Oleh : Ending Syarifuddin*)

“Diusir tetangga karena membongkar kecurangan --Guru yang meminta alif, anak siami, memberikan sontekan kepada teman-temannya pada saat ujian nasional bulan mei lalu di SDN Gadel II, Surabaya. Pen.-- Siami mendapat dukungan luas. Teladan dari keluarga sederhana”. (Majalah Tempo edisi 26 Juni 2011). 

Di tengah hingar-bingar kasus - kasus amoral yang menimpa sejumlah elite di negeri ini dan tidak sedikit orang yang mulai kehilangan kepercayaan dan harapan, berita ini benar-benar menjadi sayatan atas gelembung bisul dalam dunia pendidikan kita. 

Adalah SIAMI, anak kampung dari pasangan Kawi dan Sutri, memberi sedikit pelita bagi kesadaran kita bahwa kita masih patut optimis menghadapi masa depan, dan luar biasanya, Allah “mengutus” SIAMI – dari kalangan orang biasa, bukan priyayi, bukan Kiai, Bukan Guru, Bukan Ustadzah, bukan menteri, bukan presiden, bukan tokoh masyarakat--- untuk menegur kita semua. Saya memiliki keyakinan,–kalau kita mau berfikir— ini adalah peristiwa yang LUAR BIASA, karena beberapa hal: Pertama, SIAMI memberi semacam “syarah” –untuk tidak mengatakan gugatan-- atas “matan” tradisi keagamaan kita yang mulai luntur. Mengapa SIAMI ? Nama yang memperlihatkan latar belakangnya yang “abangan” ini menjadi semacam “utusan” Tuhan untuk menegur kita yang berlatar tradisi santri. Menegur Syarifuddin, Nazaruddin (Dua nama beraroma santri yang sekarang santer tersangkut kasus amoral) dan termasuk kita semua yang memiliki nama dan tradisi santri. 

Dan anehnya, peristiwa ini berlangsung tak lama setelah Tuhan “mengutus” Udin Sedunia untuk membuat lagu satire, lagu kocak yang sebenarnya mengandung olok-olok untuk kelompok Santri -agamawan – yang diwakili orang-orang yang bernama belakang din (yang artinya agama) – yang telah jauh meninggalkan tradisi besarnya, akhlakul karimah, berupa kesantunan, kesahajaan, kesederhanaan, kewira’i-an, keguyuban, persaudaraan, dan tak terkecuali kejujuran.

SIAMI jelas menohok ke dasar sanubari dan doktrin kaum santri, terlebih --jika memang benar—SIAMI bukanlah lulusan pesantren atau madrasah. SIAMI belajar dari guru Sorganya, Sutri, Ibu Siami sendiri. Ibu Sutri selalu menanamkan kejujuran pada anak-anaknya. “Kami memang tidak kaya”, kata Ibu Sutri, “tapi jangan miskin kejujuran”. Ini pulalah yang sekarang diwariskan oleh Siami pada anaknya, Alif Achmad Maulana. 

Hebohnya kasus Siami adalah pertanda mulai redupnya akhlakul karimah di lingkungan masyarakat kita. Telah bergesernya orientasi hidup masyarakat kita. Kejujuran hanya bisa ditemukan di museum, karena telah menjadi scarcity (barang langka). Na’udzubillah. 

Kedua, Nama SIAMI adalah sosok yang mewakili kaum Alit (bahasa jawa yang berarti orang kecil), bukan dari kalangan elite (kalangan atas). Saya meyakini bahwa Allah SWT merangkai sebuah peristiwa tidak ada yang serba kebetulan. Allah memiliki rahasia besar atas ciptaannya. Dan salah satunya adalah pelajaran “kejujuran” yang datang dari masyarakat kecil, yang tumbuh dari bawah, di tempat persemaian yang tulus dan bersahaja. Bukan kejujuran yang di tanam secara paksa dan sekenanya, seperti kebijakan Mahkamah Agung dalam membuat Kantin Kejujuran yang “bangkrut” di sejumlah sekolah. 

Jika setiap kita adalah pemimpin, maka hati-hati dalam membuat kebijak(sana)an untuk rakyatnya/ yang dipimpinnya. Bertindaklah atas dasar prinsip kemaslahatan ummatnya, bukan kemaslahatan sendiri (Tasharruf al-imaam ala al-rakyah manuthun bi al-maslahah). Ini berlaku mulai dari komunitas terkecil, seperti yang dicontohkan oleh Ibu Sutri, keluarga sampai komunitas Negara atau bahkan dunia. 

