Media Bawean, 25 Juni 2009
Sumber : Surabaya Pagi
GRESIK-Meski kalangan DPRD dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Gresik menduga proyek jalan lingkar kota dan jembatan di Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean tidak sesuai bestek, tapi Dinas Pekerjaan Umum menyatakan hal itu tidak masalah. Sebab, saat pekerjaan proyek yang didanai APBN 2008 senilai Rp 1,3 miliar dalam keadaan darurat.
"Kondisinya darurat sehingga harus ada rekayasa teknik," terang Kepala Dinas PU Gresik Tugas Husni Syarwanta, kemarin. Ditambahkan, saat pekerjaan itu akan dilakukan ombak laut sangat besar sehingga tidak ada kapal yang melakukan pelayaran ke Bawean.
Tiang pancang yang seharusnya digunakan sebagai penyangga jembatan jadi dilakukan rekayasa teknik dengan menggunkan cor. "Kalau tidak ada rekayasa teknik jembatan itu tidak akan bisa selesai. Padahal, waktu pekerjaanya terbatas," tandasnya.
Rekayasa teknik karena situasi darurat itu tidak menyalahi Kepres
80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga, meski penggunaan tiang pancang dengan cor tidak bisa dikatakan menyalahi besetek. Bestek yang dbuat saat itu dalam kondisi normal. Namun, setelah akan dikerjakan situasinya darurat, sehingga ada perubahan desain. Dipastikan volume dan kulalitasnya masih sesuai dengan persyaratan teknik yang ditentukan. "Itu tidak menyalahi bestek," tandas Tugas.
Alasan darurat dengan merubah penggunaan tiang pancang dengan cor biasa tidak bisa dijadikan alasan pelanggaran bestek. Bahkan, alasan darurat itu sebagai pembenar adanya perubahan teknik. "Janganlah masalah alam dijadikan kambing hitam untuk membernarkan kebijakan yang salah," tutur Anggota Komisi C DPRD Gresik Syakir Jamhuri.
Diakui Syakir, banyak warga Tambak yang membicarakan adanya perubahan penyangga tiang pancang dengan cor tersebut. Warga Tambak paham betul jika kualitas penyangga jembatan dari cor sangat berbeda kualitasnya dengan tiang pancang dari pabrikan. "Siapapun tahu, kalau kualitas tiang pancang dari pabrik itu kualitasnya lebih bagus dibading cor buatan sendiri," tutur legislator asal Bawean itu.
Karena tidak sesuai dengan persyaratan teknik itu, tiang jembatan yang selesai pada akhir November 2008 sudah ada yang retak-retak. Bahkan, sebagian sudah ada yang nyaris putus pada ujungnya. "Semua teman-teman Komisi C juga tahu hal itu, karena sudah pernah sidak ke lokasi jembatan itu," papar Syakir panjang lebar.
Perubahan bestek dengan alasan darurat itu juga dicurigai sebagai akal-akalan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dari sisi biaya memang lebih besar menggunakan tiang pancang pabrik dibanding menggunakan tiang cor buatan sendiri. Ongkos angkut tiang pancang yang menggunakan kapal laut juga mahal. Karena di Bawean belum ada pabrik tiang pancang.
Syakir maupun Sahar Sulur sangat mendukung Kejaksaan Negeri Gresik yang akan mengusut adanya dugaan penyimpangan bestek proyek tersebut. "Kami juga siap memberikan data-data soal itu jika memang kejaksaan membutuhkan," papar Sulur sambil membeber ketentua teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Gresik.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Gresik bakal mengumpulkan data (puldata) dan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) guna mengusut dugaan ketidaksesuaian proyek pembangunan jembatan dan jalan lingkar kota di Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean yang didanai APBN 2009 senilai Rp 1,3 miliar. mam
Sumber : Surabaya Pagi
GRESIK-Meski kalangan DPRD dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Gresik menduga proyek jalan lingkar kota dan jembatan di Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean tidak sesuai bestek, tapi Dinas Pekerjaan Umum menyatakan hal itu tidak masalah. Sebab, saat pekerjaan proyek yang didanai APBN 2008 senilai Rp 1,3 miliar dalam keadaan darurat.
"Kondisinya darurat sehingga harus ada rekayasa teknik," terang Kepala Dinas PU Gresik Tugas Husni Syarwanta, kemarin. Ditambahkan, saat pekerjaan itu akan dilakukan ombak laut sangat besar sehingga tidak ada kapal yang melakukan pelayaran ke Bawean.
Tiang pancang yang seharusnya digunakan sebagai penyangga jembatan jadi dilakukan rekayasa teknik dengan menggunkan cor. "Kalau tidak ada rekayasa teknik jembatan itu tidak akan bisa selesai. Padahal, waktu pekerjaanya terbatas," tandasnya.
Rekayasa teknik karena situasi darurat itu tidak menyalahi Kepres
80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga, meski penggunaan tiang pancang dengan cor tidak bisa dikatakan menyalahi besetek. Bestek yang dbuat saat itu dalam kondisi normal. Namun, setelah akan dikerjakan situasinya darurat, sehingga ada perubahan desain. Dipastikan volume dan kulalitasnya masih sesuai dengan persyaratan teknik yang ditentukan. "Itu tidak menyalahi bestek," tandas Tugas.
Alasan darurat dengan merubah penggunaan tiang pancang dengan cor biasa tidak bisa dijadikan alasan pelanggaran bestek. Bahkan, alasan darurat itu sebagai pembenar adanya perubahan teknik. "Janganlah masalah alam dijadikan kambing hitam untuk membernarkan kebijakan yang salah," tutur Anggota Komisi C DPRD Gresik Syakir Jamhuri.
Diakui Syakir, banyak warga Tambak yang membicarakan adanya perubahan penyangga tiang pancang dengan cor tersebut. Warga Tambak paham betul jika kualitas penyangga jembatan dari cor sangat berbeda kualitasnya dengan tiang pancang dari pabrikan. "Siapapun tahu, kalau kualitas tiang pancang dari pabrik itu kualitasnya lebih bagus dibading cor buatan sendiri," tutur legislator asal Bawean itu.
Karena tidak sesuai dengan persyaratan teknik itu, tiang jembatan yang selesai pada akhir November 2008 sudah ada yang retak-retak. Bahkan, sebagian sudah ada yang nyaris putus pada ujungnya. "Semua teman-teman Komisi C juga tahu hal itu, karena sudah pernah sidak ke lokasi jembatan itu," papar Syakir panjang lebar.
Perubahan bestek dengan alasan darurat itu juga dicurigai sebagai akal-akalan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dari sisi biaya memang lebih besar menggunakan tiang pancang pabrik dibanding menggunakan tiang cor buatan sendiri. Ongkos angkut tiang pancang yang menggunakan kapal laut juga mahal. Karena di Bawean belum ada pabrik tiang pancang.
Syakir maupun Sahar Sulur sangat mendukung Kejaksaan Negeri Gresik yang akan mengusut adanya dugaan penyimpangan bestek proyek tersebut. "Kami juga siap memberikan data-data soal itu jika memang kejaksaan membutuhkan," papar Sulur sambil membeber ketentua teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Gresik.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Gresik bakal mengumpulkan data (puldata) dan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) guna mengusut dugaan ketidaksesuaian proyek pembangunan jembatan dan jalan lingkar kota di Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean yang didanai APBN 2009 senilai Rp 1,3 miliar. mam
Posting Komentar