Media Bawean, 9 Agustus 2014
Harapan dan Dambaan Utopia Belaka
Oleh : Kemas Jimmy Hobien
(Pemerhati Ekonomi Masyarakat Bawean)
Berangkat dari fakta yang ada bahwa sekecil apapun penampakan Pulau Bawean di peta atau atlas nasional tetap akan menjadi fokus perhatian pemerintah, baik di tingkat wilayah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat . Keniscayaan ini tidak terbantahkan karena secara geografis keberadaan pulau kecil-pulau masa depan- sebagai wilayah Kabupaten Gresik dikitari oleh pulau-pulau besar yang terpadu dalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Di sebelah selatan membentang Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan. Di sebelah utara berdampingan mesra dengan Pulau Kalimantan. Mengarah ke barat terjalin akrab dengan Pulau Sumatera sedangkan berjajar ke arah timur sampai ke Pulau Maluku dan Irian Jaya. Artinya secara
geografis, Pulau Bawean berada di jalur persimpangan di antara kepungan pulau-pulau yang lain. Jadi, tidak perlu diragukan lagi bahwa Pulau Bawean itu Indonesia “banget”.
Harapan dan Dambaan Utopia Belaka
Oleh : Kemas Jimmy Hobien
(Pemerhati Ekonomi Masyarakat Bawean)
Pengalaman membuktikan bahwa Pulau Bawean telah banyak mendapatkan perhatian berlebih, seolah-olah warga Bawean ‘dianak- emaskan” dengan tingkat kadar kekaratannya benar-benar “karat”. Hal ini terkadang yang membuat warga Pulau Bawean tersanjung manja dan terbuai serta terlena oleh stigma bahwa satu-satunya Pulau di saat Indonesia mengalami krisis moneter hanya Pulau Bawean yang tidak terimbas. Opini publik yang sudah terbangun itu jangan sampai membuat warga Bawean “masok guwel” (red: bangga dan kepala mengemabang) akibat rayuan sukma dan bujukan atas tidak terkenanya dampak krises ekonomi beberapa tahun silam. Padahal di balik itu warga lain serta para cukong pebisnis mengulum gelak tawa separuh menyindir bahwa warga Pulau Bawean mau “diplukutu” oleh keadaan.
Bertahun-tahun silam warga Pulau Bawean mendapat fasilitas transportasi laut, mulai dari kapal laut terlambat (red: lambat lajunya) hingga yang tercepat namun tetap saja harga tiket terlarang dibandingakan harga tiket pada rute dan jarak tempuh yang tidak jauh beda di kepulauan lainnya. Harga tiket pesawat termewah saja semisal maskapai Garuda Indonesia Airways perkilometer dibandroli Rp 1000, sehingga harga tiket pesawat Garuda dengan rute penerbangan Juanda Surabaya tujuan Jakarta Cengkareng atau Halim Perdana Kusuma berkisar Rp 1.000.000. Beberapa tahun lalu pernah beroperasi kapal cepat Jet Foil produk PT PAL Surabaya di bawah bendera PT ASDP beroperasi di perairan Gresik-Bawean mematok harga tiket kala itu dengan kisaran Rp 130.000 hingga Rp 150.000. Jarak tempuh Gresik-Bawean hanya 80 mil laut atau sekitar 120 km dalam 2 jam perjanan. Bila diaduh-bandingkan dengan harga pesawat Garuda Indonesia Airways harga tiket Jet Foil perkilometer dibandroli Rp 1500. Ini terkadang yang tidak bisa diterima dengan rasio sehat dan cerdas. Dari sisi apapun mana mewah antara pesawat terbang dengan Jet Foil? Walau demikian warga Pulau Bawean tetap saja dan selalu menerima tanpa reserver karena daripada-daripada..!.
Pola pikir dan perilaku demikian perlu mendapat pencerahan agar status perlakuan pemerintah dapat mendudukkan posisi dan porsi yang semestinya yakni “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”dalam penerapan peraturan atau undang-undang dan kebijakan tanpa kehilangan martabat sebagai bangsa yang telah lama menghirup udara “segar” kemerdekaan yang hakiki namun masih saja seperti berharap turunnya subsidi dari langit bagai punggk merindukan bulan. Sampai kapankah warga Pulau Bawean harus menggigit jari untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam segala hal. Atau menunggu gigitan jari sampai berdarah-darah karena geregetan (red : Bawean- Gheretten). Penulis tertarik dengan statemen suci dari Bapak Bupati Gresik bahwa Bawean itu bukan bagian dari Kabupaten Gresik, melainkan Bawean itu Gresik. Implikasi hukum dari pernyataan tersebut sebagai sinyalemen bahwa undang-undang atau peraturan dan kebijakan yang berlaku di daratan Gresik pun harus dan wajib ain sama porsinya dengan yang berlaku di Pulau Bawean.