Dalam kepemimpinan dibutuhkan karakter dan jiwa besar, cerdas dan kreatif. Kepemimpinan seperti ini tidak mensyaratkan harus berpendidikan tinggi. Buktinya, Pemimpin-pemimpin besar dunia, tak terkecuali di negeri kita, banyak yang tidak berlatar pendidikan tinggi. Ini berlaku di berbagai bidang, Suksesor di bidang Bisnis-tekhnologi misalnya, kita mengenal Thomas Alfa Edison (Penemu Lampu & Pendiri General Elektrik); Henry Ford (Pendiri Ford Motor); Bill Gates (Pendiri Microsoft); Ted Turner (pendiri CNN); Michael Dell (Pendiri Dell Computer); Steve Jobs (Pendiri Apple Computer); Ralph Lauren (Pendiri Polo). Mereka adalah beberapa contoh orang sukses yang tak memiliki ijazah perguruan tinggi.

Dan Ketiga, SIAMI bukanlah dari kalangan berpendidikan. Pendidikan formalnya hanya SMP PGRI di Kedungrukem, Gresik. Siami menjadi semacam responsi atas kegusaran beberapa kalangan berkaitan dengan gersangnya nilai-nilai keutamaan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan kita. Pendidikan menjadi hanya rutinitas formal dan angka-angka. Pendidikan yang diharapkan akan memberi nilai lebih bagi kemanusiaan, tidak cukup memberikan solusi atas problem kemanusiaan melainkan telah memenjarakan kemanusiaan kita sendiri. Pendidikan kita lebih banyak berhenti dalam indikator-indikator kuantitas, ketimbang kualitas. Lebih banyak mengejar jumlah siswa dan gedung yang bagus, ketimbang output siswa yang berprestasi & berkarakter. Celakanya, sekolah juga memberi asupan yang paradox. Di kelas Guru Agama mengajari siswa untuk berakhlakul karimah dan bersikap jujur, tapi di ujian Guru menganjurkan sebaliknya? Astagfirullah. Benar pula, belum kering diskursus public berkenaan pendidikan karakter dan Pancasila, Siami sedang menjadi Guru kita semua. 

Adakah Sosok SIAMI di Bawean? Pertanyaan seperti ini tentu membuncah dalam kesadaran primordial saya. Kita rindu sosok pribadi dari kalangan Agamawan yang berfikir dan berjiwa besar yang terus menjadi tempat berteduh dan oase yang menyejukkan bagi ummat (rahmatan lil aalamin) tanpa batas (suku, golongan dan partai). Agamawan yang jujur menebarkan rahmat dan ukhuwwah, bukan perpecahan. Agamawan yang menjadi curahan hati (curhat) dari semua kalangan, dari mulai politisi, santri atau bajingan. Kita rindu Pemimpin yang lebih mendahulukan kebutuhan ummat ketimbang kenikmatan sendiri dan sesaat. Kita rindu Pemimpin yang mau hidup sederhana dan bersahaja, bukan pemimpin yang hidup berfoya-foya atas hasil jarahan harta Negara.

Dan semua kerinduan kita itu akan terobati, apabila fondasi pembangunan karakter bangsa kita, yaitu pendidikan, tidak hanya sekedar dilakukan reformasi melainkan kita rekonstruksi dan transformasi. Hal ini karena, pendidikan kita sudah seperti penyakit akut dan kronis. Dari beberapa informasi yang saya dapat dari praktisi pendidikan di Bawean, Instruksi sontekan seperti yang terjadi di SDN Gadel II, Surabaya itu, di Bawean bukanlah isapan jempol belaka. Konon sudah terjadi bertahun-tahun. Tapi, saya husnudzdzon, semoga semua prestasi hasil ujian nasional di Bawean bukan karena sontekan. Sebab jika itu terjadi, kita telah menanam bom waktu untuk generasi kita, mencetak generasi yang ambigu, generasi yang tidak jujur, generasi yang mengalami –dalam istilah psikologi—split personality. Dan jika itu masih terjadi, kita telah melakukan dosa besar dan berjamaah karena telah mencetak calon pemimpin yang tidak jujur dan amanah. Padahal keunggulan bangsa-bangsa besar seperti Jepang, Korea, AS, Inggris, dan Cina, karena pendidikan mereka mencetak generasi yang selain cerdas juga berkarakter kuat: generasi yang tidak pernah takut gagal, generasi yang berani mencoba, berani terhadap resiko, kreatif dan siap sukses (tidak lupa diri). Mereka tidak hanya melihat hasil melainkan proses, bahwa sesuatu yang diproses dengan cara tidak benar hasilnya pasti tidak benar. 

