Diancam Pemprov,
Lapter Digerojok Rp 2,1 M

GRESIK – Setelah pembebasan lahan tersendat-sendat, lapangan terbang (lapter) Bawean mendapatkan kucuran Rp 2,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik 2011. Rencana alokasi ini muncul setelah Pemprov Jatim mengancam tidak akan memberikan dana sharing-nya apabila pembebasan lahan lapter tidak kunjung rampung tahun depan.

"Di awal pembahasan RAPBD kami memang sengaja tidak mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan lapter yang tersisa 3,5 hektar. Tapi karena pemprov men-deadline harus selesai tahun 2011, Tim Anggaran (Timang) bersama Badan Anggaran kemudian mengalokasikan Rp 2,1 miliar," kata Yetty Sri Suparyati, Sekretaris Timang Pemkab Gresik, Sabtu (11/12).

Jika tahun 2011 tidak ada dana pendamping dari Pemkab Gresik untuk pembebasan lahan, tambah Yetty, pemprov memastikan tidak akan memberikan dana sharing untuk pembangunan fisiknya. Pembebasan lahan lapter seluas 60 hektar memang menjadi tanggung jawab pemkab.

Di awal pembahasan RAPBD, dana untuk lapter memang tidak dianggarkan seperti dalam APBD 2010, sebab dikhawatirkan dana tersebut kembali tidak terserap seperti pada APBD 2009, karena pemilik lahan menolak harga yang ditawarkan oleh Pemkab Gresik. "Tapi untuk tahun 2011 memang harus dianggarkan,"kata Yetty yang juga Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik.

Sekedar tahu, alotnya pembebasan lahan untuk Lapter Bawean karena ganti rugi tak ada titik temu. Sebanyak 28 pemilik lahan yang akan digunakan untuk runway ini menolak harga penawaran pemkab sebesar Rp 60 ribu per 2, meskipun harga ini lebih tinggi dari banderol yang dipatok tim apprasial atau penaksir sebesar Rp 40 ribu per m2. Pemilik lahan ngotot minta harga Rp 100 ribu per m2, dan tuntutan harga itu masih di luar ganti rugi tanaman yang ada di lahan.

Meski dalam RAPBD 2011 Pemkab Gresik mengalokasikan anggaran Rp 2,1 miliar, artinya harga yang ditawarkan oleh pemerintah kepada pemilik lahan tetap Rp 60 ribu per m2. Kendati demikian, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Zulfan Hasyim optimistis pembebasan lahan ini akan tuntas tahun depan. "Anggaran sudah cukup. Semua ini tergantung pola pendekatan yang dilakukan oleh satuan kerja (satker) nanti. Apalagi berdasarkan informasi yang sudah kami terima, dari 28 pemilik lahan, 21 orang sudah setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah yakni Rp 60 ribu per m2. Tinggal tujuh orang yang butuh pendekatan lagi," kata Zulfan yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gresik. sep