Media Bawean, 18 Februari 2014
Dugaan manipulasi data dalam penerimaan guru honorer kategori 2 (K2) di kecamatan Sangkapura, dibuktikan adanya data Guru di SDN Patarselamat yang menguatkan dugaan masuknya K2 siluman.
Dalam data guru yang ditandatangani Kepala Sekolah bersama Kepala UPTD Pendidikan kecamatan Sangkapura tertanggal 6 Desember 2004, ada sebanyak 10 guru sedangkan 2 guru yang diduga memanipulasi data tidak masuk dalam daftar.
Selanjutnya, data guru tertanggal 5 Januari 2006 yang ditandatangani Kepala Sekolah dengan Kepala UPTD Pendidikan kecamatan Sangkapura tertulis sebanyak 12 guru. Guru berinisial MZ masuk mulai mengajar 1 Juli 2005.
Data berikutnya tertanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani Kepala Sekolah dengan Kepala UPTD Pendidikan kecamatan Sangkapura, sesuai data ada 13 guru. Guru berinisial AR masuk mulai mengajar tanggal 1 Februari 2010.
Ada perubahan data, MZ yang sebelumnya mulai mengajar tanggal 1 Juli 2005, dirubah mulai mengajar 16 Juli 2004.
Respon BKN tentang K2 Siluman
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno sebagaimana dilansir media mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir bila yang lulus adalah honorer palsu. Sebab, BKN yang akan menganulir honorer ilegal.
"Meski dinyatakan lulus, tapi kalau di data BKN ternyata honorer itu ilegal alias palsu, sudah pasti tidak akan kita terbitkan NIP-nya. Jangan honorer K2, yang kategori satu (K1) saja ada yang kita anulir kok karena datanya ternyata hasil rekayasa," tegasnya.
BKN sebagai penyaring terakhir, lanjut Eko, akan melakukan pemeriksaan sedetil mungkin, terlebih ini menyangkut nasib seseorang. "Ada sekitar lima tahapan hingga NIP bisa keluar. Karena itu, jangan pernah berpikir meski di pengumuman sudah dinyatakan lulus, belum tentu mulus mendapatkan NIP. Kecuali kalau dia benar-benar honorer K2 murni dah bukan rekayasa," terang Eko yang juga ketua Panselnas ini. (bst)
Respon BKN tentang K2 Siluman
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno sebagaimana dilansir media mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir bila yang lulus adalah honorer palsu. Sebab, BKN yang akan menganulir honorer ilegal.
"Meski dinyatakan lulus, tapi kalau di data BKN ternyata honorer itu ilegal alias palsu, sudah pasti tidak akan kita terbitkan NIP-nya. Jangan honorer K2, yang kategori satu (K1) saja ada yang kita anulir kok karena datanya ternyata hasil rekayasa," tegasnya.
BKN sebagai penyaring terakhir, lanjut Eko, akan melakukan pemeriksaan sedetil mungkin, terlebih ini menyangkut nasib seseorang. "Ada sekitar lima tahapan hingga NIP bisa keluar. Karena itu, jangan pernah berpikir meski di pengumuman sudah dinyatakan lulus, belum tentu mulus mendapatkan NIP. Kecuali kalau dia benar-benar honorer K2 murni dah bukan rekayasa," terang Eko yang juga ketua Panselnas ini. (bst)
