Media Bawean, 29 November 2012
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Gresik bekerjasama dengan KPPD Surabaya menggelar workshop bertemakan Mendorong Proses Legislasi Daerah Yang Responsif Gender dan Anak, bertempat di Graha Petrokimia Gresik (selasa, 27/11/2012).
Hadir Hj. Lilik Hidayati anggota Fraksi PKNU dan Nur Saidah anggota DPRD Gresik dari F-HGB, serta aktivis perempuan di Kabupaten Gresik.
Dalam pertemuan dibahas banyak persoalan perempuan di Kabupaten Gresik yang terungkap sebagai kajian workshop, diantaranya jaminan bersalin bagi kaum ibu dan keselamatan anak yang dilahirkan, serta menjamurnya warung pangku di Gresik.
Kesimpulan dalam workshop, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Gresik sepakat untuk mengusulkan atau mendorong adanya peraturan khusus bagi kaum perempuan dan anak di Gresik.
Hj. Lilik Hidayati sebagai anggota DPRD Gresik, mengungkapkan peran pentingnya perempuan dalam berpolitik untuk membela hak-haknya. Menurutnya, peranan kaum perempuan sebagai anggota legislatif telah banyak membuktikan keberhasilannya dalam memperjuangkan kaumnya yang nyaris terlupakan.
"Berkat keterwakilan perempuan sebagai anggota dewan, melalui perjuangan keras penuh tantangan telah banyak menyerap aspirasi serta mengawalnya sampai titik keberhasilan,"katanya.
Sementara perwakilan tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, menyatakan peran penting kaum ibu, khususnya melalui PKK telah banyak membuktikan keberhasilan dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Diantaranya, disetiap kecamatan telah terbentuk rumah curhat bagi kaum perempuan.
Sedangkan persoalan kesulitan ibu melahirkan di Pulau Bawean sehubungan tidak adanya rumah sakit bersalin, menurut perwakilan perempuan dari Dinas Kesehatan Gresik menyatakan kesulitan selama ini sehubungan tidak adanya dokter spesialis yang bersedia ditempatkan di Pulau Bawean. "Adapun fasilitas sarana dan prasarana termasuk tenaga terlatih sudah ada, tapi kendalanya tidak ada dokternya,"terangnya. (bst)
Dalam pertemuan dibahas banyak persoalan perempuan di Kabupaten Gresik yang terungkap sebagai kajian workshop, diantaranya jaminan bersalin bagi kaum ibu dan keselamatan anak yang dilahirkan, serta menjamurnya warung pangku di Gresik.
Kesimpulan dalam workshop, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Gresik sepakat untuk mengusulkan atau mendorong adanya peraturan khusus bagi kaum perempuan dan anak di Gresik.
Hj. Lilik Hidayati sebagai anggota DPRD Gresik, mengungkapkan peran pentingnya perempuan dalam berpolitik untuk membela hak-haknya. Menurutnya, peranan kaum perempuan sebagai anggota legislatif telah banyak membuktikan keberhasilannya dalam memperjuangkan kaumnya yang nyaris terlupakan.
"Berkat keterwakilan perempuan sebagai anggota dewan, melalui perjuangan keras penuh tantangan telah banyak menyerap aspirasi serta mengawalnya sampai titik keberhasilan,"katanya.
Sementara perwakilan tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, menyatakan peran penting kaum ibu, khususnya melalui PKK telah banyak membuktikan keberhasilan dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Diantaranya, disetiap kecamatan telah terbentuk rumah curhat bagi kaum perempuan.
Sedangkan persoalan kesulitan ibu melahirkan di Pulau Bawean sehubungan tidak adanya rumah sakit bersalin, menurut perwakilan perempuan dari Dinas Kesehatan Gresik menyatakan kesulitan selama ini sehubungan tidak adanya dokter spesialis yang bersedia ditempatkan di Pulau Bawean. "Adapun fasilitas sarana dan prasarana termasuk tenaga terlatih sudah ada, tapi kendalanya tidak ada dokternya,"terangnya. (bst)
