Media Bawean, 1 Agustus 2008
Oleh : Musyayana
Kalau kita mencermati beberapa persoalan di pulau Bawean, diantaranya kasus reklamasi pantai, praktek calo proyek para dewan, penyalagunaan ADD/DAK, praktek mark up kasus ganti rugi petani penggarap di lahan pemerintah yang akan dijadikan Lapangan pesawat terbang, JPD (jalan poros desa) yang digarap asal-asalan, dll. Disini nampak sekali bahwa political trust merupakan faktor dominan penghambat proses pembangunan di pulau Bawean.
Kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik , termasuk kepercayaan terhadap pemimpin dan kepemimpinan menjadi faktor yang menentukan arah kemajuan Bawean. Pada saat pemimpin tidak lagi dipercaya, tentunya sulit bagi seseorang/masyarakat untuk mengikuti aturan yang dibuat dan menghormati aturan yang dikeluarkan. Sementra itu kepercayaan masyarakat pada para pemimpin bergantung pada pola prilaku mereka sendiri. Mereka tidak malu berkuasa walau banyak orang menyangsikan, tidak malu melanggar sumpah sebagai pejabat negara yang seharusnya berpikir dan bekerja untuk masyarakat, tidak malu tetap menjabat walau sudah divonis bersalah/tersangkut kasus krimal, dan tidak malu untuk tetap berkuasa walau tidak menghasilkan perubahan apapun dalam kepemimpinannya.
Nampaknya “budaya malu” yang menjadi screening dan nilai untuk tidak melakukan perbuatan negatif mulai berangsur lenyap. Malah mereka seakan-akan berlomba-lomba mempermalukan diri atau membuat malu, bahkan mengbunuh rasa malu dalam dirinya.
Persoalannya adalah sampai berapa jauh budaya malu ini menjadi sebuah patokan dasar seorang pemimpin dalam bersikap dan berprilaku dalam kesehariannya. Padahal malu adalah sebagai salah satu bentuk nilai dari tindakan patologis. Rasa malu juga akan menjadi “rem” untuk tidak bertindak negatif, tidak menyelewengkan amanat rakyat, membangun solidaritas dengan lingkungan sosial yang sehat, serta menjadi kontrol diri bahwa setiap tindakan harus pula mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat; belajar untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, menjaga untuk tidak bersikap arogan, dan lebih kooperatif.
Namun perkembangan zaman telah terlampau mengikis ruang mendasar sekalipun dari nilai-nilai sosial masyarakat. Prilaku apapun yang mnjadi prinsip dari pemimpin akhirnya menjadi bagian dari sebuah sistem sosial. Akhirnya, jika para pemimpin tidak lagi mmpunyai rasa malu dalam setiap pilihan-piliahan politiknya, maka regulasi dan sikap tersebut akan merombak tatanan nilai yang sudah mapan. Dampaknya semakin menjauhkan manusia dari eksistensi dirinya, terjadinya kerenggangan kekerabatan, hubungan antar manusia yang tak lagi intens dan aspirasi yang cendrung mengarah pada hal-hal yang materiil.
Jadi maukah pemimpin-pemimpin di Bawean mengkaji kembali nilai-nilai malu untuk dipraktekkan dalam aktivitasnya ?
Rasa malu akan menjadi katalisator untuk berperilaku yang selalu menghitung dampaknya bagi dirinya secara pribadi dan masyarakat.
Harapannya; pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Bawean dapat melesat dengan rasa malu yang dikedepankan oleh para pemimpin dalam mengambil keputusan.
Oleh : Musyayana
Kalau kita mencermati beberapa persoalan di pulau Bawean, diantaranya kasus reklamasi pantai, praktek calo proyek para dewan, penyalagunaan ADD/DAK, praktek mark up kasus ganti rugi petani penggarap di lahan pemerintah yang akan dijadikan Lapangan pesawat terbang, JPD (jalan poros desa) yang digarap asal-asalan, dll. Disini nampak sekali bahwa political trust merupakan faktor dominan penghambat proses pembangunan di pulau Bawean.
Kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik , termasuk kepercayaan terhadap pemimpin dan kepemimpinan menjadi faktor yang menentukan arah kemajuan Bawean. Pada saat pemimpin tidak lagi dipercaya, tentunya sulit bagi seseorang/masyarakat untuk mengikuti aturan yang dibuat dan menghormati aturan yang dikeluarkan. Sementra itu kepercayaan masyarakat pada para pemimpin bergantung pada pola prilaku mereka sendiri. Mereka tidak malu berkuasa walau banyak orang menyangsikan, tidak malu melanggar sumpah sebagai pejabat negara yang seharusnya berpikir dan bekerja untuk masyarakat, tidak malu tetap menjabat walau sudah divonis bersalah/tersangkut kasus krimal, dan tidak malu untuk tetap berkuasa walau tidak menghasilkan perubahan apapun dalam kepemimpinannya.
Nampaknya “budaya malu” yang menjadi screening dan nilai untuk tidak melakukan perbuatan negatif mulai berangsur lenyap. Malah mereka seakan-akan berlomba-lomba mempermalukan diri atau membuat malu, bahkan mengbunuh rasa malu dalam dirinya.
Persoalannya adalah sampai berapa jauh budaya malu ini menjadi sebuah patokan dasar seorang pemimpin dalam bersikap dan berprilaku dalam kesehariannya. Padahal malu adalah sebagai salah satu bentuk nilai dari tindakan patologis. Rasa malu juga akan menjadi “rem” untuk tidak bertindak negatif, tidak menyelewengkan amanat rakyat, membangun solidaritas dengan lingkungan sosial yang sehat, serta menjadi kontrol diri bahwa setiap tindakan harus pula mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat; belajar untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, menjaga untuk tidak bersikap arogan, dan lebih kooperatif.
Namun perkembangan zaman telah terlampau mengikis ruang mendasar sekalipun dari nilai-nilai sosial masyarakat. Prilaku apapun yang mnjadi prinsip dari pemimpin akhirnya menjadi bagian dari sebuah sistem sosial. Akhirnya, jika para pemimpin tidak lagi mmpunyai rasa malu dalam setiap pilihan-piliahan politiknya, maka regulasi dan sikap tersebut akan merombak tatanan nilai yang sudah mapan. Dampaknya semakin menjauhkan manusia dari eksistensi dirinya, terjadinya kerenggangan kekerabatan, hubungan antar manusia yang tak lagi intens dan aspirasi yang cendrung mengarah pada hal-hal yang materiil.
Jadi maukah pemimpin-pemimpin di Bawean mengkaji kembali nilai-nilai malu untuk dipraktekkan dalam aktivitasnya ?
Rasa malu akan menjadi katalisator untuk berperilaku yang selalu menghitung dampaknya bagi dirinya secara pribadi dan masyarakat.
Harapannya; pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Bawean dapat melesat dengan rasa malu yang dikedepankan oleh para pemimpin dalam mengambil keputusan.
Posting Komentar