Ala Kulli hal, Kalau itu masih terjadi di Bawean, kayaknya kita harus malu pada Siami, Sosok pribadi berjiwa SANTRI dari orang berlatar Abangan, mewakili kalangan orang kecil yang berjiwa besar , dan mencerminkan pribadi berkarakter dari kalangan tidak berpendidikan tinggi. Pendek kata, Siami sedang mengajari kita semua kaum agamawan, kaum Elit dan Kaum Berpendidikan untuk berfikir ulang tentang paradigm dan metode dalam keagamaan, kepemimpinan dan pendidikan kita. Maka, bersatulah kaum agamawan, kaum elit dan pendidik untuk mengajarkan kejujuran. Wallahua’lam.

Oleh : Ending Syarifuddin*)

Saya termasuk orang yang berada pada tahap “haqqul yakin” bahwa proses pendidikan bersifat alamiah, lahir dari cara dan proses yang alamiah, cara berfikir yang berusaha “membaca” tanda-tanda alam. Karena itu, modus produksi dalam proses pendidikan senyatanya sama dengan modus produksi konsumsi makanan. Bedanya, pengetahuan & wawasan bersifat in-natura (tidak bersifat bendawi) yang menjadi bahan dasar konsumsi pikiran (otak) sedangkan makanan bersifat natura (bendawi) dan menjadi bahan dasar konsumsi tubuh biologis manusia.

Jika belakangan ini kita dikejutkan dengan banyaknya makanan yang tidak layak konsumsii karena kandungannya yang banyak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh kita, hal yang sama juga terjadi pada konsumsi pengetahuan kita yang banyak diproduksi oleh lembaga-lembaga pendidikan. Terdapat banyak pengetahuan yang diasup kepada anak didik kita bersifat “menipu” dan “meracuni” alam diri (micro-cosmos) dan alam jagat (macro-cosmos) kita.

Padahal seperti halnya makanan, pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Pendidikan yang menghasilkan anak didik menjadi manusia yang utuh-sejati dengan cerminan keseimbangan diri yang baik antara jiwa dan raga,antara kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emotional (EQ), Kecerdasan Spiritual (SQ) serta kecerdasan menghadapi tantangan.

Senyatanya, zaman sudah berubah. Semua orang ingin serba cepat. Walhasil, cenderung mengabaikan proses dan ingin segera mendapat hasil. Apalagi di negara dengan etos kerja rendah seperti Indonesia (mungkin juga Bawean). Akibatnya, budaya instan mulai masuk ke setiap kehidupan kita. Terlebih zaman kita sekarang ini segala sesuatu dapat kita raih dengan mudah, praktis dan cepat. Perkembangan teknologi telah memanjakan kita, dunia ini seakan-akan dilipat-lipat sedemikian rupa. Mau ngobrol dengan siapa saja di belahan dunia lain, tinggal angkat telepon atau buka internet. Ingin belanja atau makan di restoran tapi malas keluar, tinggal pesan lewat telepon atau beli lewat situs internet. Mau transaksi —transfer uang, bayar listrik, kartu kredit, beli pulsa— tidak perlu susah-susah ke bank atau ATM. Semua bisa dilakukan lewat handphone. Dunia tekhnologi telah menjadi “agama baru” yang memunculkan ideologi manja dan malas ribet di kalangan generasi kita “generasi capek deh”.

Demikianlah, asupan pengalaman dan pengetahuan yang dirasakan secara nyata oleh kita sehari-hari telah menjadi susunan akumulatif yang membentuk pengetahuan dan budaya tersendiri, budaya baru “Budaya instant” atau budaya serba ingin cepat dan malas berproses. Akhirnya dari pada berlama-lama memasak cukuplah makan “Mie Instant”. Padahal makan mie instant bukanlah makanan yang sehat bagi tubuh kita, dampaknya memang tidak langsung terasa. Tapi tidak sedikit yang sudah menyadari, terutama orang-orang tua kita yang bisa membandingkan karena pernah mengalami mengkonsumsi makanan yang serba alami. Bandingkan, dulu di Bawean masih banyak ditemukan orang cukup sehat dengan usia sampai 100 tahun, tapi sekarang usia 50 tahun saja sudah kelihatan renta. Ini hampir pasti berkenaan dengan asupan makanan yang tidak lagi alami, tapi sudah tercampur dengan banyak zat pengawet dan sejenisnya.

