Dinas Pendidikan Gresik
Cek Kasus Andika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Gresik Wanda Metini mengaku belum mendengar mengenai adanya penarikan uang kursi sebesar Rp 55.000 oleh SDN Kotakusuma, Sangkapura, Bawean, Jawa Timur. Karena tak mampu membayar, siswa sekolah tersebut, Andika Imam Taufiq, harus membawa kursi sendiri ke sekolah.

"Nanti akan kami cek, kalau benar ada pungutan seperti itu," kata Wanda, saat dihubungi Kompas.com dari Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Wanda menegaskan, pihaknya sudah mengedarkan surat ke sekolah-sekolah mengenai larangan untuk memungut uang dari siswa. "Kita sudah ada surat. Kalau daftar ulang tidak boleh menarik apa-apa. Uang operasional sudah dari BOS (bantuan operasional sekolah). Kebutuh personal seperti seragam kan dipenuhi orangtua," ujarnya.

Namun, jika ada biaya-biaya yang dibutuhkan sekolah, diharuskan untuk melakukan musyawarah dengan orangtua siswa. Mengenai penarikan uang kursi kepada siswa yang dilakukan SDN Kotakusuma, menurutnya, seharusnya tidak dilakukan saat ini. Meskipun, menurut informasi, sudah dilakukan musyawarah dengan orangtua siswa. Sebab, kata Wanda, rapat antara sekolah dan orangtua siswa baru akan dimulai pekan ini.

"Semua sudah ada jadwalnya. Kalau diketahui ada yang memungut diluar aturan, kami suruh kembalikan. Beberapa kepala sekolah juga pernah kita panggil untuk mengembalikan," kata Wanda.

Tak Mampu Bayar Seperti diberitakan sebelumnya, Andika tak mampu membayar uang kursi Rp 55.000 yang ditetapkan pihak sekolah. Ibunya, Musnada, hanya berprofesi sebagai penjual jamu keliling. Sebagai alas duduknya di sekolah, Andika membawa kursi plastik sendiri yang dibeli ibunya dengan cara mencicil alias kredit.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Kotakusuma, Hadi Suwoyo, seperti dikutip dari Media Bawean menyatakan, dirinya baru menjabat posisi saat ini. Sebagai kepala sekolah SDN Kotakusuma yang baru saja dilantik, sampai saat ini belum memutuskan program. Sehingga, menurutnya, apa yang berjalan merupakan kebijakan lama. Hadi menyebut, adanya siswa tidak mampu yang diharuskan mengeluarkan biaya pendidikan, akan dievaluasi kembali.

"Sebagai kepala sekolah yang baru di SDN Kotakusuma, tentunya akan mengevaluasi kebijakan lama, bila program yang selama ini baik, dilanjutkan. Tapi bila ada kebijakan dianggap kurang layak, kami evaluasi kembali," paparnya.