Media Bawean, 22 Januari 2013

Kendati sempat dicap tak memiliki kelengkapan izin dan kelayakan berlayar, KM Tungkal Samudra kembali dilirik Pemkab Gresik. Upaya ini dilatarbelakangi ketidakmampuan managemen KM Expres Bahari menyediakan kapal alternatif saat gelombang laut tinggi.

Bahkan proses kerjasama telah masuk dalam tahapan penjajakan kerja sama (MoU) dengan pihak pelayaran Kapal Tungkal Samudra 01. Beberapa stakeholder diundang berasal dari Adpel Gresik, Pelindo III Cabang Gresik, Dinas Perhubungan, Pimpinan BUMD PT Gresik Samudra serta pemilik Kapal Tungkal Samudra 01 dan Sekkab Ir. Moh Najib di ruang Bupati Gresik, Senin (21/1).

“Kita berharap pertemuan ini bisa menjadi solusi yang baik terkait dengan transportasi laut Gresik – Bawean,” ujar Sekkab Moh Najib.

Diakuinya, transportasi jalur laut Gresik – Bawean hanya di layari satu kapal saja yaitu KM Express Bahari 01. Namun, ketika ombak setinggi antara 2 – 3 meter kapal tersebut tidak bisa berlayar. Bahkan, pihak Express Bahari juga tidak bisa memberikan solusi, sehingga terjadi penumpukan penumpang.

”Dengan hadirnya KM Tungkal Samudra 01 nanti, tentu akan menjadi alternatif pilihan warga. Sekaligus bisa menyelesaikan persoalan penyeberangan Gresik – Bawean,”ujarnya.

Sebenarnya, KM Tungkal Samudra 01 pernah beroperasi melayani Gresik-Bawean. Bahkan, pelepasan pelayaran perdana dilakukan Bupati Sambari Halim Radianto. Celakanya, KM Tungkal Samudera 01 tak memenuhi segala perijinan maupun kesepakatan dengan Pemkab Gresik. Bahkan, tak berlayar tanpa alasan yang jelas.

Akhirnya, EB 01 kembali datang ke Gresik dan melayani jalur Gresik-Bawean. Lucunya, KM Tungkap Samudera 01 mendadak muncul dan minta jatah jadwal pelayaran. Namun, Pemkab Gresik tak bergeming sehingga Tungkal Samudera 01 menuding Pemkab Gresik melakukan monopoli perijinan. (rtn/ris)

Sumber : Radar Gresik

Harapan warga Bawean untuk segera pulang ke kampung halaman akhirnya terwujud, Rabu kemarin. Sedikitnya 975 penumpang asal Bawean berlayar ke pulau berjarak 81 mil laut dari Kota Gresik menggunakan 2 kapal bantuan PT Dharma Lautan Utama (DLU). Warga Bawean ceria, Bupati Gresik akhirnya ikut lega bisa memulangkan warganya.

WAJAH-WAJAH ceria calon penumpang kapal terlihat sejak Selasa malam. Dalam pertemuan dengan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Moch Qosim, ditegaskan jika Rabu pagi masyarakat Bawean di Gresik bisa berlayar. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memastikan surat permintaan bantuan kapal dijawab manajemen PT DLU.

“Mohon maaf jika pengadaan kapal bantuan terlalu lama, sebab seluruh pelayaran masih dihentikan karenaombak tinggi. Kami sudah mengupayakan dan sekarang DLU menjawab dengan mengirim 2 kapal bantuan. Alhamdulillah semua terangkut ke Bawean,” kata Bupati Sambari Halim Radianto kepada warga Bawean saat melepas pelayaran di Pelabuhan Gresik.

Gelombang pertama pelayaran berangkat menggunakan kapal KM. Satya Kencana III yang merapat di dermaga umum Pelabuhan Gresik, Rabu pagi pukul03.00. Pada kolter pertama ini, 500 penumpang diberangkatkan pada pukul 05.00 dalam perjalanan yang menempuh waktu 8 jam.

Mereka yang berangkat sebagian besar adalah orang tua dan wanita yang memiliki urusan penting di Bawean. Andi (34) warga asal Kecamatan Sangkapura Bawean tersebut merasa sangat senang dan lega, karena akhirnya setelah sekian lama menunggu, dirinya hari ini bisa pulang ke Bawean.

“Saya sangat senang sekali, lega rasanya bisa pulang ke Bawean” ucapnya.

Sisa penumpang sebanyak 475 orang gelombang kedua diberangkatkan menggunakan KM Kirana III pada pukul 16.00. Gelombang terakhir ini didominasi oleh anak-anak dan orang dewasa yang membawa barang cukup banyak. Barang- barang seperti sepeda, elektronik, bahan pokok dan makanan diangkut di dek bawah KM Kirana.

“Saya bawa oleh-oleh boneka untuk dibawa pulang naik kapal. Akhirnya saya bisa pulang ketemu sama nenek,” sebut Ririn, bocah perempuan saat menaiki tangga kapal. Namun diantara banyaknya penumpang yang terlihat gembira, nampaknya masih ada saja penumpang yang kurang puas dengan hal ini.

Hamzah (49) warga asal Kecamatan Tambak itu menyayangkan upaya Pemkab Gresik yang masih sangat lambat. Dirinya juga menuding Pemkab sengaja mencari momentum dan mempolitisasi agar seolah-olah menjadi pahlawan setelah di demo kemarin.

Untuk pelayaran ke Bawean, PT. DLU mengenakan tarif seperti biasa yakni Rp 130 ribu. “Penumpang tidak perlu khawatir kehabisan tiket. Semua pasti bisa berlayar sehingga jangan membeli melalui calo. Sebab, harganya tentu lebih mahal,” himbau petugas PT DLU. (rfs/ris)

Sumber : Radar Gresik

PERSOALAN pengadaan kapal penumpang saat cuaca buruk tidak hanya menjadi masalah warga Bawean. Sebab, hampir seluruh pelayaran di Indonesia lumpuh akibat gelombang di laut yang bisa mencapai 7 meter. Pemerintah Kabupaten meminta warga Bawean bersabar, karena Dinas Perhubungan sedang mengupayakan kapal yang boleh berlayar pada ombak besar.

”Kami sudah berusaha mengatasi hal ini, namun kami tidak bisa apa-apa kalau seandainya cuacanya memang buruk seperti ini,” kata Wakil Bupati Moch Qosim saat menemui warga Bawean di sekretariat Komunitas Warga Bawean Gresik (KWBG), Selasa siang.

Qosim juga menambahkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Panglima Koarmatim TNI AL untuk meminta bantuan kapal perang. Namun, hingga kini hari surat tersebut belum dijawab. Kemudian pihaknya sudah meminta bantuan ke PT Dharma Lautan Utama. Surat ke PT DLU sudah dijawab, intinya mereka siap membantu.