Memang, banyak orang yang telah mendapatkan sesuatu dengan mudah membuatnya enggan bersusah payah. Tak mau melewati proses. Alias malas. Yang penting cepat !. Bermutu atau tidak, itu urusan nanti. Berorientasi hanya pada hasil. Proses tidak penting. Parahnya, “virus” itu sudah menyebar ke berbagai aspek kehidupan. Ingin sukses dengan cara instan. Jadilah, banyak orang korupsi, punya gelar palsu, beli skripsi, ijazah aspal, asal lulus, cepat kaya lewat penggandaan uang dan lain sebagainya. Kalau memang berat, membosankan dan ketinggalan zaman mengapa kita harus bermutu? Kalau ada cara cepat yang memberi hasil, mengapa tidak dicoba?. Lebih lanjut, sekarang ini sudah terjadi pergeseran nilai di masyarakat. Orang makin individualis dan cenderung melecehkan hak orang lain. Untuk mengejar kesuksesannya, orang tak ragu-ragu mengorbankan orang lain. Tidak sedikit dari kita yang bangga mendapatkan ”kesuksesan hidup duniawi” dengan cara-cara yang melanggar ”sunnatullah”.

Munculnya ”budaya instant” ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya, hampir bisa dipastikan bertali-temali dengan konstuksi pengetahuan dan keyakinan atau bahkan konsumsi makanan yang kita terima (tidak halalan thoyyiban). Dan pada saat yang sama akumulasi pengalaman ”menyimpang” ini menjadi konstruksi budaya baru yang permissive (dimaklumi) secara sosial dan masuk menjadi tumpukan kesadaran yang diwariskan kepada anak-cucu kita. Jadilah ”pengetahuan” yang diajarkan di sekolah hanya berhenti sebatas pengetahuan, yang tidak ada pengaruhnya pada keyakinan dan perilaku sosial. Jadi kalau sekolah/madrasah/pesantren kurang memberi atsar (pengaruh) bagi pembentukan karakter seorang anak didik, mengapa demikian?.

Saya hanya patut menduga pasti, bahwa Pertama, karena lembaga pendidikan kita tidak cukup mencerminkan atau bahkan bisa dikatakan bergeser dari visi dan misi dasar lembaga pendidikan untuk membentuk karakter anak didik yang cerdas-berkualitas dan memiliki akhlak dan moral yang baik. Barangkali karena lembaga pendidikan kita hanya peduli pada ”gengsi” kelembagaan dengan berfikir kuantitatif (jumlah murid, prosentase lulusan, gedung serta sarana, dll.), sehingga banyak mengorbankan kualitas anak didiknya. Atas nama gengsi lembaga, banyak lembaga pendidikan kita yang mengajarkan anak didiknya ”berbuat tidak jujur” dengan cara ”mengkatrol nilai” atau membocorkan soal-soal ujian. Bayangkan, dengan cara demikian, lembaga pendidikan kita secara nyata mengajarkan ”kemunafikan (hipokrit)” pada anak-didiknya. Di kelas anak didik diajari berbuat baik dan jujur, di saat yang lain guru mengajari anak didiknya berbuat curang. Kontradiktif dam ambigu. Bayangkan betapa bingungnya anak-didik kita yang lahir dengan pengalaman yang ambigu. Sehingga sampai besar tumbuh menjadi generasi ambigu, satu sisi memahami bahwa agama dan pendidikan mengajarkan berbuat baik dan jujur, tapi pada saat yang sama lingkungan sosial dan keluarganya mempermaklumkan cara-cara memperkaya diri, membanggakan kekayaan melalui penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Kedua, dengan demikian anak didik kita kehilangan ”ketauladanan” (uswatun hasanah). Sudah mulai redup tokoh-tokoh yang bersahaja mengajarkan kearifan sejati, tokoh-tokoh yang lahir dari proses dan keprihatinan, tokoh-tokoh yang memiliki nafas panjang dan berkarakter serta menyediakan banyak waktunya untuk ummat. Tokoh yang berusaha menenggelamkan ambisi pribadi ke dalam samudera ”perjuangan” keummatan. Tokoh yang bersedia hidup sederhana dan tidak tergoda untuk bermewah-mewah, tokoh yang benar-benar menjadi Khodimul-ummah.

