Media Bawean, 30 Desember 2014
Bung Hatta Tour: Diskusi Musikal Anti-Korupsi
11 Universitas, 11 Kota, 11 Tahun Hari Anti-Korupsi Internasional digelar di Gedung Pramuka Gresik, hari rabu (29/12/2014), kerjasama Perkumpulan BHACA (Bung Hatta Anti-Corruption Award) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gresik.
Hadir Dadang Trisasongko (Sekjen Transparansi Internasional Indonesia) dan M. Berkah Gamulya (Direktur Eksekutif BHACA) sebagai nara sumber bersama group band simponi, serta Rektor Universitas Gresik Prof Dr Drs Sukiyat SH Msi, juga PLN Distribusi Jawa Timur dan General Menager PT. PLN Area Gresik.
M. Berkah Gamulya (Direktur Eksekutif BHACA) dalam membuka kegiatan Bung Hatta Tour: Diskusi Musikal Anti-Korupsi
11 Universitas, 11 Kota, 11 Tahun Hari Anti-Korupsi Internasional memperkenalkan Perkumpulan BHACA (Bung Hatta Anti-Corruption Award) merupakan komunitas yang sadar mengenai bahaya-bahaya korupsi bagi kelangsungan hidup berrnasyarakat dan berbangsa.
Menurutnya, BHACA mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam memberikan dorongan (encouragement), pemberdayaan (empowerment) dan perlindungan (protection) bagi mereka yang telah berjuang melawan praktek-praktek korupsi dan mengupayakan perubahan itu.
"Sejak tahun 2003, para penerima award ini antara lain: Moh. Yamin, SH (alm.), Syamsul
Qamar, Erry Riyana Hardjapamekas dan Karaniya Dharmasaputra. Dan pada
tahun 2004, penerima anugerah BHACA adalah Gamawan Fauzi dan Saldi Isra.
Pada tahun 2008, Anugerah BHACA ke tiga diberikan kepada Dr. Sri
Mulyani Indrawati, Amien Sunaryadi Ak, dan M. Busyro Muqoddas SH. Penghargaan Anugerah BHACA 2010 diberikan kepada :
Ir. Joko Widodo (Walikota Surakarta)
yang kini menjabat Presiden Republik Indonesia, dan Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah pimpinan H. Herry Zudianto, SE.,Akt.,MM. Kemudian tahun 2010 dengan penerimanya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sewaktu menjabat sebagai Walikota Surakarta (Solo) dan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto,"terangnya.
Adapun tujuan kegiatan, menurutnya untuk menyebarkan informasi tentang usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, memperluas gerakan anti-korupsi kepada generasi muda dan sosialisasi penjaringan calon penerima BHACA, dengan metode populer. Ini menjadi bagian dari kerja-kerja pencegahan korupsi yang tidak kalah penting dengan kerja-kerja penindakan hukum.
Bung Hatta Tour yang berlangsung pada 1 s/d 30 Desember 2014 ini diselenggarakan BHACA bekerjasama dengan PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan band Simponi (juara 2 kompetisi internasional musik anti-korupsi Fair Play 2012 di Belgia/Brazil dan juara 1 kompetisi internasional Sounds of Freedom 2014 di Inggris).
Memukau seluruh peserta diskusi, beberapa lagu ciptaan SIMPONI dinyanyikan disela-sela penyajian materi. Hampir semua lagu memiliki tema kemanusiaan termasuk fenomena korupsi.
M. Berkah Gamulya, Direktur Eksekutif BHACA mempresentasikan sosok Bung Hatta, yang dengan posisinya sebagai wakil presiden tetap hidup sederhana dan jauh dari sikap korup.
“Begitu sederhana dan penuh integritasnya Bung Hatta, bahkan beliau sampai meninggal tak mampu membeli sepatu impiannya, padahal sebagai wakil presiden tentu mudah baginya untuk mendapatkannya,"tuturnya..
“Bung Hatta tidak punya mobil pribadi. Suatu hari ibunya datang dari Sumatera ingin menjenguk anaknya yang wakil presiden. Bung Hatta tidak mau pakai mobil dinas, ia memilih pinjam mobil keponakannya,"papar Gamulya.
