Peguyuban Calo

(Upaya Penertiban Prilaku Calo Tiket Kapal Bawean-Gresik)
Oleh: Musyayana

Kebijakan tidak populis pemerintahan Sby-Jk dengan menaikkan harga BBM untuk yang ketiga kalinya telah terbukti menjadi mesin produksi kemiskinan bagi rakyat Indonesia.

Sektor transportasi (laut) yang menjadi ujung tombak perekonomian masyarakat Bawean tidak terelakkan oleh dampak kebijakan pemerintah tersebut. Tarif kapal Gresik-Bawean mau tidak mau harus fleksibel dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan.

Dengan sigap pemerintah kabupaten Gresik mengadakan rapat tertutup yang dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik, Manager Kapal Express Bahari, Dinas Perhubungan dan Camat Sangkapura dan Tambak dalam rangka menetapkan persentase kenaikan tarif kapal. Tentunya tanpa melibatkan masyarakat Bawean. Apakah keterlibatan Camat cukup representatif untuk mewakilli aspirasi masyarakat? Secara administratif kepemerintahan mungkin iya, tapi secara sosial masyarakat TIDAK!! Karena mereka tidak pernah tahu secara empirik perkembangan sosial, ekonomi masyarakat Bawean.

Akhirnya diputuskan kenaikan tarif kapal Bawean-Gresik sebesar 25% dari tarif semula. Tarif ekonomi Rp. 120.000, Bisnis Rp. 140.000 dan VIP Rp. 160.000. Faktanya, hanya 30% masyarakat Bawean yang menikmati tarif sesuai SK Bupati tersebut. Selebihnya, masyarakat membeli tiket kapal dengan tarif yang lebih mahal. Contoh; tiket ekonomi Rp. 150.000-180.000, kelas Bisnis Rp. 160.000-200.000, dan VIP Rp. 250.000-300.000. Mengingat saat ini hanya ada satu kapal (Express Bahari) yang melayani penyembrangan Bawean-gresik. Kondisi ini dimanfaatkan oleh calo tiket untuk menjual lebih mahal. Akibatnya banyak calon penumpang yang tidak bisa berlayar karena tiket terlalu mahal.

Kondisi ini diperparah oleh konspirasi busuk antara intern Express Bahari dan Calo. Dimana pihak Express Bahari melempar sebagian besar penjualan tiket kepada calo. Calon penumpang harus memesan tiket satu minggu sebelum berangkat, itupun harus melalui calo karena pihak Express Bahari selalu mengatakan tiket kapal sudah habis. Padahal dilapangan, para calo dengan asyiknya menawarkan tiket dan memainkan tarif kapal seenaknya. Dari konspirasi ini, tentunya pihak intern Express Bahari mendapatkan kompensasi dari calo atas penjualan tiket yang mahal. Kondisi ini semakin tak terkendali karena Express Bahari menjadi operator tunggal penyebrangan laut Gresik-Bawean. Akhirnya, semakin tak terkontrol pertambahan jumlah calo dan tarif kapal.

Menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menuntaskan persoalan diatas, mengingat trasportasi laut adalah urat nadi kehidupan masyarakat Bawean. Adapun tawaran solusi dari saya pribadi selaku bagian dari masyarakat Bawean adalah : Membentuk Paguyupan Calo.
Dengan pertimbangan :
1. Pelayanan Publik selalu identik dengan Calo.
2. Menemukan hubungan yang inhern antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat.
3. Keberadaan calo tidak bisa dicegah, kecuali diorganisir dengan modifikasi prilaku secara kelembagaan.

Keuntungan adanya Paguyupan Calo :
1. Dapat mengidentifikasi nama dan jumlah calo
2. Dapat mengontrol harga jual tiket karena sudah ditentukan besaran harga rasional tiket lewat calo (kesepakatan antara pemkab, dishub, manajeman kapal dan koordinator calo)
3. Dapat mengidentifikasi calo-calo ilegal yang cenderung menjual tiket lebih mahal.
4. Memudahkan pemberian sangsi bagi calo yang NAKAL !!
5. Dapat menentukan jumlah pendistribusian tiket, persentase tiket yang dijual lewat paguyupan calo dan agen resmi.
6. Meminimalisir konspirasi aknum-oknum yang punya kepentingan atas TARIF KAPAL.