Media Bawean, 6 Mei 2012
Nasib guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) di Pulau Bawean sangat mengenaskan dan butuh perhatian khusus dari Pemerintah Republik Indonesia. Ungkapan duka atas nasibnya, disampaikan oleh pahlawan tanpa tanda jasa dalam pertemuan bersama Hari Susilo (Ketua Pimpinan Wilayah Guru Tidak Tetap Indonesia) Jawa Timur, sabtu (5/5/2012), bertempat di MINU Tanjung Anyar, desa Lebak, Sangkapura, Pulau Bawean.
Dalam pertemuan, dihadiri sebagian besar guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sebagian dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Pulau Bawean.
Ungkapan guru, diantaranya pendapatan honor yang diterima setiap bulan terlalu kecil antara Rp.100ribu sampai Rp.150ribu. Sedangkan kewajibannya mengajar setiap hari di sekolah, terkecuali hari minggu dan hari besar nasional.
"Bila dibandingkan pendapatan atau gaji guru berstatus pegawai negeri sipil, ibarat langit dengan bumi,"katanya.
Anehnya, menurut guru honorer ternyata pemerintah lebih memperhatikan nasib guru berstatus PNS yang gajinya selalu dinaikkan setiap saat, serta sertifikasi dinomorsatukan. "Artinya guru PNS dimanjakan, sedangkan guru honorer diinjak-injak,"paparnya.
Kenyataannya, ungkap guru honorer di SDN, menyatakan guru honorer selalu dituntut aktif ke sekolah setiap hari, sedangkan guru berstatus PNS terkadang mendapat kelonggaran khusus. Sementara pendapatan gaji honorer bulanan yang diterimanya sangat kecil, yaitu Rp.150ribu.
Salah satu kepala MINU mengatakan bahwa tunjangan guru-guru honorer yang diterimanya selalu dipotong tidak utuh 100%. "Serba salah, bersuara pendapatan untuk kesejahteraan guru dipangkas atau dikurangi, tidak bersuara pendapatannya selalu dikurangi alias disunat,"ungkapnya.
Sedangkan sertifikasi, pemerintah dalam penerapannya lebih mendahulukan guru berstatus PNS, sedangkan jatah guru honorer yang tersertifikasi di Pulau Bawean sangat minim. "Hasilnya guru berstatus PNS memperoleh pendapatan lebih besar, dampaknya guru honorer nasibnya ditelantarkan,"terang guru honorer.
Merespon pernyataan guru honorer atau guru tidak tetap di Pulau Bawean, Hari Susilo sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia (PGTTI) Jawa Timur menyatakan siap memperjuangkan nasib guru honorer di Pulau Bawean.
Menurutnya, guru sebagai pengajar yang berprofesi mencerdaskan kehidupan bangsa selayaknya kesejahteraannya diperhatikan oleh pemerintah. "Tanpa membeda-bedakan lembaga, ormas ataupun golongan, sehingga nasibnya tidak ditelantarkan seperti GTT di Pulau Bawean,"pungkasnya.
Hari Susilo menawarkan banyak opsi untuk memperjuangkan nasib guru honorer di Pulau Bawean, diantaranya melalui pendataan serta kelengkapan data yang nantinya diperjuangkan melalui pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat.
"Tidak salah kita berjuang untuk memperbaiki nasib kita agar lebih baik dan sejahterah, apalagi perjuangan serta profesi sebagai guru honorer sudah terbukti bukan data fiktif. Tetapi perjuangan harus melalui jalur yang tepat dengan mengedepankan etika dan sopan santun melalui jalur musyawarah bila ada permasalahan,"terangnya.
"Sampai kapan pemerintah akan memperhatikan nasib guru di Pulau Bawean? apalagi letaknya ada didaerah kepulauan yang layak dapat perhatian khusus sebagai pejuang mencerdaskan anak negeri Indonesia tercinta,"imbuhnya.
Dalam pertemuan dibentuk Pengurus Persatuan Guru Tidak Tidak Indonesia Kabupaten Gresik, alasannya menurut Hari Susilo dibentuk atasnama Kabupaten Gresik, dikarenakan PGTTI Gresik belum terbentuk, lebih dahulu di Pulau Bawean. Di Jawa Timur, PGTTI yang aktif di Kota Malang dan Jombang. (bst)
Pengurus Pimpinan Daerah Persatuan Guru Tidak Tetap (PGTTI) Kabupaten Gresik, sebagai berikut :
Katua : Faruq, MS.
Wakil Ketua I : David Dimyati
Wakil Ketua II : Jumali
Sekretaris : Zakariyah
Wakil Sekretaris : Jamaluddin
Bendahara : Hasyim
Wakil Bendahara : Hosna.
