Media Bawean, 4 Februari 2010
Sumber : SURYA
GRESIK - Surya- Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Bawean di Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Pulau Bawean, masih membutuhkan lahan 9,5 hektare untuk pembangunan landasan pacu (runway).
Kepala Bagian Adm Pemerintahan Umum Mulyanto mengatakan, tahap pertama akan dibebaskan 3 hektare yang dianggarakan melalui Perubahan APBD 2010 sebesar Rp 3 miliar.
“Asumsinya setiap meter persegi dihargai Rp 60.000. Harga tersebut sepuluh kali lipat bila dibandingkan NJOP (nilai jual objek pajak, red) yang hanya Rp 6.000 m2,” terang mantan Camat Balongpanggang usai dengar pendapat dengan Komisi A dan Dinas Perhubungan, Rabu (3/2).
Kendati dalam hearing yang dipimpin Suberi muncul permintaan harga pemilik lahan hingga Rp 300.000 /m2, namun rapat menyepakati harga Rp 60.000/m2, sehingga total dana yang dibutuhkan berkisar Rp1,8 miliar.
Sisanya, Mulyanto menegaskan, pemkab menganggarkan pada APBD 2011. “Kami ingin segera dituntaskan, sebab pembangunan lapter yang sempat terhenti karena kasus dugaan korupsi ganti rugi tanaman, pemkab mendapat teguran dari pemprov,” akunya.
Tahap pertama pembangunan adalah untuk runway sepanjang 3.000 meter dan kekurangan lahan diperkirakan 9 ha, milik sedikitnya 120 kepala keluarga (KK).
Pembangunan Lapter Bawean sempat dihentikan karena adanya penyidikan dugaan korupsi ganti rugi tanaman sebesar Rp 578,5 juta dari APBD 2006. Polisi mengaku memiliki lima calon tersangka yang semuanya pejabat terkait pembebasan lahan.
Pembangunan Lapter Bawean sudah menelan dana yang cukup banyak dari APBD Gresik, Pemprov dan APBN yang dipakai untuk pembangunan jalan akses, terminal dan landasan pacu sepanjang 2 kilometer.
Ketua Komisi A DPRD Gresik Suberi menegaskan, demi terwujudnya pembangunan lapter pihaknya akan mengamankan kebutuhan dana pembebasan lahan untuk runway di P-APBD 2010. “Semoga tidak ada tambahan, sebab dana kebutuhan tersebut untuk pembebasan lahan,” tukasnya. n san
Sumber : SURYA
GRESIK - Surya- Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Bawean di Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Pulau Bawean, masih membutuhkan lahan 9,5 hektare untuk pembangunan landasan pacu (runway).
Kepala Bagian Adm Pemerintahan Umum Mulyanto mengatakan, tahap pertama akan dibebaskan 3 hektare yang dianggarakan melalui Perubahan APBD 2010 sebesar Rp 3 miliar.
“Asumsinya setiap meter persegi dihargai Rp 60.000. Harga tersebut sepuluh kali lipat bila dibandingkan NJOP (nilai jual objek pajak, red) yang hanya Rp 6.000 m2,” terang mantan Camat Balongpanggang usai dengar pendapat dengan Komisi A dan Dinas Perhubungan, Rabu (3/2).
Kendati dalam hearing yang dipimpin Suberi muncul permintaan harga pemilik lahan hingga Rp 300.000 /m2, namun rapat menyepakati harga Rp 60.000/m2, sehingga total dana yang dibutuhkan berkisar Rp1,8 miliar.
Sisanya, Mulyanto menegaskan, pemkab menganggarkan pada APBD 2011. “Kami ingin segera dituntaskan, sebab pembangunan lapter yang sempat terhenti karena kasus dugaan korupsi ganti rugi tanaman, pemkab mendapat teguran dari pemprov,” akunya.
Tahap pertama pembangunan adalah untuk runway sepanjang 3.000 meter dan kekurangan lahan diperkirakan 9 ha, milik sedikitnya 120 kepala keluarga (KK).
Pembangunan Lapter Bawean sempat dihentikan karena adanya penyidikan dugaan korupsi ganti rugi tanaman sebesar Rp 578,5 juta dari APBD 2006. Polisi mengaku memiliki lima calon tersangka yang semuanya pejabat terkait pembebasan lahan.
Pembangunan Lapter Bawean sudah menelan dana yang cukup banyak dari APBD Gresik, Pemprov dan APBN yang dipakai untuk pembangunan jalan akses, terminal dan landasan pacu sepanjang 2 kilometer.
Ketua Komisi A DPRD Gresik Suberi menegaskan, demi terwujudnya pembangunan lapter pihaknya akan mengamankan kebutuhan dana pembebasan lahan untuk runway di P-APBD 2010. “Semoga tidak ada tambahan, sebab dana kebutuhan tersebut untuk pembebasan lahan,” tukasnya. n san
Posting Komentar