Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama dan tokoh masyarakat Pulau Bawean dengan tegas menolak ajakan bergabung dengan Provinsi Madura. Pulau Bawean oleh sejumlah tokoh masyarakat asal Pulau Garam diklaim masuk wilayahnya dan menjadi bagian teritorial Madura.
“Kendati dijadikan sebagai wilayah
kabupaten atau kota mandiri, kami
tetap menolak tawaran bergabung
dalam Provinsi Madura,” kata Baharuddin, Ketua STAIHA Bawean.
Dikatakan, dia tidak setuju bila
Bawean dijadikan kota lalu bergabung dalam Provinsi Madura. Alas-
annya masyarakat Bawean sudah
menyatu dalam Kabupaten Gresik.
Selain itu, secara budaya lebih dominan melayu bukan Madura.
Diakui memang bahasa ada kemiripan bahasa, namun secara kulturnya sangat berbeda. Menurutnya,
Pemkab Gresik sudah memberikan
perhatian khusus terhadap Pulau
Bawean. “Pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana sudah bisa dinikmati oleh masyarakat
Pulau Bawean, seperti jalan lingkar,
bandara, rumah sakit dan lainnya,”
katanya.
Dia menilai, tawaran Bawean
menjadi kota dan bergabung dalam
Provinsi Madura dianggap sebagai
orang mimpi. “Jika menuruti tawaran menjadi Provinsi Madura, kami khawatir nantinya jadi kabupaten yang dianaktirikan. Ataupun penyesalan seperti nasib Timor Timur
setelah melepaskan diri dari Indonesia,” katanya.
Pernyataan lebih keras lagi disampaikan KH Abdul Latif. Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sangkapura ini mengungkapkan, Bawean tidak bisa dipisahkan dengan Kabupaten Gresik. “Bagi
kami Kabupaten Gresik adalah harga mati, ngapain mau ikut Madura,”
tegasnya.
Dikatakan, secara adat istiadat Pulau Bawean lebih dominan melayu
bukan Madura. “Dulu ketika di bawah pemerintahan Kabupaten Tuban, ketika
Sunan Bonang berdakwah
menyatu dengan kultur masyarakat
Pulau Bawean. Namun ketika di
bawah kerajaan Sumenep ada paksaan untuk menerapkan bahasa Madura. Sehingga banyak warga Bawean asli yang pergi merantau kebanyak
daerah di nusantara,” terangnya.
Lebih lanjut KH Abdul Latif menegaskan, Pulau Bawean adalah Kabupaten Gresik, bukan Kabupaten
apalagi Provinsi Madura. “Jadi adanya tawaran bergabung
dalam Provinsi Madura mutlak
ditolak oleh masyarakat Pulau
Bawean,” tegasnya.
Terpisah, Muntarifi Anggota
F-PPP DPRD Gresik menilai, tawaran tersebut seperti mimpi di siang bolong. “Mustahil diterima
oleh masyarakat Pulau Bawean,
karena pemerintah kabupaten
Gresik sudah memberikan perhatian penuh terhadap pemba-
ngunan di Bawean,” ungkapnya.
Adanya rencana tersebut
hanya statemen untuk mewacanakan Madura jadi provinsi yang
dinilai sampai sekarang belum
layak.
(bst)
