Media Bawean, 18 Januari 2013
Bila Bandara Internasional Juanda tersandung overload-nya kapasitas dan tak bisa segera diurai akibat terminal baru (Juanda lama,Red) tersendat re-desain, nasib bandara lain di Jatim hampir sama. Lapangan terbang (lapter) Bawean misalnya, meski Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan 2013 ini siap beroperasi, tapi kenyataan di lapangan target itu bak mission impossible.
Bila Bandara Internasional Juanda tersandung overload-nya kapasitas dan tak bisa segera diurai akibat terminal baru (Juanda lama,Red) tersendat re-desain, nasib bandara lain di Jatim hampir sama. Lapangan terbang (lapter) Bawean misalnya, meski Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan 2013 ini siap beroperasi, tapi kenyataan di lapangan target itu bak mission impossible.
“Intinya, kami masyarakat Bawean berharap lapter bisa cepat selesai. Tapi melihat fakta di lapangan, mustahil lapter akan selesai tahun ini. Saya sangat menyayangkan Pemkab ngomong Lapter Bawean akan dioperasikan pertengahan tahun ini,. Itu sama saja dengan memberikan harapan semu kepada masyarakat Bawean,” ujar Saifuddin Rouf, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Suara Masyarakat Bawean (Fosmab), Jumat (18/1).
Sekadar diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sebenarnya juga men-deadline Lapter yang ada di di Desa Tanjungori Kec. Tambak bisa beroperasi pertengahan tahun ini. Harapannya, Pulau Bawean yang terletak 81 mil dari ’daratan’ Gresik itu segera memiliki alternatif transportasi selain kapal.
Menurutnya, ada dua poin yang menghambat pembangunan lapter bisa tuntas tahun 2013 ini, yaitu masalah pembebasan lahan dan pembangunan fisik lapter. Di sana sekarang tersisa 28 bidang tanah plus bangunan yang belum beres. Rinciannya, 24 rumah dan 4 petak lahan kosong, totalnya 1 hektare.
“Pemiliknya memang sudah sepakat masalah harga, yaitu Rp 60 ribu per meter persegi untuk tanah, dan antara Rp 2,8 juta hingga Rp 3 juta untuk lahan yang ada bangunannya. Tapi masih ada kesepakatan yang belum dipenuhi Pemkab. Warga minta difasilitasi, dicarikan lahan pengganti di dekat lapter sana, di sebelah selatan lapter. Jika tidak, warga mengancam tidak akan pindah dan enggan membongkar bangunannya, sementara sampai sekarang tidak ada upaya dari Pemkab untuk menfasilitasi sesuai janjinya,” ungkapnya.
Belum lagi, tambah dia, dari 28 bidang tanah dan bangunan itu, 7 diantaranya masih ada masalah administrasi. “Misalkan di Petok D-nya tertulis nama si A, tapi di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sudah dipecah menjadi dua bidang. Selain itu masih ada yang harus menunggu surat kuasa. Sementara posisi orangnya sekarang di luar negeri,” tandasnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, jika saat ini di lapangan memang ada kegiatan pembangunan runway. Tapi secara keseluruhan, pembangunan fisiknya masih jauh dari kata rampung. Diungkapkannya, di sana terminal penumpang memang sudah ada sejak lama, tapi kondisinya kini rusak parah. “Belum lagi sampai sekarang belum ada listrik yang mengalir. Sebab, listrik di Bawean menjadi masalah utama, rumah-rumah di Bawean belum semua taraliri listrik,” ujar Saifuddin.
Senada dengan Siafuddin, Ketua LSM Gerbang Bawean, Abdul Basith juga memastikan mustahil Lapter Bawean tuntas tahun ini. “Melihat kondisi fisiknya yang tidak banyak berubah sejak beberapa tahun silam, mustahil bisa tuntas tahun ini,” tandasnya.
Di sisi lain, dia menyambut baik pengoperasian Lapter Bawean, sebab selama ini transportasi laut menuju atau dari Bawean seringkali lumpuh saat cuaca ekstrem. Dia juga memperkirakan, Lapter Bawean akan ramai dibandingkan dengan lapter lainnya di Jatim, seperti di Banyuwangi, Jember, dan Sumenep. Sebab, satu-satunya transportasi di Pulau Putri (sebutan Pulau Bawean) hanyalah kapal, belum lagi banyak warga Bawean yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan Singapura.
