Money Politik Dalam Pilkades
(di Pulau Bawean)

Posted by Media Bawean on Senin, 08 April 2013

Media Bawean, 8 April 2013 

Oleh : Moch. Fauzi Ra'uf 
(Ketua PCNU Bawean)

Di negeri kita, Pemilihan Kepala Desa (pilkades), dalam sejarahnya, boleh dikatakan sebagai pemilihan umum paling demokratis, langsung dan genuine, karena dalam pilkades, aspirasi masyarakat relatif bisa terartikulasi dan tersalurkan dengan jernih, tanpa rekayasa dan manipulasi seperti yang sering terlihat pada pemilu lainnya, baik pemilukada, pileg maupun pilpres. Desa juga merupakan level pemerintahan terendah yang langsung bersentuhan dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yang dengan demikian mereka akan berpikir seribu kali untuk melakukan rekayasa, oleh karena efeknya, akan langsung mereka rasakan sendiri.

Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, kemurnian dan kejernihan pilkades, sudah tercemari dengan berbagai macam bentuk penyimpangan, terutama politik uang (money politic). 

Kalau dulu, mecari figur kepala desa, merupakan sesuatu yang tidak mudah, tapi sekarang, jabatan itu, menjadi rebutan dan persaingan yang memicu terjadinya konflik dan percekcokan, bahkan perpecahan di masyarakat. Terlebih lagi, ketika dalam pelaksanaan pilkades itu, dipolesi dengan permainan uang, baik untuk biaya pendaftaran maupun biaya politik, pasti tensi kompetisi dan persainganya semakin panas. Lihat saja, desa-desa yang biaya pendaftaran pilkades dan ongkos politiknya tinggi, maka tingkat persaingan dan ketegangannya akan juga tinggi. Demikian juga efeknya di kemudian hari pasca pilkades, juga tidak mudah hilang, bahkan di beberapa tempat, bisa melebar hingga ke urusan kemasyarakatan lainnya.

Tidak ada bukti kongkrit bahwa desa-desa yang biaya pilkades-nya mahal, akan berlangsung secara baik, bersih dan lancar dan minim konflik. Justru sebaliknya, biaya pilkades yang mahal akan semakin memperpanas suasana pilkades, mendorong timbulnya kegaduhan sosial, bahkan tidak jarang mengarah kepada disintegrasi masyarakat. Di desa-desa dengan pilkades berbiaya kecil dan tidak memungut biaya pendaftaran bagi para calon, justru memperlihatkan atmosfir yang kondusif bagi penyelengaraan pemerintahan desa yang baik, dan upaya untuk meng-ishlah-kan masyarakat relatif lebih mudah dilakukan.

Pada penyelenggaraan pilkades yang baru lalu (sabtu, 16 Maret 2013), masih juga terdengar adanya money-politik, walaupun secara samar-samar. Money politik, memang seperti bau kentut, yang sulit dibuktikan sumbernya, dan mereka yang menangkap baupun kadang-kadang mengelaknya, walaupun baunya jelas tercium. Money politik mula-mula dilakukan oleh figur-figur calon yang merasa tidak memiliki elektabitas dan akseptabilitas yang cukup, kemudian untuk mendongkraknya, lalu menggunakan money politik. Akan tetapi ada juga yang muncul sebagai reaksi dari aksi serupa yang dilakukan oleh rivalnya. Masyarakat pemilih (konstituen) mereaksi fenomena ini sesuai dengan tingkat pendidikan (politik) mereka. Masyarakat pesisir atau yang urbanize yang lebih permisif, cenderung memanfaatkan money politik ini dengan lebih cerdas dengan cara melakukan deal-deal tertentu. Sementara yang di pelosok, sedikit lebih santun dan tertutup.

Fenomena politik uang pada Pilkades di Bawean, baru muncul dalam satu dasawarsa terakhir ini, sebagai akibat dari euphoria gerakan reformasi. Berbeda dari masa-masa sebelumnya, Jabatan kepala desa dianggap sebagai profesi yang bisa mendatangkan penghasilan yang lumayan, di samping juga bisa menaikkan status sosial di masyarakat. Ada sumber yang menyatakan bahwa penghasilan kepala desa setiap bulan berkisar 10 sampai 30 juta, bahkan bisa 50 juta. Walaupun informasi ini sulit dipercaya, tetapi banyak juga yang mengiyakannya. Mereka mendasarkan pada kenyataan bahwa gaya hidup keseharian mereka, di atas rata-rata, dan bahkan cenderung glamour. Kita bisa menebak-nebak, kalau memang kita percaya bahwa penghasilan Kepala Desa mencapai angka puluhan juta rupiah, dari mana sumbernya ? pertama, honor tetap, kedua, dari Alokasi dana Desa, dan ketiga, proyek-proyek pemerintah, dan keempat, sumbangan masyarakat. yang terakhir ini, banyak didapat oleh para Kepala Desa yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat perantau, seperti Malaysia, Singapore atau para pekerja kapal.

Dengan alasan penghasilan dan status sosial yang tinggi, sebagian orang merasa perlu untuk mencoba peruntungan berkompetisi memperebutkan posisi kepala pemerintahan level terbawah ini, walaupun harus mengeluarkan modal puluhan juta rupiah. Mereka yang menang, aka berusaha mengembalikan modal yang telah dipergunakannya, dan yang kalah, cenderung menjadi semacam oposisi.

Mungkinkah fenomena money politik ini dikurangi ? saya kira, kalau kita memiliki keinginan dengan tulus untuk memperbaiki keadaan ini, pasti kita bisa melakukannya, bukan hanya mengurangi, tetapi menghapusnya sama sekali. Salah satu hambatannya adalah image bahwa Pilkades harus berbiaya tinggi. Padahal, kalau kita amati, diantara sejumkah pos Pilkades yang sering menelan biaya tinggi, adalah honor panitia dan biaya keamanan. Saya kira, tidak salah jika panitia mendapatkan reward yang layak untuk kerja mereka, tetapi tidak bijaksana juga, jika hanya ingin mmendapatkan honor yang tinggi, lalu mempermahal biaya pendaftaran. Karena dampak dari mahalnya biaya pendaftaran, akan semakin menutup pintun bagi kader-kader terbaik desa, yang berminat untuk mendaftar sebagai calon, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup. Sebaliknya, mereka yang merasa punya uang yang cukup, walaupun dengan kemampuan yang terbatas, justru lebih memiliki peluang yang lebih besar. Ini pasti tidak menguntungkan bagi masa depan Desa. Dalam beberapa kasus, mempermahal biaya pendaftaran, justru dipergunakan oleh calon-calon tertentu yang “dekat” dengan Panitia, sebagai cara untuk menghambat calon lain yang menjadi rivalnya. Biaya mahal lainnya adalah biaya keamanan. Sudah jamak diketahui, bahwa panitia pilkades, cenderung “memanjakan” aparat keamanan dengan cara-cara di luar batas kewajaran.

Pengalaman Pilkades yang lalu juga menebarkan isu adanya praktek (judi) “taruhan” di luar arena penyelenggaraan pilkades. Ini tentu saja tidak berhubungan dengan tugas kepanitiaan, akan tetapi berkaitan dengan budaya dan peradaban masyarakat yang semakin jauh dari nilai-nilai agama.

Walhasil, kalau kita ingin Pilkades yang bersih, dimana putra-putra terbaik desa yang memiliki kemampuan bisa berkompetisi dengan baik dan jujur, tidak ada jalan kecuali dengan cara meminimalkan biaya penyelenggaraan Pilkades. Wallahu al-musta’an.