“Hanya saja kapal DLU masih berada di luar pulau dan belum bisa balik ke Surabaya karena terhalang ombak. Kalaupun sudah kembali, secepatnya mereka akan bergeser ke Gresik untuk membantu memulangkan warga ke Bawean,” jawab Qosim.

Qosim memerintahkan Koordinator KWBG untuk mencatat calon penumpang yang diprioritaskan untuk berangkat ke Bawean. Sebab, kapal DLU hanya mampu memberabngkatkan sesuai kapasitas sekitar 400-500 Orang.

Terpisah, Direktur LSM Bawean Coruption Watch, Dari Nazar menyayangkan langkah Pemkab Gresik yang dianggap kurang tanggap. Seharusnya pemerintah cerdas tidak hanya bergantung pada kapal dari Dharma Lautan Utama saja.

Nazar juga mengatakan, alasan jika gelombang tinggi tidak bisa berlayar dianggap sebagai alasan klasik. “Untuk itu Pemkab Gresik harus membuka perizinan bagi pengusaha kapal yang ingin berinvestasi di Gresik. (rfs/ris)

Gelombang besar di Laut Jawa memaksa pelayaran antar pulau menghentikan aktifitasnya, termasuk pelayaran penumpang Gresik-Bawean. Kendati ombak besar disebabkan faktor alam, namun warga Bawean menuding Pemerintah Kabupaten Gresik tidak tanggap terhadap kesusahan mereka.

KEMARAHAN warga Bawean NGELURUK: Warga Bawean ngeluruk Gedung DPRD Gresik, Jl Wakhid Hasyim 5, minta dipulangkan. memuncak Selasa siang, saat berunjukrasa di depan Gedung DPRD Gresik, Jl Wakhid Hasyim 5. Mereka mendesak Pemkab Gresik untuk merealisasikan janjinya mendatangkan kapal yang bisa mengangkut warga Bawean yang tertahan di Gresik sejak 5 Januari lalu.

Aksi unjukrasa warga Bawean berlangsung sekitar pukul 09.00. penginapan dan penampungan sementara meluruk kantor wakil rakyat. Di depan gedung dewan, beberapa perwakilan berorasi meneriakkan kekecewaan mereka yang gagal pulang karena tidak ada ketersediaan kapal penumpang.

Ridwan (39) Juru bicara pada demo kemarin mengatakan, pihaknya hanya ingin kepastian berangkat, bukan janji akan berangkat. Masalah gelombang besar disertai penghentian pelayaran mestinya bisa di antisipasi sebelumnya. “Sebab, ini masalah yang klasik, minimal harus ada fasilitas yang permanen untuk mobilisasi ke Bawean,” ujar Ridwan.

Syamsuri (43) salah seorang pendemo lainnya mengatakan, selama dua pekan dia dan keluarganya tertahan di sekitar Pelabuhan Gresik. Selama itu, Syamsuri mengaku mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pengeluaran mereka bertambah untuk bertahan hidup selama menunggu keberangkatan kapal. “Kini persediaan uang yang kami bawa sudah mulai habis,” terang dia.

Usai berorasi, sejumlah perwakilan pengunjukrasa diterima Siti Muafiyah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Gresik. Saat menyampaikan uneg-unegnya, seorang ibu menangis. Dia bingung karena tidak segera pulang akibat kapal dilarang berlayar. “Saat ini anak saya harus sekolah karena di sekolahnya sedang menyelenggarakan ujian, tapi saya masih tertahan di Gresik,” kata dia sambil terisak.

Kepada warga Bawean Siti Muafiyah berjanji akan membantu warga Bawean menyampaikan tuntutannya ke Pemkab Gresik. “Namun kami juga memahami persoalan ini, sebab cuaca buruk bisa mengancam keselamatan pelayaran. Namun tuntutan saudara akan kami sampaikan ke Pemkab Gresik,” janji Siti Muafiyah. (rfs/ris)

Media Bawean, 8 Januari 2013

Pembebasan lahan untuk lapangan terbang (Bawean) terganjal lahan sengketa. Lahan ini berada di ujung runway yang tak bisa diabaikan. Pemkab akan melakukan konsinyasi (titip di pengadilan) jika sengketa ini tak kunjung bisa diselesaikan.

Hal itu ditegaskan Asisten 1 Sekkab Gresik, Mulyanto, kepada wartawan, kemarin. Mulyanto menjelaskan, bidang sengketa ini lantaran ada sejumlah pihak yang mengklaim berhak atas tanah tersebut. Masing-masing pihak menunjukkan sejumlah bukti yang berbeda.

“Ada yang menunjukkan kuitansi jual-beli, ada yang tanda bukti pembayaran pajak,” kata mantan Kabag Pemerintahan.

Atas kasus ini, pihaknya masih melakukan upaya mediasi dan mendorong menyelesaikan secara kekeluargaan. Bila masalah ini selesai maka bisa dipastikan Lapter Bawean bisa segera dioperasikan. “Sudah tiga berkas bidang yang telah siap dibayar,” ujar mantan Camat Balongpanggang.

Sisanya, kata dia, ada dua bidang yang masih menunggu peta bidang dari BPN (badan pertanahan nasional). Dengan demikian bidang-bidang ini tidak ada masalah.

Ditempat terpisah, anggota DPRD Gresik asal Bawean Akhwan memastikan progres pembangunan lapter tinggal 10 persen lagi. Dia optimis pemkab mampu menyelsaikan pada pertengahan tahun ini. “Tinggal sedikit lagi kok, pasti bisa setidaknya pertengahan tahun,” katanya.

Sebelumnya penyelesaian lapter ini mengalami molor beberapa kali. Bahkan bisa dikatakan tak kunjung selesai.(rtn/ris)

Sumber : Radar Gresik

Media Bawean, 8 Januari 2013 

Situasi pelayaran hingga kini masih belum normal pasca pengumuman BMKG terkait gelombang tinggi di Laut Jawa. Kapal Motor (KM) Ekpres Bahari yang berhenti berlayar hingga kini belum mencari kapal pengganti seperti yang tertuang dalam kesepakatan dengan Pemkab Gresik.

Dalam situasi darurat seperti ombak tinggi, PT Pelayaran Sakti Inti Makmur (PSIM) selaku operator KM Ekspress Bahari diwajibkan mencari kapal pengganti.

Akibatnya sejumlah calon penumpang kapal tujuan Bawean kini banyak tertahan di sekitar Pelabuhan Gresik. Mereka terpaksa menginap di sejumlah penginapan sembari menunggu pelayaran dibuka kembali oleh Administrator Pelabuhan (Adpel) Gresik.

