerah. Menyediakan lembaga kesehatan yang profesional, tenaga medis yang terlatih, dan penyuluhan kesehatan merupakan tugas pokok pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Celakanya, pemerintah daerah sering kali tidak mengawal kebijakan yang telah dibuat pada kontrol pelaksaaan, pelaporan, dan evaluasi. Sehingga tidak jarang kebijakan pemerintah daerah sering tumpang tindih, pelaksanaan program yang tidak sesuai mekanisme program, dan tidak ada langka evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan atau program kesehatan di daerah. Akhirnya, masyarakat daerah tetap menjadi sarang problem sosial.
Oleh: Musyayana
Jumlah bidan di seluruh Indonesia saat ini sebenarnya cukup memadai untuk mencakup kebutuhan bidan di seluruh desa di Indonesia, yakni 80.000 orang. Namun saat ini yang bersedia tinggal di desa terpencil hanya 50 persen dari jumlah tersebut.Pemerintah juga pernah menerjunkan sedikitnya 63 ribu bidan ke ke desa-desa, namun saat ini kebanyakan dari mereka sudah tak berada di tempat pengabdiannya. Sebagian besar dari bidan yang ditugaskan ke desa-desa terpencil itu, akhirnya pergi ke kota untuk menikah atau mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Akibatnya, sudah pasti kesehatan ibu dan bayi di desa-desa terpencil kurang mendapat perhatian yang memadai, terutama saat mereka hendak melahirkan.
Fakta tersebut menjadikan Angka Kematian Anak (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia relatif tinggi. Pada tahun 2003, berdasarkan catatan akhir kesehatan nasional, sedikitnya ada 307 ibu meninggal dari 100.000 kelahiran hidup akibat melahirkan, serta sedikitnya 35 bayi meninggal dari 1000 kelahiran hidup. Masalah kesehatan ibu melahirkan dan bayi di Indonesia memang bukan gambaran yang indah. AKI dan AKB masih terbilang tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asean. Hal itu, menunjukkan betapa masih rendahnya kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah terhadap kesehatan ibu hamil dan bayinya.
Pemerintah dan lembaga Internasional sendiri sudah punya target untuk menurunkan AKI menjadi 150 per 100.000 kelahiran hidup serta AKB menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup. Program pemerintah untuk menekan angka AKI dan AKB yaitu program Membuat Persalinan Sehat (MPS). Program tersebut menekankan agar setiap persalinan ditangani tenaga terlatih. Demikian juga wanita subur, harus punya akses ke tempat pelayanan kesehatan agar dapat langsung mendapatkan pelayanan. Memang untuk itu tak mudah. Maka, pengupayaannya harus disusupkan lewat pemberdayaan perempuan, keluarga, masyarakat dan peningkatan kerja sama lintas sektoral. Bantuan USAID pada 1999, berbagai program diluncurkan yang tujuannya menarik perhatian masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan perempuan. Dari situ pula, terbentuk beberapa Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) peduli ibu.
Tingkat AKI dan AKB masih banyak terjadi di berbagai pelosok daerah yang perekonomiannya masih sangat rendah. Ekonomi lemah menjadikan ibu hamil sulit untuk membiayai pemeriksaan serta perawatan kehamilannya. Bukan hanya itu, hampir setengah dari jumlah persalinan yang terjadi, 40 persen diantaranya tak punya akses kepada bidan yang terlatih. Apalagi untuk mendapatkan penanganan yang cepat, kematian ibu melahirkan paling banyak akibat pendarahan dan telat mendapatkan pertolongan medis.
Angka kematian Anak (AKI) disebabkan beberapa kendala yang seringkali terjadi. Pertama adalah masalah sosiokultural seperti kemiskinan, pendidikan rendah serta norma-norma yang masih mengedepankan budaya patriarki, yang pada akhirnya mengesampingkan peran perempuan di dalamnya. Masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah sosio-teknikal. Kendala terakhir inilah yang dirasakan paling banyak menyebabkan AKI, yakni keterbatasannya perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan, tak terampil, dana terbatas, perilaku budaya serta kurang sensitivitas gender dalam lingkungan terdekat.
Masalah tingginya AKI ini juga disebabkan oleh dua penyebab langsung dan tak langsung. Beberapa penyebab tak langsung yakni terlambat mencari pertolongan, terlambat membawa ke tempat rujukan serta terlambat memberi pertolongan di tempat rujukan. Untuk sebab langsung, sekitar 50 persen AKI terjadi oleh perdarahan waktu hamil, saat persalinan serta sesudah persalinan (nifas). Untuk kematian bayi, sebagian besar terjadi pada waktu baru saja lahir atau disebut neonatal, sampai usia bayi meginjak satu bulan. Demikian juga dengan ibu-ibu yang termasuk dalam 5 terlalu, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering, serta terlalu dekat jaraknya, berisiko tinggi terhadap kematian.
