Media Bawean, 10 Oktober 2012
Oleh: Musyayana
Bagi masyarakat kepulauan, transportasi laut adalah urat nadi kehidupan mereka. Dimana ketahanan ekonomi dimulai dari mobilitas masyarakat untuk berproduktivitas. Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, penyediaan sarana transportasi laut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
Tantangan dan Sikap Pemerintah
Wujud tantangan itu antara lain: Pertama, Jarak. Perbedaan jarak antar pulau membutuhkan regulasi transportasi laut yang berbeda. Pemerintah disini dituntut untuk tetap hadir menyediakan sarana transportasi laut yang layak, sejauh apapun jaraknya. Supaya mobilitas masyarakat kepulauan tetap berjalan. Kedua, musim. Tinggi gelombang selalu menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat kepulauan. Yang berakibat pada lumpuhnya jalur transportasi laut. Ketiga, alat transportasi. Ketersediaan alat transportasi (kapal) laut yang layak menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda.
Kehadiran pemerintah menjadi ujung tombak bagi permasalahan transportasi laut dan ketahanan ekonomi masyarakat kepulauan. Pemerintah dengan kewenangan untuk membuat regulasi, diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan, responsif dan mampu membuat problem solving yang bijak.
Bicara tentang kewenangan, berarti bicara tentang tanggungjawab. Pada saat pembuatan regulasi, pemerintah diuji. Diuji kecakapan intelektualnya dan keberpihakannya. Pemerintah dengan intelektualitas tinggi akan menganalisa secara ilmiah dan rasional setiap rancangan kebijakan yang akan diambil. Bukan memelihara sikap subyektivitas. Serta keberpihakan yang diharapkan disini adalah keberpihakan pada kepentingan masyarakat, bukan golongan.
Konteks permasalahan transportasi laut Gresik-Bawean, pemerintah dituntut mempertaruhkan kecakapan intelektual dan keberpihakannya. Jika tidak mau dijustifikasi sebagai pemerintah/pemimpin yang gagal.
Pemkab Gresik (akan) Beli Kapal
Merujuk hasil rapat di kantor Pemkab Gresik, Kamis, 4 Oktober 2012. Pemerintah Kabupaten Gresik akan membeli kapal (2013) untuk trayek Gresik-Bawean patut diapresiasi. Walau gagasan lama tersebut terkesan terlambat jika dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dimana Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah mempunyai dua armada laut, Sumekar I dan Sumeker II yang dikelola BUMD, untuk memfasilitasi transportasi laut masyarakat Kepulauan Kangean.
Membeli kapal bukanlah gagasan baru, tapi inisiatif masa lampau yang utopis. Pemerintah sekarang (Sambari-Qosim) mengadopsi mentah-mentah gagasan tersebut. Disini kapasitas intelektualnya dipertaruhkan.
1. Mencabut ijin kapal cepat Express Bahari tanpa menyiapkan second agenda. Akibatnya, transportasi Gresik-Bawean sudah satu minggu ini lumpu, dan belum ada kepastian akan pulih. *Semakin terlihat kalau kapasitas intelektual pemimpinnya masuk kategori kelas melati*
2. Berencana membeli kapal pada tahun 2013. Asumsi saya kebijakan itu akan terealisasi jika panggar DPRD sepakat, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Gresik 2013 memungkinkan ada dana untuk membeli kapal, skema APBD Gresik 2013 berpihak pada masyarakat Bawean, dan Anggota Legislatif dapil Bawean turut andil memperjuangkan. *Doa saya, semoga gagasan ini jauh dari kepentingan politik 2014*
3. Mobilitas masyarakat semakin tinggi, yang berkorelasi terhadap volume penumpang Gresik-Bawean dan sebaliknya. Kondisi ini harus direspon dengan menyediakan armada laut (kapal) lebih dari satu dan penambahan jadwal kapal. Persoalan overload dan calo tiket dengan sendirinya akan hilang.
Bukankah setiap persoalan mesti diselesaikan dengan akar permasalahannya? Permasalahan managerial, hanya bisa selesai dengan membenahi managerialnya. Persoalan sistemik, mestinya diselesaikan secara lokus sistemik. Faktanya, kepentingan politik selalu mematahkan cara-cara yang demokratis, rasional, dan ilmiah. Pola yang sebaliknya justru terlihat jelas dari rapat yang digagas oleh Bupati Gresik pada tanggal 4 Oktober 2012. Pernahkan mereka (pengambil kebijakan) melakukan studi banding ke daerah yang kondisi transportasi lautnya hampir sama dengan Pulau Bawean? Saya berani taruhan, Pemkab Gresik tidak pernah melakukan itu. Sangat jelas terlihat dari pilihan kebijakannya yang genit.
