Media Bawean, 4 Juli 2012
Angka kemisikinan di Pulau Bawean sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 meningkat drastis dibanding data tahun 2008.
Meningkatnya angka kemiskinan di Pulau Bawean, diungkap oleh Fahri sebagai Staf Kesra Setda Kabupaten Gresik dalam konferensi pers yang digelar oleh Pusat Telaah & Informasi Regional (PATTIRO) Gresik, bertempat di Kerjaan Kopi Jl. Usman Sadar, Gresik (rabu, 4 Juli 2012).
Menurut Fahri, angka kemisikinan di Pulau Bawean, yaitu tahun 2008 di kecamatan Sangkapura sebanyak 3.097 kepala keluarga, tahun 2011 meningkat menjadi 4.995 kepala keluarga, dengan peningkatan sebanyak 1.898 kepala keluarga.
Di kecamatan Tambak, tahun 2008 sebanyak 1.388 kepala keluarga, kemudian tahun 2011 meningkat menjadi 2.717 kepala keluarga, bertambah sebanyak 1.329 kepala keluarga.
"Dengan meningkatnya angka kemiskinan di Pulau Bawean, menambah angka penerimaan jatah beras untuk keluarga miskin (Raskin),"katanya.
"Bertambahnya jatah beras raskin di Pulau Bawean, menambah anggaran APBD untuk biaya operasional ongkos bongkar muat dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010 sebesar Rp.233.181.350, tahun 2011 sebesar Rp. 246.897.900 dan tahun 2012 sebesar Rp. 284.964.225,"terangnya.
Dalam konferensi pers, hadir Chumaidi Maun sebagai Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Gresik dengan menunjukkan rasa kekesalannya terhadap program kesra di Kabupaten Gresik. Menurutnya, operasional kesra di Kabupaten Gresik meningkat dibandingkan penerima manfaat untuk orang miskin ataupun janda miskin.
"Sepertinya tidak ada niatan yang tulus dari pemerintah untuk melakukan pengawasannya, sehingga pungutan liar (pungli) tetap ada mulai dahulu hingga sekarang,"ungkapnya.
"Disisi lainnya, banyak anggaran yang tidak terserap seperti di Dinas Kesehatan untuk Jamkesmasda, SPM dan lain-lain, tapi kenapa orang miskin yang berobat masih ditanggungkan sebesar 50%,"pungkasnya.
Chumaidi Maun berjanji akan memperjuangkan anggaran mengatasi kekurangan pagu bagi penerima raskin di Gresik.
Idham Cholid sebagai Koordinator Program PATTIRO Gresik mengusulkan rekomendasi agar Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan validasi data setiap tahun, bertujuan penerimaan Raskin tepat sasaran mengurangi kesalahan yang terjadi sebelumnya.
"Pemerintah Kabupaten Gresik menambah dana opersional Raskin untuk pemerintah di desa untuk mengurangi adanya pungutan liar. Serta mengharap kepada pemerintah untuk menyediakan dana bertujuan menanggulangi kekurngan pagu penerima Raskin,"ujarnya.
Lebih lanjut, Idham Cholid meminta agar tim kordinasi Raskin Kabupaten Gresik lebih meningkatkan pengawasan program Raskin untuk menghapus pungli dan kecurangan dalam pendistribusian kepada RSTM sebagai penerima manfaat. (bst)
