Media Bawean, 3 Februari 2012
Alokasi penyaluran beras miskin untuk Kecamatan Sangkapura dan Tambak di Pulau Bawean belum tersalurkan sejak 2 bulan terakhir. Lambatnya pengiriman jatah raskin Desember 2011 dan Januari 2012 disebabkan kesulitan pelayaran menuju Bawean akibat cuaca buruk.
Alokasi penyaluran beras miskin untuk Kecamatan Sangkapura dan Tambak di Pulau Bawean belum tersalurkan sejak 2 bulan terakhir. Lambatnya pengiriman jatah raskin Desember 2011 dan Januari 2012 disebabkan kesulitan pelayaran menuju Bawean akibat cuaca buruk.
Menurut catatan Bulog Sub-Divre Surabaya, jatah raskin untuk wilayah Bawean perbulannya mencapai 66 ton. Masing-masing Kecamatan Sangkapura sebanyak 46 ton serta Kecamatan Tambak mencapai 20 ton. Karena jatah 2 bulan belum dikirim, alokasi untuk Bawean yang tertahan di gudang Bulog saat ini mencapai 132 ton.
"Sebenarnya kami siap mengirimkan ke Bawean sejak awal Desember 2011, namun pihak agen pelayaran belum berani dengan alasan cuaca pelayaran Gresik-Bawean memburuk," kata Fatah Yasin, Kasub Divre Surabaya PT Bulog.
Karena ada kendala di transportasi, Bulog menunggu kesiapan agen pelayaran untuk mengirimkan angkutan beras. "Kami menunggu saja, kalau minggu ini ada kapal yang bisa mengirimkan ke Bawean, kami akan kirim," terang dia.
Sementara itu, tahun ini alokasi penyaluran raskin untuk Kabupaten Gresik tidak berbeda dengan tahun lalu. Sesuai data yang disampaikan, jumlah penerima raskin di Gresik mencapai 54.414 kepala keluarga. Alokasi pengiriman raskin perbulannya rata-rata mencapai 816 ton.
"Data ini memang tidak ada perubahan sejak 2008 lalu. Kami tidak berani menambah atau mengurangi tanpa ada permohonan dari pemerintah daerah setempat serta data dari Badan Pusat Statistik," kata Fatah Yasin.
Hal senada disampaikan Asisten I Sekkab Gresik Mulyanto. Menurutnya, jumlah penerima raskin yang dikirim ke Bulog memang tidak ada perubahan. Diakui memang ada usulan untuk menambah jumlah penerima, namun penambahan ini harus disertai hasil verifikasi dari BPS.
"ALokasinya masih tetap sama yakni 54.414 kepala keluarga penerima. Kalaupun ada tambahan biasanya dilakukan setelah ada data dari BPS dan hasil verifikasi dari petugas di lapangan," imbuh Mulyanto.
Soal kemungkinan ada kebocoran penyaluran, Mulyanto menegaskan, pihaknya sudah mengingatkan aparatur di tingkat desa agar menentukan titik distribusi dan menata lagi pola pengiriman. "Namun kami meyakini kebocoran itu bisa ditekan jika pengirimannnya sesuai mekanisme yang telah disepakati," kata Mulyanto. (ris/kin)
Sumber : Radar Surabaya
Sumber : Radar Surabaya