Media Bawean, 17 Jul 2009
Sumber : Antara Jatim
Gresik - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur kembali menganggarkan pembangunan Lapangan Terbang Bawean Perintis di Desa Tanjungori, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean sebesar Rp6 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2009.
"Anggaran itu rencananya diperuntukkan pembebasan lahan yang tersisa 3,5 hektare dari total lahan yang dibutuhkan seluas 7 ha. Lahan itu untuk pembangunan landasan pacu (runway)," kata Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Gresik, Husnul Huluq, Rabu.
Ia mengemukakan, lambannya proses pembebasan lahan ini karena hingga kini belum ada titik temu dalam proses negosiasi harga. Pemkab Gresik menawar Rp40 ribu/M2, sedangkan warga minta Rp100 ribu.
Selain itu, sulitnya warga untuk membebaskan lahannya karena mayoritas lahan yang ditempati merupakan lahan warisan, yang hingga kini sedikitnya sekitar 120 KK masih menempati areal lahan yang berada di kawasan pembangunan lapter.
Husnul mengatakan, apabila pembebasan lahan seluas 3,5 ha tersebut tetap tidak mencapai kesepakatan, maka landasan pacu pesawat bakal digeser dengan mereklamasi laut.
"Dengan demikian runway yang dibangun nantinya bakal menjorok ke laut, mirip Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar," katanya.
Pembangunan lapter di Bawean sempat terhenti setelah munculnya kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan.
"Ketika itu penghentian pembangunan proyek tersebut sempat dipermasalahkan Provinsi Jatim," kata Kepala Bappekab Gresik, Muhammad Nadjib.
Pemprov Jatim bahkan melontarkan peringatan kepada Pemkab Gresik agar persoalan pembebasan lahan segera dituntaskan sampai pertengahan 2009. Ini lantaran pencairan beberapa anggaran yang sudah dialokasikan terpaksa dihentikan.
"Kami diminta oleh Dishub Jatim untuk segera menuntaskan persoalan ganti rugi lahan milik warga karena anggaran yang sudah teralokasi, baik dalam APBN maupun APBD Jatim tak bisa dibiarkan tidak disentuh sama sekali,"katanya.
Sebelumnya di tahun 2007 Pemkab Gresik telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp3 miliar yang berlanjut 2008 sebesar Rp2 miliar.
"Untuk pembangunan fisik lapter, masih belum terlaksana secara keseluruhan. Tahap pembangunannya kini baru berupa pengurukan lahan dan pemerataan tanah untuk runway," katanya.
Nadjib juga belum bisa memastikan kapan pembangunan lapter itu bakal rampung.
Fachrur Rozi
Sumber : Antara Jatim
Gresik - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur kembali menganggarkan pembangunan Lapangan Terbang Bawean Perintis di Desa Tanjungori, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean sebesar Rp6 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2009.
"Anggaran itu rencananya diperuntukkan pembebasan lahan yang tersisa 3,5 hektare dari total lahan yang dibutuhkan seluas 7 ha. Lahan itu untuk pembangunan landasan pacu (runway)," kata Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Gresik, Husnul Huluq, Rabu.
Ia mengemukakan, lambannya proses pembebasan lahan ini karena hingga kini belum ada titik temu dalam proses negosiasi harga. Pemkab Gresik menawar Rp40 ribu/M2, sedangkan warga minta Rp100 ribu.
Selain itu, sulitnya warga untuk membebaskan lahannya karena mayoritas lahan yang ditempati merupakan lahan warisan, yang hingga kini sedikitnya sekitar 120 KK masih menempati areal lahan yang berada di kawasan pembangunan lapter.
Husnul mengatakan, apabila pembebasan lahan seluas 3,5 ha tersebut tetap tidak mencapai kesepakatan, maka landasan pacu pesawat bakal digeser dengan mereklamasi laut.
"Dengan demikian runway yang dibangun nantinya bakal menjorok ke laut, mirip Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar," katanya.
Pembangunan lapter di Bawean sempat terhenti setelah munculnya kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan.
"Ketika itu penghentian pembangunan proyek tersebut sempat dipermasalahkan Provinsi Jatim," kata Kepala Bappekab Gresik, Muhammad Nadjib.
Pemprov Jatim bahkan melontarkan peringatan kepada Pemkab Gresik agar persoalan pembebasan lahan segera dituntaskan sampai pertengahan 2009. Ini lantaran pencairan beberapa anggaran yang sudah dialokasikan terpaksa dihentikan.
"Kami diminta oleh Dishub Jatim untuk segera menuntaskan persoalan ganti rugi lahan milik warga karena anggaran yang sudah teralokasi, baik dalam APBN maupun APBD Jatim tak bisa dibiarkan tidak disentuh sama sekali,"katanya.
Sebelumnya di tahun 2007 Pemkab Gresik telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp3 miliar yang berlanjut 2008 sebesar Rp2 miliar.
"Untuk pembangunan fisik lapter, masih belum terlaksana secara keseluruhan. Tahap pembangunannya kini baru berupa pengurukan lahan dan pemerataan tanah untuk runway," katanya.
Nadjib juga belum bisa memastikan kapan pembangunan lapter itu bakal rampung.
Fachrur Rozi
Posting Komentar