Media Bawean, 13 September 2013
Pembangunan lapangan terbang (lapter) disambut hangat warga Pulau Bawean.
Warga sekitar pun ikhlas rumahnya digusur. Sayang ikhlas itu berbuah kebingungan. Uang ganti rugi tak cukup untuk beli rumah pengganti.
Tinggal beberapa rumah saja di Dusun Pajinggahan, Desa Tanjung Ori, Kecamatan Tambak yang masih berdiri.
Sebagian besar lainnya, sudah dirobohkan untuk kepentingan pembangunan lapter.
Lokasi pemukiman warga ini memang tepat di jalur landasan pacu lapter Bawean, yang kini sedang dikebut pembangunannya.
Pemkab Gresik telah memberikan ganti rugi satu persatu. Ada ganti rugi tanah dan ganti rugi bangunan.
Pembayaran ganti rugi berjalan lancar. Nyaris tidak ada warga yang menolak, apalagi menentang. Bagi warga Bawean, lapter merupakan hajat hidup bersama.
Tiap warga menerima dana kerahiman itu berkisar Rp 150 juta sampai Rp 190 juta.
Angka pastinya, tergantung taksiran nilai bangunan.
“Tanah kami dihargai Rp 60.000/meter persegi. Kalau punya tanah 100 meter persegi kan dapatnya hanya Rp 6 juta,” kata Sriyono, warga Bawean yang tergusur proyek lapter.
Yang jadi masalah sekarang, uang ganti rugi itu ternyata tidak cukup untuk mencari rumah pengganti.
Sebab bersamaan dengan ganti rugi terbayar, harga tanah di Bawean melonjak hingga tembusRp 100.000/meter persegi.
“Malah ada yang menjual seluas 100 meter dengan harga Rp 70 juta (setara Rp 700 ribu/meter persegi),” tutur Sriyono.
Pria 40 tahun itu lantas mundur perlahan dari tanah incarannya. Dia mengaku tidak memiliki uang untuk membeli tanah. Uang ganti rugi bangunan hanya disimpannya.
Keluhan serupa diungkapkan Muhsinin. Pria yang menjabat kepala dusun (kasun) itu juga belum mendapatkan lahan pengganti.
Dia menganggap, proses pembangunan lapter ini membawa keburukan bagi 22 warganya yang tergusur.
Dia mengungkapkan, awalnya warga tidak ingin diganti uang. Warga maunya diganti lahan.
Selain tidak ingin dituding mata duitan, warga ingin hidup berkumpul seperti sebelum pembangunan perpanjangan landasan pacu.
Semua instansi terkait, antara lain Pemkab Gresik, Camat Tambak dan Kepala Desa Tanjung Ori memenuhi permintaan warga itu.
Bukan hanya masalah ganti tanah. Masih ada delapan kesepakatan lain yang diminta warga disanggupi pihak-pihak terkait.
“Hasilnya nihil. Kami tetap diberi uang bukan tanah. Kesepakatan lain, misalnya memudahkan warga mengambil pasir di pantai barat untuk membangun rumah, dipersulit dan ditarik uang beli,” ungkap Muhsinin.
Hanya dia yang belum merobohkan rumahnya lantaran tak juga dapat tanah pengganti. (idl)
Sumber : Surya
Sumber : Surya