Ketiga, Situasi nisbi ketauladanan ini berbarengan pula dengan munculnya tokoh-tokoh fiktif yang diciptakan oleh industri hiburan dan televisi. Banyak film-film kartun dan anak-anak yang hadir menjadi idola baru anak-anak kita. Film-film dengan tokoh-tokoh fiktif itu juga pelan tapi pasti telah membawa nilai-nilai yang justru berbeda jauh dari nilai-nilai yang kita ajarkan di bangku sekolah/madrasah/pesantren dan kearifan tradisi kita. Anak-didik kita tumbuh menjadi generasi baru yang hilang jauh (lost generation) dari akar tradisinya. Anak didik kita tidak lagi cukup bersahaja menjelang magrib berangkat ke langgar-langgar, karena tidak ada lagi langgar-langgar yang cukup memiliki daya tahan mempertahankan kearifan. Langgar-langar yang dulu menjadi tempat memperdengarkan kisah-kisah dan sejarah Nabi dan Sahabat serta kisah-kisah yang penuh dengan keteladanan dan hikmah. Jadilah generasi kita yang mengidolakan Superman, Batman, Donald Bebek, Doraemon, dll. Heroisme tokoh-tokoh fiktif yang mengajarkan nilai-nilai dari dunia lain yang tak bermakna pada kehidupan nyata di sekitar kita.

Betapa kita telah kehilangan banyak hal kekayaan hazanah yang kita miliki dan tak lagi mampu bersemi di ruang semai halaman kita sendiri karena kita tak mampu lagi merawatnya karena (generasi) kita lebih tergoda pada cerita-cerita dan mimpi di negeri antah berantah.

Tiga hal di atas setidaknya bisa dianggap sebagai tumpukan kerak-kerak yang membuat lembaga pendidikan kita kehilangan ”kedigdayaan”, kecuali hanya sebagai pelengkap formal persyaratan menjadi CPNS. Bayangkan....... Pendidikan kita hanya mengantarkan anak didiknya mendapatkan ijazah, tidak lebih. Tidak perlu bersusah payah belajar cara mengolah masakan menjadi sedap, toh sekarang sudah ada MIE INSTANT. Panaskan air, pasang mie, lalu pasang bumbu, selesai. Tinggal makan. ITULAH GENERASI INSTANT.

Direktur Eksekutif Bawean Institute Jakarta; Direktur Utama PT. MADAH ARBATA Jakarta; Tenaga Ahli Anggota DPR-RI Fraksi PKB; Pengurus PP-LKKNU Jakarta; Mantan Ketua Senat Mahasiswa Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta; Mantan Presidium Forum Mahasiswa Syari’ah se-Indonesia (FORMASI); dan Mantan Ketua PB-PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan Mantan Koordinator KOBAR (Komite Bawean untuk Reformasi).

Oleh : Syarifuddin alias Ending*

“Wah… sekarang ini musim panen kamu ya”, saya membuka pembicaraan sambil bercanda ketika beberapa minggu yang lalu saya berkunjung ke tempat usaha teman saya yang bergerak di bidang percetakan dan advertising out-dor. Sembari saya lihat banyak sekali spanduk, stiker, surat yasin, jadual imsakiah, dll. order dari sejumlah politisi dari berbagai Partai.

Saya-pun datang dengan maksud yang sama, walaupun bukan untuk saya sendiri, membantu membuatkan bahan atribut kampanye salah satu teman saya yang berencana mengadu nasib dan peruntungan sebagai caleg (calon legislatif) di salah satu Partai Politik.

Berbeda dengan Pemilu 2004 yang lalu, Pemilu kali ini memang memiliki masa waktu yang panjang untuk kampanye dan mensosialisasikan diri dalam bentuk bukan arak-arakan dan mobilisasi massa. Lihatlah di sejumlah tempat dan media cukup banyak dan mudah kita temui gambar-gambar calon pemimpi(n) yang berharap peruntungan. Sepertinya tidak ada tempat dan waktu terlewatkan, semua harus diisi dengan sosialisasi dan “jual diri”, berharap partai dan namanya gampang dikenali “secara mudah dan cepat” oleh calon pemilih.

Tal ayal, momentum massive (yang menyertakan banyak massa) seperti bulan ramadhan dan idul fitri adalah momentum yang tak akan sepi dari gegap gempita “jual diri” seperti ini. Entah semacam ucapan selamat menjalankan ibadah puasa di beberapa stasiun TV, koran dan radio atau yang langsung seperti buka puasa bersama atau safari ramadhan dan Halal bi halal.

Melihat begitu banyaknya iklan dan spanduk Caleg dan Partai-partai, saya teringat dengan pernyataan teman saya. Dia bilang, “inilah tokoh spanduk”. Saya balik bertanya, “maksudnya”?. Dengan menyungging senyum teman saya berujar, “Ya kita semua ini kan sudah terbiasa hidup secara instan, makannya aja mie instan (mie yang langsung bisa dimakan dengan cepat), fast food, junk food, dll. Jadi segalanya ingin diperoleh dengan cara cepat tanpa perlu bekerja keras”.