Pulau Bawean vs Pulau Kangean
Pada kunjungan saya, tanggal 28 sept - 2 Okt 2012 ke Kepulauan Kangean. Saya melihat nyaris tidak ada perbedaan yang mencolok antara Pulau Kangean dan Pulau Bawean. Selain berbedaan kebijakan transportasi laut. Kangean dengan jarak laut sekitar 100 mil dari daratan Kalianget, masih lebih pendek jarak Gresik-Bawean, sekitar 80 mil laut. Ternyata Pemerintah Kabupaten Sumenep cukup mampu memberikan solusi permasalahan transportasi laut Sumenep-Kangean. Ada dua kapal roro milik BUMD Kabupaten Sumenep, Sumekar I dan Sumekar II dengan waktu tempu 10-11 jam, kapal perintis milik DLU (Darma Lautan Utama) yang selalu siaga jika musim gelombang datang, dan kapal cepat Express Bahari 3C dengan waktu tempu empat jam, yang melayani penyebrangan tiga kali seminggu.
Nyaris tidak ada penumpukan penumpang dan overload untuk transportasi ke Pulau Kangean. Karena jadwal kapal berangkat setiap hari. Calon penumpang bisa memilih armada (kapal) sesuai kenyamanan dan kemampuan budgetnya. Penumpang dengan mobilitas tinggi dan pasien rujukan akan cenderung memilih naik kapal cepat.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Pulau Bawean. Dimana Pulau Bawean dengan jarak 80 mill, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Gresik lebih besar dibandingkan Kabupaten Sumenep dan volume penumpang yang tinggi. Tapi progress Pemerintah Kabupaten Gresik tertinggal jauh dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Bukan saja transportasi laut ke Pulau Kangean (pulau utama) tapi ke Kepulauan Kangean yang jumlahnya kurang lebih 60 pulau kecil sudah sangat nyaman. Armada tersedia dan jadwal yang pasti. Kapal cepat Express Bahari juga beroperasi untuk rute Pulau Kangean (pulau utama) ke Pulau Sepeken (satu diantara tiga kecamatan di Kepulauan Kangean). Karena Sepeken dan pulau-pulau kecil disekitarnya merupakan tujuan wisata (bawah laut) yang ramai dikunjungi wisatawan asing maupun lokal.
Pariwisata dan Transportasi Laut Wilayah Kepulauan
Jika anda suka traveling, hal pertama yang ditanyakan adalah akses transportasi ke destinasi pilihan anda. Armadanya apa dan berapa lama waktu tempunya?
Pulau Bawean yang diproyeksikan jadi pulau tujuan wisata, harus menyelesaikan prasyarat dasarnya. Yaitu transportasi laut yang cepat dan layak. Bicara pariwisata, berarti kita bicara tentang industri. Bagaimana mungkin pemerintah berorasi memajukan sektor pariwisata jika tidak pernah paham tentang industri pariwisata. Industri butuh modal produksi. Konteks industri pariwisata kepulauan, transportasi menjadi modal produksi yang dasar.
Wajar jika sampai saat ini industri pariwisata di Gresik sangat lemah. Dinas Pariwisata Gresik tidak pernah terlibat pada event akbar tahunan “Majapahit Travel Fair”. Padahal event tersebut sangat potensial mempromosikan Pulau Bawean. Minimal akan tahu strategi yang dilakukan Kabupaten lain di Jawa Timur dan kerja keras Travel Agent dan Tour Agent mempromosikan destinasi tujuan wisata.
Saya tidak mau pasif seperti Pemkab dan Dinas Pariwisata Gresik. Saya bekerja sama dengan Tour Agent milik teman saya dan menitipkan flyer promosi wisata Pulau Bawean menggunakan bendera “Bawean Tourism”. Yang saya pertanyakan, jika tidak ada kapal cepat beroperasi ke Bawean, mau dibawa kemana gagasan menjadikan Pulau Bawean sebagai pulau wisata?
Wisatawan tidak punya waktu yang lama dan waktu sangat mahal bagi mereka. Ketersediaan kapal cepat sangat dibutuhkan jika ingin membangun ketahanan ekonomi masyartakat kepualuan. Jika sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik masih labil dalam membuat kebijakan transportasi laut Gresik-Bawean, maka yang harus segera kita lakukan adalah menggali tanah untuk mengubur mimpi Pulau Bawean menjadi pulau tujuan wisata.