Informasi yang dihimpun, berhentinya pelayaran kapal EB sudah terjadi sejak Sabtu (5/1). Penyebabnya, saat ini tinggi gelombang laut Gresik-Bawean mengalami kenaikan antara 2 hingga 3,5 meter.

H Subkhi, agen kapal KM Ekspress Bahari membantah pihaknya tidak mencari kapal pengganti. Dia mengaku sudah mencari kapal bantuan untuk mengangkut para penumpang yang terlantar. Salah satunya adalah mencari bantuan dari PT Dharma Lautan Utama (DLU).

”Namun, hingga kini, kami belum bisa mendapatkan kapal pengganti. Sebab, armadanya belum ada,” katanya.

Kondisi ini membuat calon penumpang kelimpungan. Sampai- sampai, sejak akhir pekan lalu, penumpukan penumpang terjadi di sekitaran pelabuhan. ”Padahal, besok anak saya harus masuk sekolah. Tapi hingga kini kapal belum ada,” kata M Yuman, salah satu calon penumpang.

Kabag Humas Pemkab Gresik, Andhi Hendro Wijaya mengaku kaget dengan fakta itu. Pasalnya, sesuai dengan MoU yang dibuat dengan kapal EB, pengelola kapal tersebut seharusnya sudah menyiapkan langkah alternatif. ”Karena adanya klausul itu lah, akhirnya Pemkab memberikan izin operasi kepada EB,” kata Andhy Hendro Wijaya. (yud/ris)

Sumber : Radar Gresik

Media Bawean, 23 Desember 2012 

Lapangan terbang (lapter) Bawean tak kunjung selesai. Untuk kesekian kalinya Pemkab Gresik menunjukkan ketidakmampuan mengejar target penyelesaian lapter. Lagi-lagi ada revisi target, mampukah dicapai?

PADA berbagai kesempatan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto memastikan lapter Bawean rampung pada akhir 2012. Kenyatannya tutup tahun 2012 tinggal beberapa hari lagi, namun ada sejumlah bidang tanah yang masih belum dibebaskan. Mustahil bila hektaran lahan itu disulap menjadi runway sebelum 2013.

Akhirnya bisa ditebak, Pemkab Gresik kembali merevisi penyelesaian 1200 meter runway pada pertengahan 2013. Semoga saja, revisi terbaru ini tidak mengalami revisi kembali. Yang jelas, proyek lapter telah terkatung-katung sejak 2006. Semula ditargetkan lapter selesai 2007 tapi meleset dan kemudian ditargetkan kembali selesai tahun 2009. Itu pun mengalami nasib yang sama, meleset kembali.

Memasuki masa pemerintahan Sambari-Qosim, lapter dijanjikan selsai pada 2011. Janji ini pun tak terbukti hingga kembali direvisi bisa diselesaikan pada akhir 2012. Alasannya, proyek semakin besar seiring dengan ditambahnya panjang runway menjadi 2012. Ada kesan lapter hanya dijadikan “proyek” dengan dalih penambahan panjang runway.

Anggota Komisi B DPRD Gresik Akhwan menjelaskan penambahan panjang ranway ini agar bisa didarati oleh pesawat dengan kapasitas 40 pemumpang. Politisi Partai Demokrat ini optimis penyelesaian runway pada pertengahan 2013. “Saya sendiri telah mengecek ke lapangan, dan anggaran untuk pembabasan sudah didok di PAK,” kata Akhwan.

Diakui oleh Ahkwan salah satu penyebab molornya pembebasan lahan karena anggaran baru bisa dialokasikan pada APBD perubahan. Sayangnya, Akhwan tidak bisa menjelaskan berapa jumlah anggaran yang telah disediakan untuk pembebasan lahan ini. “Semuanya sudah siap, termasuk tempat penampungan penumpang sudah ada, tinggal ATC dari propinsi Jatim belum terpasang,” katanya.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Gresik Zulfan Hisyam juga mendesak pembangunan lapangan terbang (lapter) Bawean segera diselesaikan, sebab Pemrov Jatim men-deadline pembebasan lahan untuk lapter segera.” Masyarakat Bawean sangat membutuhkan lapter untuk alternatif transportasi jika ombak laut sedang tinggi,” kata Zulfan Hasyim, Ketua DPRD Kabupaten Gresik.

Nantinya bila lahan rampung dibebaskan berarti pembangunan lapter yang menggunakan dana sharing dari Pemkab Gresik, Pemprov Jatim, dan Pemerintah Pusat itu sudah bisa dimulai. Terkait pembebasan lahan yang menjadi tanggungan Pemda Gresik

Lebih lanjut ditambahkannya selama ini Bawean hanya bisa dijangkau dengan kapal motor penumpang. Sehingga pelayaran sering terhenti saat ombak besar dan cuaca buruk.

Akibatnya, warga Bawean sering tertahan di Gresik, dan pasokan barang ke Bawean tersendat berhari-hari. Selain meningkatkan ekonomi, diharapkan potensi wisata Bawean juga terangkat. Adapun potensi wisata yang bisa dijual diantaranya Danau Kastoba, pasir putihnya yang benar-benar putih dan lobster yang besar.(rtn)

Sumber : Radar Gresik

Media Bawean, 23 Desember 2012

LAPTER yang memiliki landasan pacu (runaway) sepanjang 1.200m menempati lahan seluas 76.544 m2 pada 78 bidang. Molornya proyek dari pusat tersebut dikarenakan masih terkendalanya tim dari Pemkab Gresik untuk membebaskan lahan ditempat tersebut.

Seperti yang diungkapkan Kepala Administrasi Pemerintahan Moch. Yusuf Ansori beberapa waktu lalu yang menyatakan progress pembangunan sudah mencapai sekitar 92 persen. “Pembangunan proyek lapangan terbang itu sempat terhenti karena terkendala pembebasan lahan seluas 3,2 hektar untuk landasan pacu. Pertengahan tahun 2013 selesainya pembangunan lapter tersebut mundur dari jadwal semula akhir 2012,” katanya. .

Yusuf mengakui dalam perjalanan selama dua minggu, yaitu saat awal Desember 2012 ada 14 bidang tanah yang dalam proses penyelesaian. Namun sekarang hanya tersisa 7 bidang tanah yang masih dalam proses. “Secepatnya tanah-tanah itu segera tuntas pembebasannya. Karena masing-masing pihak sudah menyetujui. Semuanya sudah beres. Hanya masalah administrasi saja,” ujarnya.