Pernyataan teman saya tadi memang terlihat disampaikan dengan nada bergurau, tetapi substansi pesannya sangatlah serius. Serius menyangkut upaya dan kerja keras dalam meraih kesuksesan hidup. Ini berkenaan dengan akumulasi (penumpukan) kesadaran sosial budaya yang susul-menyusul dan menambah bahkan membentuk kebudayaan baru tersendiri, yang disebut ”budaya instan”.

Jika kita pahami dengan seksama, satu sisi generasi yang besar dan memegang ”kekuasaan” pada orde reformasi ini umumnya adalah generasi pewaris. Generasi yang banyak menikmati fasilitas-fasilitas sosial, ekonomi, dan politik yang sudah mapan dan ”ready fo use” (siap pakai). Generasi yang tinggal memetik hasil kerja-keras dari orangtua/generasi sebelumnya. Generasi ini umumnya memiliki pandangan yang serba disederhanakan: ”kalau bisa dengan cara mudah kenapa mesti cari yang sulit”.Generasi ini tentu tidak cukup mengalami dan mendalami proses melahirkan karya sosial yang diusahakan dengan berfikir serius, proses lama, dan berkeringat, bahkan dengan pengorbanan diri. Baginya, yang terpenting hasil akhir. Akhirnya, kebanyakan generasi ini lebih senang menjadi ”penikmat hasil” dari pada ”berkarya”. Dengan kata lain, lebih baik menjadi ”konsumen” ketimbang jadi ”produsen”.

Dulu, yang kita tahu baik dari pitutur atau buku-buku biografi, kebanyakan tokoh-tokoh di Indonesia di tingkat nasional maupun lokal, baik di bidang sosial, ekonomi dan politik itu besar dan dibesarkan oleh karya dan perjuangan yang penuh dengan tantangan dan kerja keras. Kiai, misalnya, dulu mendirikan Pondok Pesantren selalu di daerah-daerah yang dikenal sebagai ”daerah rawan”, baik secara aqidah maupun prilaku sosial. Sehingga dengan tantangan yang tidak mudah, dahulu menjadi Kiai tidak cukup hanya berbekal fasih dan alim ilmu agama, namun juga harus memiliki bekal ”kanuragan” yang kuat melawan teror fisik dan non-fisik sekalipun. Sejarah Pondok Pesantren di Jawa umumnya demikian, seperti contoh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Pondok Pesantren Salafiyah Situbondo, Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin Wonorejo Lumajang, dll.

Di dunia ekonomi demikian pula, sebut saja Pengusaha sukses seperti H. Kalla (ayahanda Yusuf Kalla), Mas Agung (Pendiri Toko Buku Gunung Agung), Martha Tilaar (Pemilik Sari Ayu Martha Tilaar), Alim Husni (Pendiri Maspion Group), Bob Sadino (Pemilik Kem Chicks Supermarket), dll. Mereka sekarang menjadi besar dimulai dari usaha yang ”kecil”, kelas usaha kaki lima. Ada proses panjang dan berliku bahkan berkali-kali gagal. Tetapi dia tegar dan mau belajar dari ”kegagalan-kegagalan”nya. Itulah yang membuat mereka menjadi ”tangguh dan pantang menyerah”. Sikap ”istiqomah” yang berujung pada kesuksesan seperti itu hanya lahir dari pergulatan sosial yang tidak mudah. Tidak heran, bagi pengusaha tulen seperti mereka, modal utama berusaha bukanlah ”uang”, tetapi ”niat dan tekad yang bulat”. Atau biar lebih dekat, sebutlah Pengusaha di Bawean seperti H. Mansur Maksum, dulu juga memulai usahanya dari kecil dan dengan kerja keras.

Di sisi lain, kita dihanyutkan dalam arus modernisasi yang menjanjikan kenikmatan-kenikmatan hidup sesaat dan memanjakan yang secara halus ditularkan melalui ”gaya hidup” dan kemudian di-disseminasikan (disebarluaskan) melalui media yang sangat powerfull, seperti TV. Bayangkan, seusia anak saya yang masih 3 tahun saja, sedikit-sedikit sudah bisa bilang ”capek deh”. Konon, se-dunia tidak ada acara-acara TV yang se-bebas (liberal) di Indonesia. Kejahatan, kekerasan, pornografi, hidup serba mewah dan serba pesta selalu dipertontonkan secara cukup gamblang. TV membuat penonton menjadi permissive (acuh, tidak ambil pusing) sehinga lambat-laun menjadi tidak prihatin dan sensitive melihat kekerasan dan kemiskinan yang dialami banyak masyarakat kita.

