Gresik, 8 Juli 2026 - Pemerintah Kabupaten Gresik bergerak cepat merespons dampak kekeringan yang mengakibatkan gagal panen (puso) di sejumlah wilayah. Sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkan bantuan sosial kepada 1.177 petani terdampak dalam kegiatan yang digelar di Pendopo Kecamatan Cerme, Rabu (08/07). Bantuan tersebut disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik berdasarkan penetapan status siaga darurat bencana kekeringan.

Bupati Yani menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan para petani menghadapi dampak kekeringan seorang diri. Menurutnya, bantuan sosial yang disalurkan merupakan wujud kepedulian sekaligus komitmen pemerintah untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan.

“Mudah-mudahan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban panjenengan semua. Bantuan ini kami salurkan berdasarkan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang terdampak. Harapan kami, Gresik ke depan semakin terbebas dari banjir dan kekeringan, sehingga para petani dapat kembali panen dengan lancar, hasilnya meningkat, dan semakin sejahtera, apalagi harga gabah saat ini juga sedang baik,” ujar Bupati Yani.

Ia menjelaskan, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama kehidupan sekaligus perekonomian Kabupaten Gresik. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memberikan perlindungan kepada para petani, terutama saat menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Niño menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan sehingga musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya ketersediaan air di waduk, sungai, maupun sumur, sekaligus meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.

Data teknis Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan terdapat 56 desa di 11 kecamatan yang masuk wilayah potensi kekeringan sepanjang tahun 2026. Untuk mempercepat penanganan, Bupati Gresik menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor 300.2.1/284/HK/437.12/2026. Penetapan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah, termasuk BPBD Kabupaten Gresik, untuk melakukan langkah-langkah penanganan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Bantuan sosial disalurkan kepada 1.177 petani berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) oleh Dinas Pertanian. Penerima bantuan terdiri atas 1.013 petani di Kecamatan Cerme, 135 petani di Kecamatan Duduksampeyan, dan 29 petani di Kecamatan Benjeng.

Khusus di Kecamatan Cerme, penerima bantuan berasal dari Desa Morowudi, Desa Sukoanyar, Desa Dadapkuning, Desa Ngembung, Desa Guranganyar, Desa Pandu, dan Desa Cagakagung.

Selain menyalurkan bantuan sosial, Bupati Yani juga menginstruksikan BPBD bersama Dinas Pertanian untuk memperkuat upaya mitigasi jangka panjang agar dampak kekeringan dapat diminimalkan. Langkah tersebut meliputi normalisasi embung, pembangunan jaringan irigasi yang adaptif, penggunaan varietas benih tahan kekeringan, hingga penguatan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

“Penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada bantuan sosial. Kita harus membangun sistem yang lebih tangguh agar petani Gresik tetap mampu berproduksi meski menghadapi anomali cuaca,” tegasnya.

Sementara itu, Wati, salah seorang penerima bantuan asal Desa Guranganyar, Kecamatan Cerme, mengaku bersyukur atas perhatian Pemerintah Kabupaten Gresik kepada para petani yang terdampak gagal panen.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya setelah kehilangan hasil panen akibat kekeringan.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari kami. Terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah peduli dengan kondisi kami para petani,” tutur Wati. (bst)

Momentum bulan Muharram, warga Desa Diponggo, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean Kabupaten Gresik selalu melakukan nguri-uri budaya. Yakni melestarikan budaya peninggalan Waliyah Zainab. Perayaan tersebut dinamai Puya Hale atau Dzikir Midher. Kegiatan membaca doa sambil berkeliling desa digelar hari kamis (2/6/2026)

Menariknya, dalam perayaan tersebut, warga yang mengikuti hanya kaum lelaki dengan memakai aksesoris tongkat kayu Ghireng layaknya dulu Wali membawa tongkat pusaka. Sementara kaum perempuan mempersiapkan hidangan untuk disantap bersama usai acara ritual dzikir midher selesai.

Kepala Desa Diponggo Muhammad Salim mengatakan, kegiatan ini merupakan warisan dakwah Waliyah Zainab. Perayaan juga harus dirayakan Senin atau Kamis. Warga menyakini dengan kegiatan tersebut sebagai doa tolak balak. Dirinya pun memimpin kegiatan tersebut bersama tokoh masyarakat dan sesepuh desa.

Kegiatan ini diawali dengan pembacaan doa bersama di area pemakaman dan museum Waliyah Zainab,” ucapnya.

Setelah berdoa bersama, masyarakat berkeliling Desa  berjalan kaki. Sembari salah satu warga membawa  tombak pusaka peninggalan Waliyah Zainab. Selama ritual Puya Hale berlangsung, warga bersama-sama membacakan kalimat-kalimat Tauhid, sholawat. Lalu berhenti sejenak di setiap pojok-pojok desa untuk mengumandangkan adzan.

“Tujuan utamanya adalah berdoa dan memohon kepada Allah dengan harapan desa Diponggo dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah,” paparnya.

Salim mengimbau kepada warganya agar senantiasa menjaga tradisi yang menjadi peninggalan mbah Waliyah Zainab. “Semoga tradisi budaya ini terus tetap ada sepanjang zaman,” pungkasnya. (bst)

PENGUMUMAN PANGGILAN GHOIB

(Panggilan yang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia)

Berhubung Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya maka sesuai dengan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, panggilan ini disampaikan melalui Media Bawean. Yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Tergugat, supaya datang di muka persidangan Pengadilan Agama Bawean di Sangkapura Kabupaten Gresik Jawa Timur, pada hari seperti yang tercantum pada hari dan  tanggal sidang.

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan  dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh oleh kuasanya dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu mediabawean.com.