Sebagai Pulau berstatus terpencil atau khusus memang sudah merasakan juga adanya subsidi silang dari PLN. Dalam kalkulasi matematis harga jual strum plat merah yang diterapkan di Pulau Bawean lebih murah bila dibandingkan dengan di daratan Gresik. Sebagai pemerhati ekonomi masyarakat Pulau Bawean, penulis merasa prihatin dan terketuk hati bila pemberlakuan subsidi untuk LPG hanya sebagai isapan jempol saja, bahkan hanya sebagai sebuah utopia belaka. Pemerintah melalui kementerian berwenang telah melakukan terobosan cerdas dengan melakukan aksi konversi BBM dari bahan bakar minyak tanah yang dipakai sebelumnya dalam rumah tangga untuk kebutuhan perkomporan dalam memasak dan sebagainya berganti ke LPG (Liqueid Petrolium Gas). Positif sekali dampak yang ditimbulkan. Warga Pulau Bawean sudah menamatkan kebiasaannya mencari atau menebang kayu di hutan hanya sebagai bahan untuk mengepulkan asap dapur setelah mengikuti program nasional berupa konversi minyak tanah ke LPG. Harga minyak tanah pun di Pulau Bawean sudah meroket hingga tidak terbeli karena harganya sungguh ter…la…lu. (meminjam cloteh latah Bang Haji Rhoma Irama).
Sementara, berdasarkan hitungan kasar sekitar 20.000 rumah di Pulau Bawean sudah beralih ke kompor gas. Berdasarkan estimasi pemakaian perrumah perbulan bisa menghabiskan dua tabung gas LPG melon ukuran 3 kg maka kebutuhan totalnya mencapai 40.000 tabung melon perbulan. (belum termasuk penjual bakso, tahu tek, nasi goreng, ayam goreng, tahu kriyuk, siomay, mie goreng dan restoran siap saji lainnya yang mulai menjamur di Pulau Bawean). Padahal, di daratan Gresik harga isi ulang LPG melon ukuran berat 3 kg terjual sebesar Rp 14.000, sedangkan di Pulau Bawean untuk ukuran tabung yang sama terjual seharga Rp 25.000. Untuk ukuran berat 12 kg di daratan Gresik terjual Rp 98.000 sampai ke Pulau Bawean terjual sebesar Rp 130.000. Masya Allah…! Ambil saja keuntungan terendah Rp 5.000 pertabung melon maka pengusaha telah mendulang keuntungan sekitar Rp 200.000.000 (terbilang dua ratus juta rupiah) perbulan. Sungguh fantastis akrobat dan sirkus pelaku bisnis dalam meraup keuntungan dengan penjualan LPG yang sudah kehilangan nilai subsidinya. Tinggal menghitung dengan sebelah jari berapa jumlah pengusaha yang menikmati keuntungan itu. Perbandingan harga ini adalah didasarkan pada harga subsidi tabung gas di daratan Gresik yang warganya sudah lama merasakan dan menikmatinya. Ngiri buanget!
Uneg-uneg sebagai ratapan ini perlu didengar oleh wakil presiden yang belum terlantik yakni Bapak Jusuf Kalla sebagai inisiator kala itu yakni keharusan untuk mengikuti program konversi minyak tanah ke GAS. (red: bukan Gabungan Anak Setan) melainkan LPG wujudnya. Program ini merupakan program nasional yang cost-nya sudah ditanggung negara. Bahkan, setiap rumah penduduk mendapatkan jatah kompor dan tabung gas ukuran melon secara gratis alias percuma. Tidak perlu jauh-jauh untuk bercermin tentang subsidi yang sudah dirasakan warga Pulau Bawean yakni harga tiket kapal Gili Iyang pada rute dan jarak yang sama hanya dibandroli perpenumpang Rp 69.000 plus fasilitas yang perlu diacungi dua jempol sekaligus. Harapan dan dambaan warga Pulau Bawean bila kelak presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK 2014 benar-benar dilantik maka buktikan karakter blusukan-nya untuk melakukan sidak ke Pulau Bawean dalam usaha menelisik keberadaan subsidi tabung gas yang semestinya. Jangan sampai dana subsidi menguap laksana gas itu sendiri. Astaga…! Ambu ojeng…!