Coba tonton Sinetron dan acara-acara TV kita yang hampir semua bersifat glamour dan hura-hura bahkan pelecehan terhadap lembaga keagamaan, pendidikan dan undang-undang. Bayangkan, sinetron TV dengan setting Pesantren dan busana muslim tapi jalan ceritanya sangat ”mistik”. Demikian pula, sinetron dengan setting sekolah tapi alurnya dominan hanya berkisah soal siswa pacaran, persaingan memperebutkan pacar, gosip, party dan yang lebih gila siswanya berseragam SLTP. Bahkan, adegan mereka pacaran dengan mengendarai sepeda motor di jalan raya-pun tanpa memakai helm. Puncak gunung es dari generasi yang lahir dengan ”budaya instan” dengan ”kenimatan sesaat”ini adalah generasi pemakai narkoba. Konon, narkoba ini sudah menyebar sampai ke Pesantren dan daerah-daerah pinggiran seperti Bawean. Na’udzubillah.

Dunia pendidikan kita juga ditulari virus budaya instan. Salah satunya, seperti disampaikan mantan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, Dr. Yahya Umar, adalah metode pendidikan yang diadopsi dari negeri Paman Sam (Amerika), yaitu ”Metode Pendidikan yang Menyenangkan”. Konon, menurut Doktor Lulusan Harvard ini, ”kita menggunakan metode ini yang di tempat asalnya sendiri sudah ditinggalkan”. Bagi Yahya Umar, anak didik kita tidak bisa diajari belajar bersenang-senang, melainkan harus diajari bahwa belajar itu susah, mendapatkan ilmu itu susah. Sehingga anak didik kita tidak sekedar pintar tapi juga memiliki fighting spirit, memiliki daya tahan dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan dan kesulitan. Maka, menurut Mantan Ketua Umum PMII Cabang Jogjakarta ini, anak didik kita tidak cukup hanya memiliki Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ), tapi juga butuh Kecerdasan Menghadapi Tantangan.

Jika ”generasi instan” yang akan menjadi pemimpin dan wakil rakyat, wajar jika mereka menjadi Bupati, Gubernur, Presiden dan atau Caleg tidak perlu bersusah-payah. Bagi mereka, menjadi tokoh tidak perlu harus bersusah payah memberikan perlindungan, advokasi dan perjuangan aspirasi rakyat secara sungguh-sungguh, lalu berdialog dan memahami penderitaan rakyat. Cara ini dianggap terlalu lama dan terlalu susah. Cara yang paling mudah hanya dengan membuat iklan, spanduk dan sejenisnya dengan menuliskan janji-janji serta slogan. Maka, calon pemimpin seperti ini bukannya berjuang memakmurkan rakyat banyak, melainkan hanya memakmurkan pengusaha spanduk. Dia-pun hanya menjadi ”TOKOH SPANDUK”. Tokoh Spanduk ini hanya menang di image (kesan), seolah-olah bersih dan memperjuangkan rakyat. Yang terjadi sesungguhnya hanyalah memperjuangkan dan memperkaya diri sendiri dengan cara ”jalan pintas”, yaitu korupsi.

Contoh belakangan dari ”Tokoh Spanduk” adalah Jaksa Urip (kasus Artalyta) dan M. Iqbal (Anggota KPPU). Jaksa Urip pernah dinobatkan sebagai ”Jaksa terbaik” dan M. Iqbal dikenal sebagai tokoh yang bersih. Mereka berdua menang di kesan (image), tapi faktanya? Wallahua’lam.

Dengan design politik pencitraan, memang kebanyakan dunia politik kita tidak mengenal kata ”ikhlas”. Dengan kata kata lain, dalam kamus politik kita tidak ada satu hal-pun yang didapat dengan ”gratis”. Karena itu, TOKOH SPANDUK sebenarnya lahir dari budaya politik pamrih. Terlebih dengan sistem politik yang masih mendasarkan pada kekuasaan pimpinan partai, seperti nomor urut. Tokoh Spanduk lahir karena negosiasi elite bukan negosiasi rakyat. Tokoh Spanduk tidak perlu repot-repot menemui Rakyat kecuali hanya sekali-sekala. Nomor ”urut jadi” bisa mudah diperoleh cukup dengan menyetor sejumlah uang tertentu kepada elite Partai.

