Media Bawean, 12 Februari 2012
Persoalan Jaminan Persalinan (Jampersal) kembali mencuat dari desa Kepuhlegundi, kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Gresik, setelah salah satu aktivis menanyakan ada pungutan sebesar Rp.400ribu kepada ibu yang melahirkan di dusun Panyelpangan, desa Kepuhlegundi.
Reaksi atas adanya temuan aktivis mendapat respon dari Puskesmas Tambak dengan menggelar rapat bersama tokoh desa Kepuhlegundi dan Kepuhteluk, bertempat di Balai Desa Kepuhteluk (jum'at, 10/2/2012).
Pada pelaksanaan rapat ternyata kesiapan petugas Puskesmas Tambak masih dianggap kurang oleh Mahruri (mantan Camat Sangkapura) sebagai tokoh masyarakat Kepuhteluk. "Seharusnya rapat disediakan peraturan yang jelas, sehingga ada dasar hukumnya,"katanya.
Menerima masukan, petugas Puskesmas Tambak menyatakan rapat yang digelar adalah awal dari pertemuan yang akan digelar pada hari selasa (14/2/2012) di Puskesmas Tambak. Rapat selanjutnya akan digelar bersama kepala desa se-kecamatan Tambak, untuk membahas pembiyaan tambahan bagi ibu yang melahirkan di rumahnya.
Menurutnya, bagi ibu yang melahirkan di rumah dikenakan biaya tambahan disebabkan terlalu kecilnya pendapatan klaim dari Jampersal sebesar Rp.350ribu.
Sedangkan Miswakih sebagai Sekdes Kepuhlegundi mengusulkan agar penarikan yang dilakukan oleh bidan desa diseragamkan agar tidak timbul perbedaan, tentunya mempertimbangkan jarak jauh dekatnya. "Bila tidak ada kesamaan tentunya akan menimbulkan persoalan berlajut tanpa ada penyelesaian,"paparnya.
Sukron Makmun sebagai aktivis di Kepuhteluk menyatakan pungutan oleh bidan yang melahirkan tidak dibenarkan, disebabkan biaya persalinan sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. "Bila ada tarikan uang, berarti tujuan utama pemerintah memberlakukan jampersal telah gagal total,"terangnya. (bst)