Tentang 7 bidang yang tengah berproses yang dimaksud Yusuf antara lain empat bidang tanah yang tengah menunggu peta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemilik tanah pada 2 bidang tanah yang lain meminta tanah dan bangunan yang ada diatasnya dibeli semua. “Kami sudah merundingkan dengan berbagai pihak dan segera menyelelesaikannya. Sedangkan 1 bidang tanah yang lain, karena ada perebutan ahli waris. Untuk hal itu masih diproses pengadilan, namun pada dasarnya kami sudah siap untuk membebaskan,” tambahnya.

Pembangunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Gresik sudah rampung. Beberapa pembangunan sudah usai yaitu gedung untuk penumpang, lapangan parkir serta untuk pengendali lalu lintas udara. “Yang belum kita punya adalah peralatan elektroniknya, seperti ATC juga radar, karena itu yang menyediakan adalah Dishub Provinsi. Sementara dari pihak Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur sudah memberikan Kepastian total finish sekitar bulan Juni 2012,” pungkasnya.

Sementara itu lurah Tambak Ilham syifaa mengatakan bahwa dirinya optimis selesai dan tuntas pembayaran pembebasan lahan warganya. “Karena semua sudah menyerahkan KTP dan KK tinggal pembayaran saja,” katanya sambil tersenyum Seperti yang diketahui dengan selesainya lapter Bawean nanti, Pulau Bawean yang berjarak 81 mil laut dari Gresik bisa dijangkau moda transportasi udara dengan penerbangan perintis.

Lapter Bawean direncanakan akan diisi oleh dua maskapai penerbangan nasional yang menyatakan siap melayani penerbangan bandara udara Bawean tahun 2013. Dua maskapai tersebut adalah Merpati Nusantara Airlines dan Sky Aviation. Maskapai Merpati sudah menyampaikan keinginan itu melalui Dishub Jawa Timur, sementara Sky Aviation sudah bertemu langsung dengan Wakil Bupati Gresik, Moch Qosim beberapa waktu lalu. (san/rtn)

Sumber : Radar Gresik

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memberikan sinyal persetujuan bagi pelayaran KM Express Bahari 1C (EB). Namun dibalik persetujuan izin, ada poin kurang mengenakkan bagi penumpang. Yakni tarif kapal naik seperti tarif yang diberlakukan pada 2010 silam.

Poin kenaikan tarif tertuang dalam kesepakatan memorandum of understanding (MoU) antara Wabup Gresik Moch Qosim dengan manajemen PT Pelayaran Sakti Inti Makmur (PSIM), selaku operator kapal EB. “Teknisnya, antara kedua belah pihak bersedia menanggung renteng biaya pengadaan kapal bantuan. Tidak hanya masalah teknis, dalam kesepakatan antara Pemkab EB, juga ditetapkan persoalan tarif yang tetap kembali pada tarif awal,” jelasnya.

Rinciannya tarif untuk kelas ekonomi Rp 110 ribu, kelas bisnis Rp 125 ribu, dan kelas eksekutif Rp 140 ribu. Tarif ini mengalami kenaikan rata-rata 30 persen. Sebab, saat berhenti beroperasi pertengahan Oktober lalu, Pemkab Gresik menetapkan tarif sebesar Rp 110 ribu untuk bisnis dan Rp 125 ribu eksekutif.

Dijadwalkan, kapal EB sudah tiba di Gresik pada akhir pekan. Meski demikian, kapal tersebut tetap harus melewati beberapa tahapan. Di antaranya, kelayakan kapal mereka harus diuji dulu oleh Adpel

Rencananya, kapal yang dioperasikan PT Pelayaran Sakti Inti Samudera (PSIM) kembali melayari rute Gresik-Bawean sejauh 81 mil laut mulai 1 Desember. ”Alhamdulillah, sudah ada kesepakatan. Insya Allah, 1 Desember nanti, pelayaran Gresik-Bawean kembali berjalan normal,” kata Wakil Bupati Moch Qosim, kemarin.

Qosim menyebutkan, dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sudah sepakat dengan draf MoU terkait operasional kapal rute Gresik-Bawean. “Pengelola EB sendiri sudah menjanjikan armada kapal EB 8C sudah tiba di Gresik akhir pekan ini,” ujarnya.

Ada empat poin perjanjian antara Pemkab dan kapal EB. Di antaranya, Pemkab bersedia memberikan izin operasional selama tiga tahun. Tiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap operasional kapal EB.

Kemudian kapal EB diwajibkan untuk membayar uang senilai Rp. 500 juta sebagai jaminan. ”Jaminan itu hanya sebagai pengikat jika terjadi wanprestasi oleh pengelola,” imbuh Qosim. ”Jika dianggap layak, maka pekan depan kapal sudah bisa berlayar,” pungkasnya.(san/ris)

Sumber : Radar Gresik

Penumpukan penumpang pasca tak beroperasinya KM Expres Bahari nampaknya bakal berkepanjangan. KM Tungkal Samudra yang sedianya menjadi armada dimasa transisi ini ternyata dinyatakan tak layak jalan.

“Kondisi mesinnya dan dek kapal masih berantakan,” kata Sadeli dari Administrator Pelabulan (Adpel) Pelindo III Cabang Gresik, Rabu

Lebih lanjut, Sadeli mengatakan selain kondisi kapal ada sejumlah dokumen juga belum lengkap. Kondisi ini memaksa Penkab Gresik untuk mempertimbangkannya kembali. Apalagi pihak KP3 menyarankan agar Tungkal Samudra digunakan demi menjaga keselamatan penumpang.

Wakil Bupati Moch Qosim berterimakasih atas masukan yang diberikan. Selanjutnya, Qosim meminta kepada menagemen KM EB untuk segera menindaklanjuti draf MoU. “Ini demi masyarakat, kita cari solusi bersama,” katanya.

Kabarnya pemkab Gresik terpaksa mengajukan permintaan armada darurat kepada PT DLU (Dharma Lautan Utama) yang sebenarnya sudah berakhir.(rtn/san/ris)

Sumber : Radar Gresik

Calon penumpang kapal Satya Kencana III yang tak terangkut melakukan aksi susulan. Mereka meluruk rumah dinas Wakil Bupati Moch Qosim mendesak Pemkab Gresik segara menyediakan kapal penyerangan yang memadai. “Sampai kapan kami terlunta-lunta begini,” kata salah seorang warga Desa Suka Oneng Kecamatan Tambak Adi Boi (35) Selasa (6/11) malam.

Menurut Adi yang mendatangi rumah dinas wabup ini bukan hanya yang tak kebagian tiket. Tapi juga ada yang punya tiket namun ditinggal kapal. Pasalnya kapal berangkat pukul 00.00, padahal seharusnya kapal itu menurut jadwal berangkat pukul 01.00. “Kami sangat kecewa,” Kata Adi.

