Media Bawean, 22 Februari 2014
Oleh : Abdul Basit Karim
Politik uang (money politic) menjelang pemilihan umum (Pemilu) tanggal 9 April 2014, untuk memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD sudah mulai dijadikan senjata utama untuk membeli suara rakyat.
Uang adalah alat transaksi di pasar untuk membeli barang ataupun membayar jasa, berubah fungsi sebagai alat transaksi membeli suara rakyat.
Rakyat merasa senang mendapatkan uang tanpa kerja keras, hanya diminta memberikan dukungan kepada wakil rakyat yang membeli suara. Kebiasaan merokok harga murah berubah menghisap rokok mahal dengan dalih mendapatkan uang politik.
Rakyat merasa tambah senang ketika dihadapkan kepada banyak pilihan yang memberi uang silih berganti. Pendapatan tidak terduga selalu datang tanpa diminta, ataupun meminta bagi mereka yang membutuhkan pemasukan lebih besar.
Tanpa berfikir panjang, siapa calon wakil rakyat yang layak menjadi wakilnya. Sebagian rakyat berasumsi bahwa sekarang ini kesempatan untuk menikmati uang pemberian calon wakil rakyat. Kapan lagi kesempatan untuk memanfaatkan uang politik, menunggu lima tahun lagi itupun bila umur masih panjang. Jadipun belum tentu kita mendapatkan uang, kalau pembangunan itu sudah kewajiban wakil rakyat untuk membuktikan hasil kerjanya kepada masyarakat.
Ironisnya, calon wakil rakyat berkeyakinan bahwa uang bisa meraih kursi yang diidamkannya. Dengan uang bisa merebut kursi jatah di daerah pemilihan Pulau Bawean.
Melalui pendataan dari rumah ke rumah, sudah melakukan transaksi suara bila bersedia memilihnya akan diberi uang sebagai tanda terima kasih.
Kesimpulannya, terjadinya politik uang (money politic) disebabkan calon wakil rakyat tidak siap bertarung dalam medan pesta demokrasi. Kemampuannya hanya dengan uang saja, sedangkan intelektualitas diri masih diragukan sehingga mengandalkan uang untuk meraih kekuasaan.
Siapa calon wakil rakyat yang layak dipilih? layak dipilih jika tidak bermain uang, hanya mengandalkan kemampuan dan profesionalitas diri sebagai calon wakil rakyat. Adapun memberi uang kepada tim sukses untuk mencerdaskan pemilih agar tidak salah mencoblos, bukan termasuk money politic, tapi bagian cost politic.
