Media Bawean, 1 September 2015
Maraknya penambangan pasir liar di Pulau Bawean belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bahkan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemkab Gresik di Pulau Bawean kebingungan untuk mengatasi hal ini. Sebab, sampai saat ini belum ada aturan secara tegas terkait zona penambangan di Pulau Bawean.
Mufid Supriyanto, UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumber daya Kelautan dan Perikanan Bawean, mengaku bingung mengatasi maraknya penambangan pasir secara liar di Pulau Bawean.
Menurutnya pemerintah daerah perlu membuat zonasi tentang kawasan diperbolehkan pasir ditambang atau dilarang.
Jika tidak segera diatur, dampaknya pantai yang indah menjadi rusak. Apalagi penambangan yang jaraknya berdekatan dengan objek wisata di Pulau Bawean, seperti dekat Pulau Selayar. “Melihat kondisi pantai sekarang sudah banyak yang rusak, akibat penambangan pasir laut secara liar,”katanya.
Bukan berarti penambangan pasir dilarang, tapi menurutnya perlu diatur agar tidak merusak lingkungan pantai yang indah. “Memang selama ini penambangan pasir dilakukan oleh warga, dikarenakan kebutuhan untuk pembangunan di Pulau Bawean. Tidak mungkin penambangan pasir distop, apalagi pembangunan semakin berkembang maju,”ujarnya.
Hal senada disampaikan Zaini, Kepala UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Bawean. Pihaknya menilai perlu adanya aturan zonasi penambangan pasir di wilayahnya. “Selama ini kita kesulitan untuk memberhentikan penambangan pasir sehubungan kebutuhan untuk pembangunan di Pulau Bawean,”tuturnya.
Solusi terbaiknya perlu diatur saja kawasan yang diperbolehkan untuk penambangan pasir atau larangan. “Agar keindahan pantai tidak rusak dikarenakan penambangan pasir secara liar,”pungkasnya.(bst)
