Media Bawean, 26 Oktober 2013
Persoalan pemerintahan desa Kumalasa, kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Gresik, terkait tandatangan palsu dalam pencairan dana proyek jalan poros desa, mendapat respon Saiful Aiman sebagai tokoh asal Kumalasa di Malaysia.
Saiful Aiman dihubungi Media Bawean (sabtu, 26/10/2013), menyarankan kepada pemerintahan desa Kumalasa agar membenahi administrasi.
Menurutnya aturan yang ada harus ditaati, jangan dilanggar, karena akibatnya fatal dan mengancam jeratan hukum kepada oknum yang tidak menaati aturan.
"Jangan bikin aturan sendiri yang menyebabkan kerugian kepada warga,"katanya.
"Warga sudah mempercayaai untuk memimpin desa, jangan kepercayaan warga berkurang karena perbuatan yang melanggar aturan,"paparnya.
Saya berharap kepada pimpinan desa Kumalasa, agar setiap dana pembangunan yang turun harus transparan dan terbuka, disertai laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. "Tujuannya agar manejmen desa bagus dan rakyat juga ingin mengetahuinya,"ujarnya.
Terkait persoalan sekarang ini, Saiful Aiman mengharap sebagai pelajaran berharga kepada pemimpin dan aparat desa Kumalasa, agar menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai aturan. "Musyawarah bersama perlu diadakan setiap ada sesuatu hal, apalagi terkait proyek agar tidak menimbulkan kecurigaan warga,"tuturnya.
"Terusterang sebagai warga desa Kumalasa, saya sebagai Ketua HIKMA (Himpunan Masyarakat Kumalasa Rantau Malaysia) bersama anggota di Malaysia akan tetap mengontrol kondisi di kampung,"terangnya. (bst)