Adi Boi dan calon penumpang lainnya harus bersabar dan bisa ke Bawean lima hari lagi. Dengan demikian selama seminggu menunggu kedatangan kapal dia membutuhkan Rp 500 ribu untuk bertahan hidup di Gresik. “Itu ya untuk kebutuhan makan, rokok, serta penginapan,”terangnya.

Saat berada di rumah dinas wabup, para calon penumpang sempat berteriak agar wabup keluar menemui mereka. Namun, aksi tersebut sempat terhenti. Sebab, Kabag Ops Polres Gresik Kompol Harnoto tiba- tiba saja muncul, dan meminta supaya mereka bersikap tenang. “Saya mintalah, supaya tetap tenang, karena ini sudah malam, bahkan pagi, jadi harus tetap tenang kalau mau ketemu pak Wabup,”pinta Harnoto.

Namun, mereka tidak begitu saja mau menuruti permintaan Harnoto. Sesaat kemudian, perwakilan dari calon penumpang ini diizinkan untuk bertemu dengan Qosim.

Moch. Qosim mengatakan, jika pemkab Gresik akan mengakomodir permintaan para calon penumpang tersebut untuk menyediakan angkutan yang akan mengangkut mereka ke pulau Bawean. “Jadi, kami akan mendatangkan lagi kapal Satya Kencana III pada Jumat 9 Nopember mendatang, jam 18.00,” jawabnya. “Kapal itu berangkat mendahului jadwal karena kapasitasnya sudah penuh,”imbuhnya.

Selain itu, Qosim juga menyatakan jika Pemkab Gresik juga akan kembali memberikan izin kepada Express Bahari, untuk kembali beroperasi di Gresik. “MOU nya nanti akan kami tanda tangani pada tanggal 13 Nopember yang akan disaksikan oleh Adpel pula,”pungkasnya. (jan/rtn)

Sumber : Radar Surabaya

Komisi D DPRD Gresik meminta Dinas Kesehatan mengawasi secara ketat jalur distribusi obat - obatan bersubsidi di Gresik. Mereka mencurigai adanya obat-obatan yang disubsidi oleh APBD Gresik itu diperjualbelikan.

“Ada temuan jika bebarapa dokter praktek dan bidan memberikan obat yang sama persis dengan obat bersubsidi daerah,” kata Ketua Komisi D Chumaidi Maun kemarin.

Dikatakan politisi PKB ini, temuan ini hendaknya ditindaklanjuti dan kewajiban dinas kesehatan untuk melakukan klarifikasi. Jika tidak Dinkes Gresik bisa diklaim melakukan pembiaran adanya kebocoran yang merugikan keuangan negara.

Indikasi yang menguatkan kecurigaan adanya kebocoran distribusi obat, diantaranya ada sejumlah dokter yang membuka praktek di rumahnya melayani pasien dengan obat- obat bersubsidi.

Disebutkan, kecurigaan itu termasuk bidan di Polindes yang semestinya hanya melayani pasien ibu hamil dan persalinan, tapi mereka juga melayani pasien umum dirumahnya. Celaknya, obat-obatan subsisi dari pemerintah yang diberikan ke pasien. “Jelas tindakan itu, tidak boleh. Pendapatannya juga masuk kantong pribadi,” tandasnya.

Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Gresik Tahun 2012 untuk pengadaan obat- obatan saja mencapai sebesar Rp 18,8 miliar. Angka ini setelah ada tambahan pada perubahan APBD 2012. “Pada pembahasan APBD Gresik Tahun 2012 untuk pengadaan obat- obatan saja mencapai sebesar Rp 18,8 miliar. Angka ini setelah ada tambahan pada perubahan APBD 2012. “Pada pembahasan APBD Gresik Tahun 2012, disetujui alokasi sebesar Rp 14,2 miliar. Lalu, pada P-APBD 2012, Dinkes minta tambahan lagi sebesar Rp 4,8 miliar. Jadi, totalnya mencapai sebesar Rp 18,8 miliar,” ujar Chumadi Ma’un.

Selain itu, hasil tindak lanjut yang dilakukan penelusuran oleh Komisi D juga menemukan adanya pungutan liar (pungli) dalam pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, diluar restribusi resmi. Modus yang digunakan yakni pasien baru harus membeli kartu status pasien yang digunakan untuk kunjungan berikutnya ke puskesmas tersebut. (rtn/ris)

Sumber : Radar Surabaya

Pemberangkatan KM Satya Kencana III tujuan Bawean di Pelabuhan Gresik sempat terjadi kericuhan, kemarin malam. Pemicunya, puluhan calon penumpang yang tidak terangkut karena keterbatasan kursi memaksa masuk kapal untuk diberangkatkan.

Awalnya kapal milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini tiba di Pelabuhan Gresik pukul 17.00. Saat kapal merapat, tiba-tiba ratusan calon penumpang berhamburan mendekati dermaga. Namun niat mereka hendak naik kapal terhalang pagar yang dipasang oleh petugas Adpel Gresik.

Calon penumpang berebut masuk kapal, karena mereka khawatir tidak bisa berangkat ke Bawean. Sempat terjadi dorong-dorongan antara penumpang dengan petugas Syahbandar. Saat itu muncul Jefry Setiyono, Koordinator LSM Dewan Kesehatan Rakyat (DKR). Jefry kemudian mendatangi petugas Syahbandar dan mengacungkan tangan.

Jefry kemudian berteriak ke arah petugas mengatakan, jika para calon penumpang tersebut sudah terlalu lama tertahan di luar pagar pembatas pelabuhan. Kondisi itu menyebabkan penderitaan calon penumpang semakin bertambah. “Mereka ini kan sudah lama sekali berada di Gresik, lha ini mau naik ke kapal saja sekarang masih dihalang- halangi juga,” teriak Jefry.

Jefry mengancam akan segera merobohkan pagar pembatas apabila calon penumpang itu tidak segera diizinkan masuk keatas kapal. “Maka jangan salahkan saya, kalau kesabaran saya untuk merobohkan pagar itu sudah habis,”ancamnya.

Beberapa orang yang berasal dari kepolisian, Adpel, maupun petugas dari DLU berusaha menenangkan Jefry. Bahkan, terjadi adu mulut yang cukup panas diantara mereka. “Coba, bapak tenangkan diri dulu, karena kami juga sedang berusaha untuk menyelesaikan pengangkutan barang dulu ke dalam kapal,”ucap salah seorang petugas Syahbandar berusaha menenangkan Jefry.

Namun, Jefry tetap bersitegang dan meminta supaya pagar pembatas segera dibuka, agar para penumpang bisa segera diangkut. Menurutnya, seharusnya petugas lebih mendahulukan manusia, daripada barang. “Karena manusia itu lebih penting daripada barang,” ujarnya. “Coba dilihat, ada berapa banyak lansia dan anak-anak yang antri di sana yang sudah kelelahan,”sambungnya.

