Media Bawean, 24 Juni 2010
Sumber : Jawa Pos
GRESIK - Inilah enaknya menjadi anggota dewan. Berbagai kebutuhan hidup ditanggung negara. Dananya berasal dari pajak yang dikutip dari rakyat. Tidak salah jika menjadi anggota dewan kini layaknya ''mata pencaharian''.
Anggota DPRD Gresik, misalnya, mendapatkan fasilitas baru berupa seragam senilai Rp 162,5 juta per orang. Sebagian anggota dewan menilai, pemberian seragam tersebut berlebihan.
Sebab, mereka mendapatkan seragam sekitar setengah tahun lalu. Seragam mereka tentu tergolong masih layak pakai. ''Seragam-seragam itu tidak terlalu sering dipakai. Seragam hanya dipakai saat ada kegiatan formal,'' ungkap salah seorang anggota dewan yang risi dengan fasilitas berlebih tersebut.
Proyek pengadaan seragam tersebut sudah masuk dalam tahap lelang. Tidak lama lagi, seragam anyar itu bisa dipakai para wakil rakyat. Ada beberapa jenis seragam dinas yang disiapkan. Di antaranya, pakaian seragam harian (PSH), pakaian dinas harian (PDH), dan pakaian sipil resmi (PSR) plus atributnya.
Sekretaris DPRD Gresik Sri Sulasmi tidak mau berkomentar banyak soal pengadaan seragam itu. ''Memang sudah dianggarkan,'' katanya. Wakil Ketua DPRD Gresik Susianto menilai, pengadaan seragam tersebut memang perlu. Alasannya, seragam yang dimiliki anggota dewan saat ini sangat terbatas. ''Dalam setiap aktivitas kedinasan, seragam itu sering dipakai,'' ujarnya.
Pengadaan seragam itu menuai kritik dari beberapa kalangan. Menurut Bupati Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Choirul Anam, para wakil rakyat di DPRD Gresik masih sering mengutamakan kepentingan pribadi. ''Namun, ketika ditanya soal kinerja, mereka kerap belum bisa maksimal,'' ungkapnya.
Dia mencontohkan pembahasan raperda. Saat pembahasan baru dilakukan, seabrek fasilitas diminta para wakil rakyat. Termasuk beragam kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah. ''Padahal, belum tentu mereka mendapat hasil yang signifikan dari kunker itu. Tapi, mereka selalu merencanakan kunker untuk setiap agenda kerja,'' paparnya.
Selain seragam, para wakil rakyat itu mendapatkan asuransi kesehatan yang preminya dibebankan kepada APBD. Nilai preminya mencapai Rp 147 juta. (ris/c12/ruk)
Sumber : Jawa Pos
GRESIK - Inilah enaknya menjadi anggota dewan. Berbagai kebutuhan hidup ditanggung negara. Dananya berasal dari pajak yang dikutip dari rakyat. Tidak salah jika menjadi anggota dewan kini layaknya ''mata pencaharian''.
Anggota DPRD Gresik, misalnya, mendapatkan fasilitas baru berupa seragam senilai Rp 162,5 juta per orang. Sebagian anggota dewan menilai, pemberian seragam tersebut berlebihan.
Sebab, mereka mendapatkan seragam sekitar setengah tahun lalu. Seragam mereka tentu tergolong masih layak pakai. ''Seragam-seragam itu tidak terlalu sering dipakai. Seragam hanya dipakai saat ada kegiatan formal,'' ungkap salah seorang anggota dewan yang risi dengan fasilitas berlebih tersebut.
Proyek pengadaan seragam tersebut sudah masuk dalam tahap lelang. Tidak lama lagi, seragam anyar itu bisa dipakai para wakil rakyat. Ada beberapa jenis seragam dinas yang disiapkan. Di antaranya, pakaian seragam harian (PSH), pakaian dinas harian (PDH), dan pakaian sipil resmi (PSR) plus atributnya.
Sekretaris DPRD Gresik Sri Sulasmi tidak mau berkomentar banyak soal pengadaan seragam itu. ''Memang sudah dianggarkan,'' katanya. Wakil Ketua DPRD Gresik Susianto menilai, pengadaan seragam tersebut memang perlu. Alasannya, seragam yang dimiliki anggota dewan saat ini sangat terbatas. ''Dalam setiap aktivitas kedinasan, seragam itu sering dipakai,'' ujarnya.
Pengadaan seragam itu menuai kritik dari beberapa kalangan. Menurut Bupati Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Choirul Anam, para wakil rakyat di DPRD Gresik masih sering mengutamakan kepentingan pribadi. ''Namun, ketika ditanya soal kinerja, mereka kerap belum bisa maksimal,'' ungkapnya.
Dia mencontohkan pembahasan raperda. Saat pembahasan baru dilakukan, seabrek fasilitas diminta para wakil rakyat. Termasuk beragam kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah. ''Padahal, belum tentu mereka mendapat hasil yang signifikan dari kunker itu. Tapi, mereka selalu merencanakan kunker untuk setiap agenda kerja,'' paparnya.
Selain seragam, para wakil rakyat itu mendapatkan asuransi kesehatan yang preminya dibebankan kepada APBD. Nilai preminya mencapai Rp 147 juta. (ris/c12/ruk)
Posting Komentar