Korupsi mempunyai dampak buruk bagi bangsa dan negara. Akibat korupsi, lahirlah kemiskinan, kejahatan sosial, atau kerusakan lingkungan. Ujung-ujungnya, ini semua menyebabkan kerugian besar bagi negara. Karena itu perlu ada gerakan untuk memberantasnya, terutama dengan motor dari anak muda termasuk mahasiswa.
Rendy Ahmad, vokalis band Simponi yang masih keturunan Pulau Bawean, Gresik dalam tour anti korupsi di 11 kota itu terus melantunkan lagu-lagu anti korupsinya menyebutkan bahwa pemuda harus bergerak di depan melawan korupsi ini dengan caranya masing-masing.
“Indonesia kan sebenarnya kaya. Lautnya, hutannya, tambangya, banyak sekali. Tapi karena korupsi, anak-anaknya sendiri malah tak bisa sekolah,” keluh Rendy. “Kita sebagai pemuda harus berani bersuara. Berani menyampaikan. Kami bisanya dengan musik, kami harap teman-teman lain pun bisa di bidangnya masing-masing melawan korupsi ini,”ajak Rendy..
Korupsi politik di Indonesia masih dominan dan sulit diberantas. Hal ini yang menyebabkan skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2014 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) hanya naik 2 digit dari 32 menjadi 34.
"Artinya problem korupsi politik merupakan akar dari masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi politik telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan akses kesejahteraan bagi warga Indonesia," kata Dadang Trisasongko (Sekjen Transparansi Internasional Indonesia).
Pada 2013 skor IPK Indonesia serupa dengan tahun 2012 yakni 32. Peringkat Indonesia tahun 2012 adalah 118, naik pada tahun 2013 menjadi 114. Sedangkan peringkat Indonesia tahun 2014 berada pada posisi 107 dari 175 negara yang diukur Transparansi Internasional.
Indonesia masih kalah jauh dari dua negara tetangga yakni, Singapura dan Malaysia. Singapura berada di peringkat 7 dengan skor IPK 84 sedangkan Malaysia berada pada peringkat 51 dengan skor 52.
Menurut Dadang Trisasongko, skor IPK Indonesia tahun 2014 yang hanya naik dua digit dari tahun 2013 menandakan, para pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi, Pemilu 2014 gagal memanfaatkan momentum transisi pemerintahan sebagai kesempatan untuk mendongkrak skor IPK dengan menunjukkan integritas pemilu.
Hal itu mengkonfirmasi hasil survei persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu yang dilakukan KPK tahun 2013 dimana 71% responden menilai praktik politik uang merupakan hal umum yang terjadi di Indonesia. Bahkan, 92% responden menyatakan pemimpin atau politisi tersangkut korupsi umum terjadi di Indonesia.
Sekjen TII Dadang Trisasongko menjelaskan, maraknya korupsi politik tercermin dari kualitas DPR. Buruknya kinerja parlemen tidak terlepas dari besarnya wewenang DPR, sementara pengawasannya lemah.
Sebagai salah satu solusi adalah pengawasan ketat dari publik. Namun, hal ini juga memerlukan peran partai politik dalam memberikan pendidikan ke publik.
"Dimana ada kekuasaan tetapi kontrolnya lemah pasti korup. Sejak era reformasi lembaga yang paling kuat adalah DPR. Namun tidak bisa kita mengandalkan Badan Kehormatan (BK) DPR, perlu masyarakat yang mengontrolnya tetapi, partai politik juga perlu mengadakan pendidikan politik untuk mencerdaskan masyarakat," jelasnya.
Dikatakannya, dalam penegakan hukum, KPK layak diapresiasi karena berhasil memecah kasus-kasus korupsi politik ketimbang lembaga penegak lain. Artinya, KPK juga perlu didukung dalam melaksanakan penegakan hukum.
Namun demikian, upaya penindakan dalam pemberantasan korupsi juga perlu diimbangi dengan perbaikan-perbaikan dalam birokrasi.
"Kita patut prihatin saat ini wajah-wajah koruptor semakin-lama
semakin muda. Pasti ada yang keliru dari cara bangsa ini mendidik dan
mempersiapkan kaum muda,” tandas Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal
TI Indonesia. (bst)
.jpg)