Kericuhan akhirnya dapat diredam, setelah beberapa orang petugas mampu meyakinkan Jefry, jika pagar pembatas itu akan segera dibuka. Maka, tanpa memakan banyak waktu lagi, petugas akhirnya segera membuka pagar pembatas itu.

Sementara itu, beberapa orang calon penumpang juga mengaku kecewa karena tidak kebagian tiket. Taji (35) warga Suka Oneng Kecamatan Tambak mengaku, dirinya tidak bisa membeli tiket, karena tiket yang disediakan oleh petugas sudah habis. “Tadi saya mau beli di loket, tapi sudah tidak ada,” akunya.

Taji mengaku, dirinya sudah cukup menderita berada di Gresik selama 4 hari. “Karena saya sama bapak saya yang umurnya sudah 70 tahun,”bebernya. “Makanya itu, semoga saja saya diizinkan untuk ikut kapal ini, karena uang saya hanya cukup untuk beli tiket saja,”imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Cabang DLU Gresik Sofyan mengaku, jika DLU hanya menyediakan tiket sebanyak 450 buah saja. Sofyan mengatakan, jika dirinya tidak menyangka jumlah calon penumpang akan membludak seperti itu.

Untuk mengatasi hal itu, Sofyan menjelaskan jika ia akan berusaha mendatangkan armada tambahan untuk mengangkut para calon penumpang itu. “Tapi saya tidak janji, hanya saja masih saya coba untuk usahakan,”pungkasnya. (jan/ris)

Sumber : Radar Surabaya

Keputusan apakah KM Express Bahari boleh berlayar lagi atau tidak menunggu hasil evaluasi tim terpadu. Pemerintah Kabupaten Gresik sedang mengevaluasi kapal milik PT Pelayaran Samudera Inti Makmur (PSIM) apakah layak atau tidak untuk beroperasi kembali.

Bupati Sambari Halim Radianto kepada wartawan mengatakan, keputusan tersebut dibuat pasca temuan dengan sejumlah pihak. Dalam pertemuan itu ada laporan jika kapal Express Bahari dianggap layak beroperasi oleh kementerian perhubungan.

“Memang seperti itu laporannya. Namun kami terlanjur kecewa dengan aktivitas pelayaran kapal EB selama ini. Untuk itu kami akan menyerahkan kelanjutan EB kepada Dishub dan Adpel,” kata

Sambari Halim Radianto. Dia menegaskan, dalam evaluasi itu, pihaknya juga melibatkan perwakilan masyarakat Bawean. ”Jadi, biar fair, seluruh pihak yang berkompeten yang akan menilai,” katanya.

Polemik pelayaran Gresik- Bawean memang dipicu oleh dihentikannya operasional kapal tersebut. Di mana, salah satu alasan penghentian operasional kapal Express Bahari (EB) oleh Dinas Perhubungan (dishub) adalah masalah kelayakan. Versi Dishub, kapal ini dianggap tak layak melayani rute Gresik-Bawean karena berbahan fiberglass.

“Sebenarnya, kapal Express Bahari sudah mengantongi berbagai izin dan dokumen kelengkapan dari Kementerian Perhubungan. Mulai dari rencana pola trayek, sertifikat keselamatan kapal kecepatan tinggi, hingga izin operasional rute Gresik-Bawean. ”Jadi, sebenarnya kapal EB layak untuk berangkat,” kata Plh Kepala kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Gresik, Sadeli.

Hanya saja, tetap saja operasional setiap kapal harus mendapat izin dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dishub. ”Kalau soal itu, saya bisa menjawab. Yang jelas, Secara teknis tidak ada masalah,” katanya. (san/ris)

Sumber : Radar Surabaya

Wibawa Pemerintah Kabupaten Gresik sedang diuji oleh Administrator Pelabuhan Gresik. Instansi kepanjangan tangan Menteri Perhubungan ini sengaja memberangkatkan KM Express Bahari 8C, kendati belum mengantongi izin operasional dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Atas insiden Rabu sore itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto memanggil pejabat Administrator Pelabuhan Gresik, Dinas Perhubungan serta instansi terkait di Kantor Pemkab Gresik. Dalam pertemuan itu, Sambari secara tegas meminta Adpel Gresik untuk membangun komunikasi dan memperkuat koordinasi agar kejadian KM Expresss Bahari 8C berlayar tidak terulang.

“Intinya antar instansi kurang komunikasi sehingga terjadi peristiwa kemarin (Adpel memberangkatkan KM Expresss Bahari, Red). Kami minta Adpel sebagai instansi pemerintah menghormati otoritas pemerintah di daerah. Kalau memang kewenangannya hanya sebatas memberikan surat izin berlayar, hormati regulasi pemerintah daerah terkait izin operasional,” kata Kabag Humas Pemkab Gresik Andhy Hendro Wijaya mengutippernyataan Bupati Sambari, Kamis malam.

Terkait pertemuan itu, Kasie Kelaikan Lautan Kapal Adpel Gresik, R Sadeli tidak membantah pihaknya diundang Bupati Gresik. Pihaknya menjelaskan jika kewenangan Adpel hanya sebatas sebagai pengawas keselamatan dan mengeluarkan SIB (Surat Ijin Berlayar).

Dikatakan, dalam rapat itu akhirnya diputuskan KM Expresss Bahari tidak boleh berlayar selama izin operasional dari Dishub Gresik belum dikantongi. “Kami sudah kontak Reven selaku Manager KM Expresss Bahari agar tidak berangkat lagi sebelum ada persetujuan dari Dishub,” ujarnya.

Terkait insiden Rabu sore, R Sadeli berdalih jika pihaknya terpaksa memberangkatkan KM Expresss Bahari 8C karena didesak oleh penumpang kapal. “Para penumpang meminta dan mendesak kami agar memberikan izin memberangkatkan KM Expresss Bahari. Kemudian dua anggota dewan asal Bawean, Muhajir dan Akhwan menemui kami dan mengatakan Dishub Gresik memberi izin secara lisan,” kilah Sadeli.

Karena desakan itu, Adpel Gresik menelepon ke Kepala Dishub Gresik. “Kami mempertanyakan kenapa Dishub tidak memberi izin tertulis namun cuma lisan saja. Ternyata jawabannya adalah persyaratan yang belum terpenuhi. Dan itu hanya admisnistrasi saja,” jelasnya.

