Gresik, 29 Juli 2026 - Pemerintah Kabupaten Gresik terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor konstruksi. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang digelar di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik, Rabu (29/7).

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, didampingi Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP), Ida Lailatussa’diyah. 

Sebanyak 54 peserta mengikuti pembekalan dan uji kompetensi dengan antusias. Sertifikasi yang dilaksanakan mencakup tiga skema kompetensi, yakni Juru Las Pemula sebanyak 28 peserta, Tukang Pasang Bata Plester sebanyak 24 peserta, serta Kepala Tukang Bangunan Gedung sebanyak dua peserta.

Dalam sambutannya, Sekda Washil menyampaikan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, terutama di tengah semakin tingginya persaingan tenaga kerja. Menurutnya, tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari pengguna jasa sekaligus memiliki peluang kerja yang lebih luas.

Ia mengungkapkan, dari sekitar 10 ribu tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Gresik, baru 3.654 orang atau kurang dari 25 persen yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Sementara itu, dari 8.348 calon PMI sektor konstruksi yang terdata di Dinas Tenaga Kerja, baru 368 orang yang telah tersertifikasi.

“Angka ini menjadi tantangan bagi kita semua. Karena itu saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sertifikat kompetensi bukan sekadar dokumen, tetapi menjadi bekal penting untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing di dunia kerja,” ujar Sekda Washil.

Lebih lanjut, Sekda Washil menjelaskan bahwa seorang tenaga kerja profesional harus memiliki tiga aspek utama, yakni keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan sikap (attitude). 

“Keterampilan harus terus diasah sesuai bidang pekerjaan, pengetahuan harus ditingkatkan melalui pemahaman terhadap standar operasional. Sedangkan sikap tercermin dari kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika dalam bekerja,” jelasnya lebih lanjut. 

Selain kompetensi teknis, Sekda Washil juga mendorong para calon pekerja migran untuk terus meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Menurutnya, kemampuan berkomunikasi akan sangat membantu saat bekerja di luar negeri, sekaligus meminimalkan risiko kesalahpahaman maupun persoalan hukum di negara tujuan.

Sementara itu, Kepala Dinas CKPKP Ida Lailatussa’diyah dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi. Hal ini sekaligus mendukung visi pembangunan daerah melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

Menurut Ida, sertifikasi kompetensi diharapkan menjadi bekal bagi para pekerja migran yang ingin kembali berkarya di tanah air. Diharapkan tenaga kerja lokal mampu mengisi kebutuhan tenaga konstruksi di berbagai kawasan industri di Kabupaten Gresik.

“Kami ingin tenaga kerja asal Gresik menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai hanya menjadi penonton ketika peluang kerja terbuka lebar di kawasan industri. Dengan sertifikat kompetensi, para peserta memiliki bukti keahlian yang diakui sehingga lebih siap bersaing di dunia kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan yang didanai melalui APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026 tersebut juga menjadi bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mana mengisyaratkan kewenangan tugas pemerintah daerah dalam pembina jasa konstruksi di daerah untuk tingkat terampil. 

Melalui pembekalan dari  Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Konstruksi Nasional (LSP-TKN) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perkumpulan Tenaga Kerja Ahli dan Terampil Indonesia (LSP-PETAKINDO), para peserta diharapkan memperoleh pengakuan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional.(bst)

Pasuruan, 28 Juli 2026 - Pemkab Gresik sukses meraih Peringkat 1 se-Jatim dan Peringkat 3 Nasional untuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tingkat Provinsi Jawa Timur. Acara ini dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di kawasan wisata Pintu Langit, Prigen, Kabupaten Pasuruan, Selasa (28/7/2026). 

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Kegiatan ini diramaikan oleh ratusan siswa yang menampilkan berbagai unjuk bakat kreatif, mulai dari tarian daerah, pembacaan puisi, hingga atraksi baris-berbaris polisi anak dari Sekolah Rakyat terintegrasi Kota Pasuruan. 

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam puncak HAN. Menurutnya, banyak yang diberikan kepada anak-anak dan perempuan di Jawa Timur, seperti pelayanan yang dilaunching hari ini yaitu Perisai Anak (Ekosistem Perlindungan Anak di Ruang Digital) dirancang sebagai langkah strategis menekan angka kekerasan pada anak. 

"Pemprov Jatim benar-benar memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, bukti nyata telah memberikan layanan seperti Perisai Anak yang akan melindungi perempuan dan anak di Jawa Timur," ungkap Arifah Fauzi.

Arifah mengingatkan para orang tua di Jawa Timur tentang besarnya ancaman digital, khususnya dari pengaruh negatif media sosial. Melalui program ini, orang tua didorong untuk mengambil peran kecil yang berdampak besar, seperti menjadi teman berbicara, teladan penggunaan gawai, serta pendengar pertama bagi anak tanpa langsung memberikan penghakiman sepihak. 

"Masalah kekerasan dan tantangan yang dihadapi anak-anak di era modern tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Untuk itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua untuk berkolaborasi bersama," tandasnya.

Usai menerima penghargaan, Bupati Gresik Fandi  Akhmad Yani mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi wilayah Jawa Timur untuk memperkuat komitmen perlindungan hak anak sekaligus implementasi ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab bagi generasi masa depan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus berjuang memberikan perlindungan terhadap anak-anak di Gresik. Ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam membangun lingkungan yang ramah anak sekaligus mendorong pemenuhan hak-hak anak melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan," tuturnya.

Karena itu, Bupati Yani menegaskan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, belajar, terlindungi, sehat, dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemkab Gresik terus menghadirkan berbagai program yang berpihak kepada anak melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemenuhan gizi, hingga penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak.

"Mari kita sayangi anak, lindungi mereka, karena anak-anak kita adalah calon pemimpin masa depan. Investasi terbaik yang dapat kita lakukan adalah memastikan mereka tumbuh sehat, memperoleh pendidikan yang berkualitas, mendapatkan perlindungan, serta memiliki ruang untuk mengembangkan karakter, kreativitas, dan prestasinya," ungkap Bupati Yani. 

Di tempat sama, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KBPPPA) Gresik, dr. Titik Ernawati mengatakan, hari ini Kabupaten Gresik memperoleh indeks perlindungan anak tingkat provinsi Jawa timur melalui 5 kluster penilaian. Diantaranya, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif serta kesehatan dasar dan kesejahteraan. 

"Ini akan menjadi pemicu semangat kami kedepan dalam meningkatkan nilai Indeks perlindungan dan pemenuhan hak hak anak di Gresik. Harapannya kedepan Kabupaten Gresik mempertahankan kembali tingkat pertama di Jawa Timur dan naik level di nasional," ujarnya 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sesditjen Pengawasan Ruang Digital Kementrian Komdigi, Mediodecci Lustarini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa timur Adhy Karyono, Kepala Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur, Sufi Agustini, serta Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KBPPPA) Titik Ernawati dan undangan lainnya.(bst)

PENGUMUMAN PANGGILAN GHOIB

(Panggilan yang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia)

Berhubung Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya maka sesuai dengan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, panggilan ini disampaikan melalui Media Bawean. Yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Tergugat, supaya datang di muka persidangan Pengadilan Agama Bawean di Sangkapura Kabupaten Gresik Jawa Timur, pada hari seperti yang tercantum pada hari dan  tanggal sidang.

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan  dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh oleh kuasanya dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu mediabawean.com.