Media Bawean, 2 Februari 2015
Achmad Fathani, Kepala Sekolah MINU 03 DAUN 1 dihubungi Media Bawean, menjelaskan tentang kinerja kepala sekolah di Pulau Bawean.
Menurutnya, Kepala sekolah harus bertanggungjawab dalam menjalankan roda pendidikan di sekolahnya, baik dalam manajemen pendidikan ataupun manajemen keuangan. "Walaupun tidak memegang uang tentunya harus dilakukan dengan transparan tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga tidak ada kecemburuan dari semua pihak,"katanya.
Menurutnya, Kepala sekolah harus bertanggungjawab dalam menjalankan roda pendidikan di sekolahnya, baik dalam manajemen pendidikan ataupun manajemen keuangan. "Walaupun tidak memegang uang tentunya harus dilakukan dengan transparan tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga tidak ada kecemburuan dari semua pihak,"katanya.
Achmad Fathani menyatakan kurang tepat jika kepala sekolah mengelolah keuangan sekolah tanpa transparansi. "Tapi juga ada bendahara sekolah takut memegang uang, tapi perjalanan keuangan tetap persetujuan bendahara sekolah,"ujarnya.
Lebih lanjut mencontohkan seperti dana BOS dan lain-lain, yang menyangkut keuangan sekolah dan penggunaannya sesuai dengan juknis.
"Beda dengan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) itu mutlak milik siswa untuk biaya pendidika dan bukan milik sekolah, tapi juga ada wali murid tidak mau pegang uang sendiri takut habis dibelanjakan untuk kepentingan yang lain. Itu bukan keuangan sekolah. setiap siswa ada pembukuan masing-masing,"terangnya.
"Beda dengan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) itu mutlak milik siswa untuk biaya pendidika dan bukan milik sekolah, tapi juga ada wali murid tidak mau pegang uang sendiri takut habis dibelanjakan untuk kepentingan yang lain. Itu bukan keuangan sekolah. setiap siswa ada pembukuan masing-masing,"terangnya.
Ada uang BSM yang diberikan langsung kepada wali murid secara total karena pihak sekolah tidak mau repot. Menurut saya, itu kurang tepat, sebab yang dapat BSM itu secara kebetulan siswa yang diajukan lebih dari itu, tapi yang dapat hanya itu, jadi yang dapat harus toleransi kepada yang tidak dapat. Sehingga tidak cemburu sosial tentu harus kesepakatan wali murid yang dapat.
Perlu diketahui dana BSM harus diambil ke BSM (Bank Syari'ah Mandiri) di Gresik dan harus membawa sejumlah persyaratan dan perjalanan yang melelahkan, sedang yang diurus milik siswa, yang saya pertanyakan harus diambilkan dari mana biayanya? Kepala sekolah tidak boleh seenaknya memotong dana tersebut, tanpa persetujuan wali murid yang dapat bantuan, lebih-lebih bila siswanya hanya sedikit yang dapat.
Mohammad Fauzi Ra'uf (Ketua PCNU Bawean) menilai kalau secara umum, ada sekolah yang managemennya baik, agak baik, tapi banyak juga yang amburadul soal manajemen pendidikan, pembelajaran, keuangan, dan lain-lain.
"Sekolah-sekolah di Pulau Bawean pada umumnya baru berusaha "bangkit" dan menata diri, setelah munculnya perhatian pemerintah, berupa gelontoran dana, baik kepada sekolah, murid, juga kepada guru. Jadi limpahan dana itu belam bisa diimbangi dengan SDM yang memadai,"paparnya.
Disinggung kemajuan LP Ma'arif Bawean, Ketua PCNU Bawean menjawab, so pasti, tapi LP Ma'arif juga belum maksimal. "Sebagai Lembaga swasta yang membawahi ratusan lembaga, LP Ma'arif banyak keterbatasan,"ungkapnya.
Merespon soal kepala sekolah memperkaya diri sendiri, Saya tidak tahu pasti, tapi sekolah-sekolah yang managemennya jelek, pasti berpeluang terjadi seperti itu, walaupun tidak mesti terjadi. (bst)
