Media Bawean, 10 Juli 2008
Sumber : Sindo
GRESIK (SINDO) – Kerugian negara dalam proyek reklamasi pantai Sangkapura, Bawean mencapai Rp361,4 juta. Hal itu ditegaskan Abdul Faqih dari BPKP Jawa Timur dalam sidang lanjutan dugaan korupsi reklamsi di PN Gresik kemarin.
Taksiran anggota BPKP Jawa Timur itu disanksikan penasihat hukum terdakwa. Dalam sidang lanjutan lima terdakwa reklamasi itu, Abdul Faqih kepada majelis hakim yang diketuai Eddy Kir Biyantoro, menegaskan berdasar analisa teknis dari tim ITS dipadukan dengan berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik dan kontrak, kerugian negara mencapai Rp361,4 juta. (rincian lihat tabel) ”Penghitungan kerugian negara itu kami dasarkan atas pemeriksaan tim ahli ITS, data BAP dari penyidik ditambah kontrak kesepakatan,” terang Abdul Faqih.
Abdul Faqih yang memberikan keterangan ahli untuk terdakwa Soemarsono (Kadis LHPE),Zainal Arifin (mantan Kasubdin Kelistrikan dan Pertambangan LHPE), Siti Kuntjarni (Kepala TU LHPE) dan dua kontraktor Idang Buang Guntur dan Sihabuddin, juga menyampaikan Zainal Arifin adalah penanggungjawab proyek. Suyanto selaku kuasa hukum Soemarsono menampik tuduhan itu.
Sebab, berdasar UU 15/2006 tentang BPK,disebutkan yang berhak melakukan audit dan menentukan ada tidaknya kerugian negara hanya BPK. Tetapi, Abdul Faqih menyebutkan bahwa yang dijadikan dasar adalah pasal 52,53, dan pasal 54 Kepres 103/2001 tentang susunan lembaga non departemen.
Penasihat hukum Sihabuddin menganggap auditor BPKP tidak memenuhi syarat independensi. Namun itu dibantah jaksa penuntut umum Lilik Lindahwati. Menurutnya, Sihabuddin tetap dinilai melanggar Kepres 18/2000 dan Kepres 80/2003. Sebab, CV Daun Jaya milik Sihabuddin disubkontrakkan ke H Buang Idang Guntur. (ashadi ik)
Sumber : Sindo
GRESIK (SINDO) – Kerugian negara dalam proyek reklamasi pantai Sangkapura, Bawean mencapai Rp361,4 juta. Hal itu ditegaskan Abdul Faqih dari BPKP Jawa Timur dalam sidang lanjutan dugaan korupsi reklamsi di PN Gresik kemarin.
Taksiran anggota BPKP Jawa Timur itu disanksikan penasihat hukum terdakwa. Dalam sidang lanjutan lima terdakwa reklamasi itu, Abdul Faqih kepada majelis hakim yang diketuai Eddy Kir Biyantoro, menegaskan berdasar analisa teknis dari tim ITS dipadukan dengan berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik dan kontrak, kerugian negara mencapai Rp361,4 juta. (rincian lihat tabel) ”Penghitungan kerugian negara itu kami dasarkan atas pemeriksaan tim ahli ITS, data BAP dari penyidik ditambah kontrak kesepakatan,” terang Abdul Faqih.
Abdul Faqih yang memberikan keterangan ahli untuk terdakwa Soemarsono (Kadis LHPE),Zainal Arifin (mantan Kasubdin Kelistrikan dan Pertambangan LHPE), Siti Kuntjarni (Kepala TU LHPE) dan dua kontraktor Idang Buang Guntur dan Sihabuddin, juga menyampaikan Zainal Arifin adalah penanggungjawab proyek. Suyanto selaku kuasa hukum Soemarsono menampik tuduhan itu.
Sebab, berdasar UU 15/2006 tentang BPK,disebutkan yang berhak melakukan audit dan menentukan ada tidaknya kerugian negara hanya BPK. Tetapi, Abdul Faqih menyebutkan bahwa yang dijadikan dasar adalah pasal 52,53, dan pasal 54 Kepres 103/2001 tentang susunan lembaga non departemen.
Penasihat hukum Sihabuddin menganggap auditor BPKP tidak memenuhi syarat independensi. Namun itu dibantah jaksa penuntut umum Lilik Lindahwati. Menurutnya, Sihabuddin tetap dinilai melanggar Kepres 18/2000 dan Kepres 80/2003. Sebab, CV Daun Jaya milik Sihabuddin disubkontrakkan ke H Buang Idang Guntur. (ashadi ik)
Posting Komentar