Media Bawean, 30 Oktober 2013
Hosaini (sekretaris desa Kumalasa) tidak menerima bila dirinya dituduh sebagai biang kerok penandatanganan palsu bendahara desa dalam pencairan dana jalan poros desa sebesar Rp. 134 juta.
Hosaini melakukan klarifikasi atas pernyataan kepala desa Kumalasa, kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Gresik, yang dimuat Media Bawean tanggal 24 oktober 2013.
"Menandatangani palsu karena perintah oleh kepala desa, bukan atas kemauan saya sendiri. Ketika menandatangani juga disaksikan langsung oleh kepala desa,"katanya.
Hosaini menjelaskan kronologinya, yaitu tanggal 4 Oktober 2013, hari jum'at. "Saya dipanggil kepala desa ke sekolah, lalu sampai di sekolah diperintah membuat surat kuasa bendahara untuk mencairkan dana pembangunan jalan poros desa. Selanjutkan membuat surat, kemudian menunggu kepala desa untuk mengetahui nomor rekening dan nominal yang akan dicairkan,"jelasnya.
"Setelah surat dibuat, dengan alasan mau shalat jum'at akhirnya langsung ke Pedalaman untuk membeli materai. Setelah materi ditempel di surat, kemudian kepala desa memerintahkan untuk menandatangani surat kuasa atas nama bendahara desa (Nurul Aman),"paparnya.
"Saya mau tandatangan dikira antara kepala desa dengan bendahara sudah saling menyetujui. Seandainya tahu akan seperti ini, saya tidak akan mau menandatangani,"tuturnya.
"Selanjutnya, kepala desa bersama saya pergi ke bank untuk melakukan pencairan dana. Akhirnya dana pembangunan jalan poros desa cair dan uangnya dipegang kepala desa,"terangnya.
"Jika pernyataan kepala desa tidak tahu menahu tentang penandatangan, itu bohong. Sebab beliau menyaksikan langsung ketika surat ditandatangani,"pungkasnya dengan nada kesal. (bst)
