Tulisan Oleh : Afys di Kota Malang
Hampir setiap tahun khususnya ketika musim mudik tiba, masyarakat Bawean yang berada dirantau selalu dibuat pusing dengan persoalan transportasi publik (terutama kapal laut) ketika hendak pulang kampung. Berbagai persoalan lahir dan selalu tak terurai sebagaimana mestinya sebuah pelayanan publik dijalankan.
Mulai dari minimnya armada dan frequensi keberangkatan (baik dari dan menuju Bawean) yang terbatas hingga sistem calo yang merajalela ikut menumbuh-kembangkan carut-marut pelayanan yang satu ini.
Padahal sudah tidak seharusnya di tahun 2016 ini persoalan seperti itu hadir kembali membayangi masyarakat Bawean untuk mudik atau pulang kampung. Sudah seharusnya pula dengan hadirnya perwakilan masyarakat Bawean yang duduk di meja legislatif DPRD Kabupaten Gresik dan Eksekutif yang mendulang “suara” masyarakat Bawean memperhitungkan kebutuhan dasar atas transportasi yang mendukung aktivitas dan produktivitas masyarakat Bawean.
Maka sudah sepatutnya, persoalan ini diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Bukankah pemerintah pusat saat ini sudah mengeluarkan kebijakan soal pengadaan kapal laut untuk menjawab transportasi? Lalu mengapa Bawean selalu seolah terkebiri?
Hal inilah yang kemudian membuat mayoritas masyarakat Bawean pada akhirnya harus “berperang” dengan para calo, mendesak pemerintah secara terus menerus dan juga meminta para pengusaha untuk berkeadilan atas kebutuhan masyarakat Bawean terhadap kapal laut. Dapat dibayangkan jika harga yang semestinya tiket sekali naik sebesar RP. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian harus dibeli calon penumpang dengan harga jauh di atas rata-rata. Hal ini menjadi semakin membuat “teruk” calon penumpang yang berasal dari para pelajar, santri, mahasiswa dan penumpang umum lainnya yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini juga akan dirasakan berbeda oleh calon penumpang yang berasal dari tanah rantau seperti Malaysia, Singapura, pekerja kapal yang nota bene memiliki kemampuan di atas rata-rata.
Pertanyaannya kemudian adalah, dimana letak keadilannya?
Walau pun desakan seringkali dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat Bawean, apakah itu mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum lainnya kepada pemerintah Kabupaten Gresik, namun bertahun-tahun pula desakan dan permintaan terhadap pelayanan yang baik tidak kunjung berbuah manis. Lalu kepada siapa lagi masyarakat Bawean harus “berkeluh-kesah?”
Berkaca pada arus persoalan transportasi di atas, kehadiran Persatuan Saudagar Bawean (PSB) seyogyanya dapat menjadi tumpuan untuk mengurai benang kusut kebutuhan yang satu ini. Karena sebagaimana diketahui, keberadaan transportasi udara (penerbangan perintis) menuju Bawean juga belum memberikan jawaban yang mumpuni. Keterbatasan daya angkut masih jauh di bawah kebutuhan yang ada.
PSB sebagai kelompok baru bagi masyarakat Bawean, yang di dalamnya berisi orang-orang yang setidaknya memiliki “pengaruh” atas “keluarnya” kebijakan publik khususnya di Kabupaten Gresik saat ini untuk menunjukkan keberpihakannya, mengamalkan power of group yang dimiliki untuk membantu masyarakat Bawean secara langsung. PSB tidak bisa tutup mata dan harus menjadi bagian dari masyarakat Bawean. Berbicara pelayanan publik tentu membutuhkan waktu dan proses yang tidak pendek. Namun setidaknya, walau PSB baru seumur jagung, PSB dapat mengambil peran penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat Bawean yang saat ini sedang sangat-sangat diharapkan.
Tentu tidak disangsikan bahwa, tokoh-tokoh PSB sekaliber seperti Bapak Yahya Zaini, Bapak As’ari, Bapak Kemas Eka Saktia, Bapak Samwil dan para tokoh Bawean lainnya akan mampu melobi dan mengubah arah keberpihakan pemerintah dan para pengusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat Bawean, terkait kebutuhan atas kapal. Misalnya, bagaimana supaya armada kapal penumpang dapat ditambah, minimal ketika musim mudik tiba seperti saat ini yang sedang berlangsung.