Kendati Dishub Gresik belum memberikan izin, toh Adpel Gresik tetap memberangkatkan kapal. Ada dugaan Adpel mengambil langkah sepihak atas desakan pemilik kapal Dalam rapat bahkan R Sadel meminta KM Expresss Bahari dan peserta pertemuan mengamankan media massa agar tidak memberitakan keputusannya memberang katkan KM Expresss Bahari 8C.

Sadeli juga beralibi,pihaknya berani mengizinkan karena mendapat persetujuan dari Kepala Adpel Gresik, Abdul Azis. “Menurut Kepala Adpel sesuai petunjuknya keselamatan orang dan kelaikan kapal terpenuhi silakan kapal di berangkatkan,” sebut Sadeli.

Sementara itu, pelayaran Gresik-Bawean akhirnya dilayani KM Satya Kencana III dari PT Dharma Lautan Utama. KM Satya berangkat dari Bawean Rabu sore dan tiba di Gresik Kamis pukul 01.00 dini hari. Kapal membawa penumpang 440 orang. (san/ris)

Sumber : Radar Surabaya

Media Bawean, 9 Oktober 2012

Puluhan warga Bawean menuntut Bupati Gresik Sambari Halim Radianto untuk mencopot jabatan Kepala Dinas Perhubungan Gresik, Ahmad Nurudin. Desakan itu disampaikan dalam aksi demo di halaman Kantor Dinas Perhubungan.

Mereka menilai kebijakan Dishub mencabut izin pelayaran KM Express Bahari telah menyengesa- rakan warga Bawean.

Demo dilakukan oleh sejumlah elemen pemuda dan mahasiswa Bawean. Mereka datang ke kantor Dishub dengan membawa sejumlah poster di antaranya bertuliskan Nuruddin Tidak Becus Terlalu Banyak Kasus, Kami Butuh Kapal Secepatnya dan Nuruddin Jangan Terlantarkan Kami. Para pendemo ini sempat masuk kantor untuk mencari Nuruddin. Sayang Kadishub tidak ada di lokasi karena berada di Surabaya.

Sehan, pengunjukrasa Bawean menjelaskan, pelarangan kapal cepat Express Bahari membuat ribuan warga Bawean tidak bisa melakukan aktivitasnya. “Kini kami tidak bisa mengunjungi tanah kelahiran kami. Sampai kapan kami harus menunggu?,” katanya sambil berteriak.

Sehan yang mengaku membawa 15 keluarga dari Malaysia ini mengaku harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi.“Sebenarnya di Gresik ini hanya transit setelah dari Juanda untuk menengok anak di pondok. Kini kami tidak bisa kesana karena tidak ada kapal. Uang yang rencana untuk keluarga dan sekolah kini dipakai untuk hidup di Gresik,” jelasnya.

Zaenal Abdurrahman asal Tambak, Bawean mengaku kesal dengan Dishub. “Sewenang-wenang itu Nuruddin. Kebijakannya malah menyengsarakan kami. Seharusnya Bupati Gresik mengganti Nuruddin karena tidak mampu menyediakan angkutan massal kepada warga Gresik,” katanya.(san/ris)

Sumber Radar Gresik

Media Bawean, 5 Oktober 2012

Pelayaran Kapal Motor (KM) Ekspres Bahari 1C secara resmi dihentikan melayari rute Gresik-Bawean, sejak Kamis (4/10) kemarin. Penghentian itu ditandatangani oleh Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.

ALASAN penutupan rute kapal satu-satunya yang melayari Gresik-Bawean, karena KM Ekspres Bahari 1C dianggap inkonsisten dalam operasionalnya. Dengan penutupan ini, pelayaran sejauh 81 mil laut terancam lumpuh. Sebab, pengganti KM Ekspres Bahari 1C belum bisa dipastikan.

Kepala Dinas Perhubungan Gresik, Achmad Nuruddin membenarkan, Pemkab Gresik telah menghentikan pelayaran KM Ekspres Bahari 1C. “Penghentian operator Ekspres Bahari itu dilakukan hari ini (Kamis) melalui surat resmi penghentian yang disetujui oleh Bupati Gresik,” katanya.

Alasan penghentian, kata Nurudin, sebagai bentuk ketegasan Pemkab Gresik terhadap PT Pelayaran Inti Sakti Makmur (PSIM) selaku operator kapal. Manajemen PSIM dinilai tidak konsisten melayani rute penyeberangan tersebut. “Sehingga, masyarakat Gresik dan Bawean dirugikan miliaran rupiah karena sudah jauh hari memesan tiket penyeberangan. Ada masyarakat Bawean dari Singapura yang memesan jauh hari, namun batal. Hal ini tentu merugikan, seperti halnya masalah visa dan uang tiket,” terangnya. Sebagi gantinya, Pemkab Gresik akan meminta operator lain seperti PT Dharma Lautan Utama (DLU) untuk melayani rute Gresik menuju Bawean.

Nuruddin menambahkan, penghentikan KM Ekspres Bahari 1C sekaligus untuk menegakkan Peratutan Menteri Perhubungan. Dalam Permenhub disebutkan, kapal yang diizinkan melayari selat Bawean harus terbuat dari metal atau aluminium. ”Sementara KM Ekspres Bahari terbuat dari fiber yang hanya diperbolehkan untuk rute jarak pendek, angkutan sungai dan danau. Kapal fiber tidak diizinkan melayari rute di laut lepas seperti di Bawean,” tegasnya.

Untuk jangka panjang, Pemkab Gresik berencana membeli kapal sendiri dan langsung ditangani oleh operator dari Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) PT Gresik Samudera.

“Rencana membeli kapal sendiri adalah untuk jangka panjang dan akan kita ajukan pada tahun 2013, namun masih perlu dikaji kembali dan diserahkan kepada anggota dewan, agar rencana itu bisa disetujui dan diaplikasikan,” pungkasnya.

Sementara itu, di Pemkab Gresik diselenggarakan rapat yang mengagendakan pemecahan Transportasi Bawean Gresik berlangsung di ruang Graita Eka Praja.

Pembelian kapal tersebut ditetapkan pada tahun 2013. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim kepada Bupati Gresik. Ketua DPRD Gresik, Zulfan menambahkan pihaknya juga mengamanatkan agar pengelolaan operasional transportasi tersebut ditangani oleh BUMD PT Gresik Samudera. Untuk itu, pihaknya bersama teman-temannya di DPRD bertekad untuk menghidupkan kembali BUMD PT Gresik Samudera yang telah berdiri sejak 2006 lalu.