Realitas tersebut mempunyai korelasi positif terhadap perilaku perempuan (ibu) yang bersedia menyusui bayinya secara eksklusif. Menurut data dari Demographic and Health Survery World Health Organization tahun 1986–1989, pada saat itu prosentase bayi di Indonesia yang mendapat ASI masih mencapai 96 persen, 36 persen diantaranya mendapatkan ASI secara eksklusif (hanya mengkonsumsi ASI hingga berusia 4–6 bulan). Namun pada tahun 2001 (SKRT, 2001), memperlihatkan adanya penurunan presentase. Bayi yang menerima asupan ASI secara eksklusif tinggal 30 persen. Lima tahun kemudian (2006), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, memperlihatkan bahwa hanya 52 persen ibu yang menyusui bayinya. Itupun rata-rata hanya selama 1,7 bulan. Bahkan menurut data UNICEF, hanya 3 % ibu yang memberikan ASI secara eklusif.
Ketidakberdayaan kaum ibu masih banyak terjadi di pedesaan. Keterlambatan pertolongan ibu karena memang tidak mempunyai otoritas atas tubuhnya. Berbeda dengan perempuan di kota yang pendidikannya lebih baik (well educated). Bahwa permasalahan kesehatan reproduksi bukan hanya menjadi permasalahan perempuan, namun juga permasalahan laki-laki. Karena substansi kesehatan reproduksi perempuan bukan hanya sekedar melahirkan.
Kabupaten Gresik mempunyai kawasan kepulauan yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya.. Luas wilayah sekitar Pulau Bawean 196,11 Km2. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km2 yang sangat potensial dari subsektor perikanan laut. Sedangkan jarak pulau Bawean dari kota Gresik + 80 mill laut, dengan jumlah penduduk 99.890 jiwa yang terdiri dari 47.420 jiwa laki-laki dan 43.470 jiwa perempuan.
Penyumbang angka AKI dan AKB banyak tersebar di daerah sedesaan dan kepulauan. Bawean merupakan salah satu kepulauan yang juga memberikan kontribusi. Sampai saat ini tingkat kematian bayi dan anak di Bawean cukup tinggi. Pada 20 angka kelahiran terdapat 3 angka kematian bayi (BPS Gresik). Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap puskesmas dan klinik-klinik kesehatan. Hal ini dikarenakan, Pertama; jumlah puskesmas dan klinik yang relatif sedikit dan tidak menjangkau seluruh wilayah di Bawean. Kedua, kondisi ekonomi keluarga yang lemah sehingga masyarakat cenderung melakukan proses melahirkan dengan bantuan dukun beranak yang mempunyai resiko ringgi terhadap AKI dan AKB. Ketiga, minimnya ketersediaan tenaga medis yang terlatih.
Prasarana medis yang rapuh tersebut semakin mendapat dukungan dengan kondisi riil transportasi laut Bawean-Gresik. Tidak sedikit pasien yang dirujuk ke rumah sakit di Gresik mengalami pendaharan, kelahiran, kematian bayi, dan kematian ibu di atas kapal. Tidak sedikit pula pasien ibu melahirkan yang berhasil dirujuk ke rumah sakit di Gresik tapi tetap dalam cengkeraman AKI dan AKB.
Harapannya, akan ada kebijakan yang sinergis antara pusat dan daerah terkait AKI dan AKB. Pemerintah daerah seharusnya mampu menterjemahkan kebijakan dari pusat dan bantuan lembaga Internasional. Karena pemerintah daerah adalah kanal yang posisinya lebih dekat dengan masyarakat, seharusnya juga mampu menghadirkan data-data otentik terkait problem kesehatan di daerah. Menyediakan lembaga kesehatan yang profesional, tenaga medis yang terlatih, dan penyuluhan kesehatan merupakan tugas pokok pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Celakanya, pemerintah daerah sering kali tidak mengawal kebijakan yang telah dibuat pada kontrol pelaksaaan, pelaporan, dan evaluasi. Sehingga tidak jarang kebijakan pemerintah daerah sering tumpang tindih, pelaksanaan program yang tidak sesuai mekanisme program, dan tidak ada langka evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan atau program kesehatan di daerah. Akhirnya, masyarakat daerah tetap menjadi sarang problem sosial.
Posting Komentar