Persatuan Perangkat
Desa Indonesia (PPDI) kecewa
dengan kinerja BPD (badan permusyawaratan desa) dan tenaga
pendamping desa. BPD selama ini
terkesan hanya sebagai stempel
kepala desa. “BPD seperti boneka,
sedangkan keberadaan pendamping desa tak banyak membantu,”
kata Ketua PPDI kecamatan Tambak, Amyadi, Jumat (1/4).
Menurut Amyadi BPD tak mampu melaksanakan fungsinya sebagai patner kerja kepala desa.Seharusnya lembaga ini sebagai
alat kontrol ataupun mengevaluasi
kinerja kepala desa dan aparatnya.
“Apalagi dana desa yang diterima
tidak sedikit, butuh pengawasan
agar tepat sasaran,” katanya.
Diakuinya, seluruh kinerja kepala
desa masih banyak kekurangan
dalam menangani dana.Diantaranya soal transparansi keuangan.
Ironisnya BPD tak bisa berbuat apa-apa seperti boneka. “ Ada tidaknya
BPD sepertinya sama saja,”ujarnya.
Faktanya, BPD hanya dimintai
tandatangan saja. Pada proses
pembuatan APBDes misalnya kurang diajak berkomunikasi. Pihak
kepala desa terkesan masih tertutup.
Amyadi juga menyoroti kinerja
pendamping desa yang direkrut dengan cara tak profesional, sehingga
kinerjanya banyak mengecewakan.
“Banyak yang kurang mengetahui
dibidang administrasi keuangan
dana desa,”jelasnya. (bst)