Mereka para tokoh Masyarakat Bawean yang hadir seakan mengamini manakala Masudi Romli, tokoh masyarakat Bawean menyangsikan kelayakan kapal cepat Ekspress Bahari tersebut. “Terakhir kemarin, Ekspress Bahari sempat terlambat 4 jam dari waktu tempuh biasanya,” kata Mas’udi Romli tokoh Bawean yang ada di Gresik. Mantan Pejabat Pemkab Gresik ini juga menyarankan agar aturan sesuai undang-undang keselamatan tetap dikedepankan dalam pemberian ijin sebuah kapal. (san/ris)

Sumber : Radar Surabaya

Media Bawean, 23 Agustus 2012 

Ada kabar gembira bagai warga Gresik yang berharap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lima tahun kedepan atau 2013 hingga 2017, Pemkab Gresik membuka lowongan formasi PNS baru sebanyak 2727 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik, Saputro mengatakan, kebutuhan 2.727 CPNS sudah diajukan ke Kementrian Pendayagunaan Negara (Menpan) dan dalam waktu dekat akan segera disetujui. “Kami mengajukan 2.727 CPNS kami ajukan berdasarkan kebutuhan pegawai atau analisa beban kerja,” katanya kepada wartawan.

Ditambahkan, berdasarkan data BKD Gresik, setiap tahunnya rata-rata PNS yang pensiun tiap tahunnnya mencapai 250 orang. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. Sementara itu kebutuhan 2.727 formasi PNS di Gresik, yang paling banyak dibutuhkan adalah formasi fungsional atau tenaga guru.

“Sekitar 50 persen tenaga yang kami butuhkan adalah tenaga guru mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA,” kata mantan Kabag Pemdes Pemkab Gresik.

Terkait kebutuhan tahun 2012, Pemkab Gresik tidak membuka lowongan kerja CPNS. Menurut Saputro, hal itu sudah sesuai kesepakatan antara Pemkab Gresik dengan Kementrian Pendayagunaan Negara (Menpan) terkait moratorium.

“Sementara untuk tahun ini kami tidak membuka lowongan CPNS. Tapi tahun depan hingga 5 tahun ke depan kami membuka lowongan CPNS sesuai formasi yang kami butuhkan,” tandasnya. (san/ris)

Sumber : Radar Surabaya

Media Bawean, 9 Agustus 2012 

Perbuatan asusila yang dilakukan 3 orang pemuda asal Bawean dibayar dengan duduk di kursi pesakitan. Ketiganya Mahfudz (22), Ahmat (20), dan M. Ridwan (17) warga Dusun Pemasaran, Desa Dekat Agung, Kecamatan Sangkapura didakwa memperkosa tetangga mereka sebut saja namanya Melati (22).

Dalam sidang yang digelar oleh PN Gresik kemarin itu, ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 285 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rimin SH. Ketiganya didakwa melukan tindak pidana pemerkosaan. “Ketiga terdakwa melanggar Pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Terdakwa telah bersama-sama melakukan menyuruh lakukan atau turut serta melakukan pemerkosaan,” sebut Rimin dalam dakwaannya.

Dalam uraian dakwaan disebutkan, perbuatan asusila tersebut terjadi pada 31 Januari. Saat itu sekitar pukul 20.00, korban sedang melintasi rumah milik saksi Slamet. Tiba-tiba saja tangan korban ditarik oleh Mahfudz yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan korban. Selanjutnya korban dipaksa masuk ke dalam rumah tersebut.

Di dalam rumah tersebut sudah menunggu dua terdakwa lainnya, Ahmat dan Ridwan. Ketika berada di dalam rumah itulah, ketiga terdakwa memperkosa korban secara bergiliran di salah satu kamar. Korban sempat berteriak-teriak untuk meminta tolong. Namun, sayangnya tidak ada orang sama sekali yang mendengarkan teriakan korban tersebut.

Sidang yang diketuai oleh Harto Pancono itu ditunda hingga minggu depan. Rencananya sidang yang akan digelar pada minggu depan tersebut memiliki agenda pemeriksaan para saksi. (jan/ris)

Sumber : Radar Surabaya

Media Bawean, 27 Juli 2012

Keinginan Pemkab Gresik untuk memiliki kapal penyebrangan disambut baik oleh kalangan DPRD Gresik. Impian itu bisa cepat terealisasi bila terlebih dahulu didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang kepelabuhanan.

“Dasar hukum pendirian BUMD, misalnya bernama PT Gresik Samudera sangat jelas yakni Perda No 05 Tahun 2005,”ujar Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim, kemarin.

Sebelumnya diberbagai kesempatan Bupati Sambari Halim Radianto mengung- kapkan keinginan Pemkab Gresik mengoperasikan dan memiliki kapal penyeberangan sendiri. Dengan memiliki BUMD yang bergerak dibidang kepelabuhanan, harapan tersebut mudah terealisasi dengan cepat. Selain itu, imbuh dia, hal tersebut tidak menganggu struktur organisasi (SO) di lingkungan Pemkab Gresik. Sebab, bentuknya badan usaha milik daerah (BUMD) bukan unit pelaksana teknis (UPT) yang strukturnya berada di salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dijelaskan politisi asal Bawean ini, eksekutif harus segera menindaklanjuti Perda 05 Tahun 2005 dengan mengajukan peraturan daerah (Perda) sekaligus anggarannya dari APBD Gresik yang dialokasikan sebagai penyertaan modal pada BUMD PT Gresik Samudera. Selanjutnya, melakukan rekrutmen secara transparan untuk jajaran direksi PT Gresik Samudera yang profesional dalam menjalankan bisnis.

Menurut politisi dari F-PKB ini, bidang usaha GS tidak sebatas mengoperasikan kapal penyeberangan untuk melayani masyarakat ke Pulau Bawean, tetapi menangkap peluang bisnis lainnya dibidang kepelabuhanan. Misalnya, melayani jasa pandu dan tunda, jasa eks- pedisi, pelabuhan, lapangan penyimpanan dan penumpukan peti kemas dan masih banyak lainnya.

Kalaupun alokasi anggaran dari APBD Gresik untuk penyertaan modal sangat terbatas, lanjut Zulfan Hasyim, maka direksi GS dapat melakukan berbagai strategi bisnis melalui kerjasama dengan pihak lain maupun sistim build, operation and take over (BOT).

“Jadi, pendirian BUMD PT. Gresik Samudera untuk memaksimalkan peluang dari sektor kepelabuhanan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial,”tegasnya.

Untuk mewujudkan perusahaan daerah yang sehatt, sambung Zulfan Hasyim, maka jajaran managemen dalam BUMD PT Gresik Samudera harus qualified serta jauh dari kepentingan politik salah satu partai politik maupun kekuasaan. Dengan menempatkan tenaga profesional yang mengelola BUMD tersebut, maka potensi yang luar biasa dari sektor kepelabuhanan akan memberikan kontribusi yang jelas bagi PAD Kabupaten Gresik.Imbasnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik.(rtn/ris)

Sumber : Radar Gresik