“Mereka butuh kepastian jadwal, tidak seperti segarang, kapal seringkali tidak beroperasi karena gelombang tinggi,” tandasnya.
Pastinya, tambah dia, proyek lapter telah terkatung-katung sejak 2006. Semula ditargetkan lapter selesai 2007 tapi meleset dan kemudian ditargetkan kembali selesai tahun 2009. Itu pun mengalami nasib yang sama, meleset kembali.
Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Pemkab Gresik, Mochammad Yusuf Ansori, mengungkapkan jika saat ini progres pembangunan Lapter Bawean mencapai 92 persen. Lapter itu memiliki runway 1.200 meter di atas lahan seluas 76.544 meter persegi pada 78 bidang.
Sekarang, tambahnya, hanya tersisa tujuh bidang tanah yang masih dalam proses. Secepatnya tanah-tanah itu segera tuntas pembebasannya karena masing-masing pihak sudah menyetujui tinggal masalah administrasi saja.
Dari tujuh bidang tanah itu, empat bidang menunggu peta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemilik tanah pada dua bidang tanah yang lain meminta tanah dan bangunan yang ada diatasnya dibeli semua.
Pembangunan gedung untuk penumpang, lapangan parkir serta untuk pengendali lalu lintas udara sudah selesai. "Yang belum adalah peralatan elektroniknya, seperti ATC juga radar, yang disediakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan fasilitas lapter dipastikan selesai sekitar Juni tahun depan," ujar Yusuf.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sendiri mengaku untuk pembangunan Lapter Bawean sudah 93%. Landasan pacu yang sudah dibangun mencapai 1.200 meter."Tinggal pembangunan air traffic control (ARC)saja, itu laporan dari Dinas Perhubungan," tegas anggota komisi D DPRD Jatim Nizar Zahro.
Dia berharap, pada bulan Juni 2013 mendatang Lapter Bawean sudah bisa difungsikan. Karena itu dia memintaa agar Dishub Jatim segera memasang air traffic control."ATC itu radar yg menjadi kewajiban disshub jatim," tegasnya.
Anggaran pembangunan lapter Bawean sendiri berasal dari sharing dana APBD dan APBN. Untuk dana APBN, pemerintah pusat sudah menganggarkan senilai Rp 225 miliar. Sayangnya, pada tahun 2013 dana APBD Pemprov Jatim memang tidak mengalokasikan dana untuk Lapter Bawean."Kalau untuk bandara Bawean setahu saya tidak ada pada tahun ini," katanya.
Lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan lapangan terbang itu mencapai 6,3 hektar yang dimiliki 23 orang. Lahan tersebut tergabung dalam 18 berkas.Untuk penambahan landasan menjadi 1.200 meter ini dibutuhkan lahan seluas 9,5 hektar. Sedangkan, anggarannya untuk pembebasan lahan tahap kedua tersebut akan dialokasikan dalam APBD 2012."Kalau pembebasan tanah sudah tuntas baru nanti ada progres pembangunan, kita berharap ada perkembangan secepatnya," tegasnya.
Untuk bandara lain, telah dianggarkan dana sekitar Rp 23 miliar untuk pembangunan bandara Blimbingsari dalam dalam 3 tahun terakhir. Sokongan dana dari APBD itu mulai tahun 2011 senilai 7 miliar, tahun 2012 senilai Rp 8 miliar, dan APBD 2013 senilai Rp 8 miliar.
"Kami mengharapkan dapat mengetahui secara langsung kinerja pemerintah dalam setiap programnya utamanya yang terkait dengan hajat hidup masyarakat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur," tegas anggota komisi D DPRD Jatim Irwan Setiawan.
Sebelumnya,Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan percepatan pembangunan bandara-bandara khususnya yang terletak di daerah-daerah terluar atau perbatasan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas.
Dari total 24 bandara-bandara kecil yang sedang dibangun, 12 bandara telah dinyatakan siap beroperasi di tahun 2013 salah satunya Bawean. "Dari total 24 bandara, dalam dua tahun kedepan kita coba percepat pembangunan bandara baru. Tahun 2013 ini, ada 12 bandara siap beroperasi, tujuh bandara akan beroperasi 2014 dan lima bandara pada tahun 2015," jelas Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono seperti dikutip dalam publikasinya di situs Kemenhub.sep,sty,dtc
Sumber : Surabaya Post
