Media Bawean, 22 Januari 2012
Fauzi Ra'uf (Mantan Ketua PCNU Bawean) menuding pemerintah telah salah sasaran dalam memberikan bantuan kepada pondok pesantren (ponpes) di Pulau Bawean.
Menurutnya, banyak pondok pesantren aktif dengan memiliki santri banyak tak memperoleh bantuan, sebaliknya ada pondok pesantren tidak memiliki santri justru mendapatkan bantuan. "Beberapa waktu lalu saya sempat melihat data pesantren yang memperoleh Dana Operasional Pesantren (DOP) dari Pemkab Gresik, yang dapat ada 13 pesantren, padahal jumlah semuanya sekitar 23 pesantren di seluruh Bawean,"katanya.
"Di Kecamatan Sangkapura ada sebanyak 11 pesantren, yang dapat hanya 5 pesantren. Anehnya diantara yang dapat, ada Pesantren Palsu, hanya sekedar surau, tapi mengaku Ponpes. Ada lagi yang memang tidak ada santri, tidak ada kyai, yang ada hanya surau kosong, sementara banyak Pondok Pesantren lain yang berhak menerima bantuan, tetapi tidak mendapatakn apa-apa,"ungkap Fauzi Rauf.
Zainuddin sebagai Kasi Kesra kecamatan Sangkapura dihubungi Media Bawean (minggu, 22/1/2012), mengatakan ada 5 pondok pesantren di Sangkapura yang memperoleh bantuan dana operasional pesantren (DOP) sebesar Rp.5juta.
"5 Pondok Pesantren penerima bantuan semuanya aktif dan memiliki santri, yaitu Pondok Pesantren KH. Nasir Guntung, Pondok Pesantren KH. Anwari Kebuntelukdalam, Pondok Pesantren Hasan Jufri Lebak, Pondok Pesantren Kyai Muzajjad Kumalasa, dan Pondok Pesantren Kyai Zainuddin di Suwari,"terangnya.
"Memang tidak semuanya pondok pesantren menerima bantuan dana operasional pesantren (DOP), tetapi digilir tahun berikutnya yang belum memperoleh bantuan,"ujarnya.
Pardik sebagai Kasi Kesra Kecamatan Tambak dihubungi Media Bawean via ponselnya tidak aktif.
Sedangkan Suropadi sebagai camat Tambak, menyatakan ada 8 Pondok Pesantren di kecamatan Tambak yang memperoleh dana bantuan. Diminta disebutkan pondok pesantren mana saja yang memperoleh bantuan, Camat menyatakan tidak hafal sehubungan data dipegang oleh Kasi Kesra kecamatan Tambak.
"Kedepan semestinya perlu diadakan verifikasi atas keberadaan pondok pesantrean, sehingga dana operasional pesantren (DOP) tepat sasaran,"jelasnya. (bst)
