Media Bawean, 13 Februari 2010
Ketua LP. Ma'arif Cabang Pulau Bawean, Halim Alhasyi menyikapi persoalan di SMPN Tambak, mengatakan, "Kejadian kemarin adalah malapetaka besar untuk pendidikan di Pulau Bawean, bukti ketidakberesan manajemen administrasi keuangan di sekolah," katanya."Buktinya, pertama sesuai di kwutansi pembayaran adalah pengembalian uang BOS dan LKS, kemudian setelahnya dikembalikan alasan terjadi kesalahan persepsi yang sebenarnya sumbangan sosial pembangunan mushollah," jelasnya.
"Fungsi kontrol dari Dewan Pendidikan sangat diperlukan untuk perbaikan pendidikan di Pulau Bawean, khususnya sekolah-sekolah negeri," ujarnya.
Ismail Syarif sebagai Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik, mengatakan, "Dewan Pendidikan adalah partner kerja Dinas Pendidikan, yang fungsinya sebagai kontrol. Sedangkan RAPBS adalah tanggungjawab Dinas Pendidikan untuk mengontrolnya," terangnya.
Sedangkan Kepala SMPN Tambak, Hartono dihubungi Media Bawean, menolak keras bahwa selama ini tidak pernah ada penarikan sebesar Rp. 3.000.000 dalam mutasi siswa di SMPN Tambak. "Murah meriah kok untuk mutasi di sekolah kami, bahkan ada yang bayar Rp. 10ribu untuk biaya mutasi ke sekolah lainnya," paparnya.
Kepala SMPN Sangkapura, Tabrani, S.Pd. MM. dihubungi Media Bawean, mengatakan, "Sebenaranya hanya salah istilah saja soal pengembalian uang BOS, sebab sekolah bila memutasi siswa secara otomatis BOS akan terpotong, sedangkan RAPBS sudah teranggarkan selama setahun. Jadi bila ada siswa mutasi, maka akan mengurangi anggaran RAPBS, sehingga sekolah akan memangkas atau mengurangi kegiatannya. Apalagi sekolah merevesi RAPBS sampai ke Gresik," katanya.
"Jadi wajar bila disekolah ada biaya mutasi, tetapi harus melalui kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan komite sekolah dan wali murid yang terbentuk dalam keputusan bersama," ujar Kepala SMPN Sangkapura. (bst)
Kepala SMPN Sangkapura, Tabrani, S.Pd. MM. dihubungi Media Bawean, mengatakan, "Sebenaranya hanya salah istilah saja soal pengembalian uang BOS, sebab sekolah bila memutasi siswa secara otomatis BOS akan terpotong, sedangkan RAPBS sudah teranggarkan selama setahun. Jadi bila ada siswa mutasi, maka akan mengurangi anggaran RAPBS, sehingga sekolah akan memangkas atau mengurangi kegiatannya. Apalagi sekolah merevesi RAPBS sampai ke Gresik," katanya.
"Jadi wajar bila disekolah ada biaya mutasi, tetapi harus melalui kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan komite sekolah dan wali murid yang terbentuk dalam keputusan bersama," ujar Kepala SMPN Sangkapura. (bst)
Posting Komentar