PENGUMUMAN PANGGILAN GHOIB

(Panggilan yang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia)

Berhubung Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya maka sesuai dengan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, panggilan ini disampaikan melalui Media Bawean. Yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Tergugat, supaya datang di muka persidangan Pengadilan Agama Bawean di Sangkapura Kabupaten Gresik Jawa Timur, pada hari seperti yang tercantum pada hari dan  tanggal sidang.

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan  dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh oleh kuasanya dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu mediabawean.com.

Gresik, 6 Agustus 2026 - Keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan kepesertaan dan akses layanan kesehatan, tetapi juga oleh kuatnya komitmen seluruh pihak dalam menjaga tata kelola program agar tetap berjalan sesuai aturan. Karena itu, pencegahan kecurangan (fraud) menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat JKN bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka koordinasi pencegahan dan penanggulangan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Gresik. Kegiatan digelar di Aula Mandala Bhakti Praja Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Kamis, (6/8/2026) 

"Program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, pengendalian fraud dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi komitmen bersama, agar manfaat program ini dapat terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan," harapnya. 

Dikatakan, keberhasilan Kabupaten Gresik dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Gresik dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penyediaan pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat melalui skema peserta bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBPU BP PEMDA) dengan kebijakan tersebut, Pemkab Gresik hadir untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. 

"Pemkab Gresik berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program jaminan kesehatan nasional, sebagai salah satu instrumen utama dalam memjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu," ungkapnya. 

"Komitmen pemerintah tidak berhenti pada perluasan kepesertaan dan penyediaan anggaran. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa seluruh dana yang dikelola dalam program JKN dimanfaatkan secara tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel," tegasnya.

Wabup Alif menambahkan, Pemkab Gresik menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan Fraud dalam penyelenggaraan program JKN. Menurut Wabup Alif, pencegahan Fraud bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS kesehatan atau Dinas Kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga seluruh tenaga kesehatan. 

"Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola pelayanan kesehatan,  peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian internal peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan serta membangun budaya integritas di seluruh fasilitas  pelayanan kesehatan," ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya Wabup Alif mengajak seluruh rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dan seluruh mitra penyelenggara program JKN di seluruhKabupaten Gresik untuk menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan  pelayanan kesehatan yang bermutu, berintegritas, profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan masyarakat," pungkasnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Kesehatan untuk memperkuat tata kelola program JKN yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

Menurut dokter Khusnah, pencegahan Fraud merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Fraud adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dari penyelenggaraan program JKN. 

Pihaknya menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai upaya pencegahan Fraud, memperkuat koordinasi antar Faskes dengan BPJS kesehatan. Serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi untuk membangun komitmem bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas mengutamakan mutu  pelayanan serta keselamatan pasien kepada masyarakat. 

"Peserta kegiatan terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BPJS kesehatan, rumah sakit, Puskesmas, klinik, serta pengelola program JKN di Kabupaten Gresik," pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Yunti Fitriani, Direktur rumah sakit, Kepala Puskesmas, dan ketua ASKLIN se Kabupaten Gresik, serta jajaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik. (bst)