Biasanya, dengan membawa bingkisan bantuan yang disertai stiker bertuliskan nama Caleg yang bersangkutan, Tokoh Spanduk ini hanya datang intensive ”membantu” rakyat pada saat-saat menjelang Pemilu. Dasarnya, rakyat kita gampang melupakan hal-hal yang lama dan cenderung mengingat hal-hal yang baru (Short memory syndrom). Bahkan, dengan fasih politisi jenis ini menggunakan dalih dan dalil ayat al-qur’an: wal-aakhiratu khairun laka minal ’ula dan wal-aakhiratu khairun wa abqa. Ayat ini diplesetkan menjadi dasar bahwa ”bantuan-bantuan politik yang paling akhir itu lebih baik dari pada bantuan di awal dan bantuan paling akhir lebih kekal ”dalam ingatan” calon pemilih. Demikianlah, bagi Tokoh Spanduk menemui rakyat secara intensive hanya perlu menjelang Pemilu saja. Selebihnya, rakyat cukup di sapa lewat TV, radio dan spanduk.

Jadi kalau kita semua, masyarakat Bawean, memilih calon pemimpin dan wakil rakyat dengan dasar ”transaksi uang” atau biasa dikenal dengan ”money politic” menjelang Pemilu, bukan atas dasar kemampuan dan komitmen pribadi calon untuk ”membela rakyat”, berarti kita sendiri sebenarnya harus siap kecewa dan tidak bisa menuntut apa-apa selama lima tahun karena kita sendiri telah menjual ”kedaulatan kita” kepada sang calon. Dan dengan demikian, kita sendiri pada dasarnya telah membuka pintu lebar-lebar bagi lahirnya ”TOKOH SPANDUK”. Wallahua’lam

*) Direktur Eksekutif Bawean Institute Jakarta; Direktur Utama PT. MADAH ARBATA Jakarta; Tenaga Ahli Anggota DPR-RI Fraksi PKB; Pengurus PP-LKKNU Jakarta; Mantan Ketua Senat Mahasiswa Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta; Mantan Presidium Forum Mahasiswa Syari’ah se-Indonesia (FORMASI); dan Mantan Ketua PB-PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan Mantan Koordinator KOBAR (Komite Bawean untuk Reformasi).

Syarifuddin Ra’uf *)

Seminggu yang lalu saya makan di warung pecel lele Lamongan di daerah Pegangsaan, Jakarta. Seperti biasa, menikmati hidangan sambil ngobrol santai sama Mas Jito, si empunya warung. Ngobrol banyak hal, dari soal pengamen sampai presiden, dari soal sepele sampe pengembangan ekonomi. Walaupun sibuk ngurusi warung , Mas Jito termasuk orang yang well informed . Suka mengikuti perkembangan berita. Tapi jika biasanya mas Jito pertanyaanya tergolong biasa, hari itu cukup luar biasa. “apa sih mas keuntungannya kita jadi warga negara Indonesia?”, demikian pertanyaan Mas Jito mengagetkan saya.

“emang kenapa mas?”, saya menimpali. Mas Jito menjawab dengan nada dongkol: “kita kan selama ini cari penghidupan sendiri-sendiri, sama sekali nggak ada dukungan dari pemerintah, malah pemerintah sering merugikan kita yang pedagang kali lima, kita sering digusur.

Pertanyaan Mas Jito ini bukan pernyataan politis, tapi pertanyaan yang benar-benar mewakili kesadaran yang jujur tanpa basa-basi, apa adanya, bukan by design. Pertanyaan rakyat biasa. Pertanyaan yang sangat mendalam menghunjam kedalam kesadaran banyak orang, sebagai melumernya kesadaran akan persamaan nasib sebagai satu bangsa, satu negara. Dengar porsi yang agak berbeda, pertanyaan yang sama bisa sedikit digeser dalam spektrum kesadaran masyarakat Bawean. “apa keuntungan kita menjadi warga Bawean?”

Pertanyaan ini adalah pertanyaan muhasabah atau introspeksi. Mungkin jika pertanyaan itu diajukan kepada kita masing-masing, jawabannya bisa macam-macam. Tapi dari sekian list jawaban itu, adakah yang membedakan atau bahkan memiliki nilai lebih dengan jawaban atas pertanyaan lainnya? Misalnya, “apa keuntungannya jadi warga madura?”, “apa keuntungannnya jadi Orang Jawa”, dll.

Orang bisa bilang saya paranoid , kampungan, dan sektarian. Tapi saya memiliki alasan, bahwa sama dengan keindonesiaan, kejawaan, kemaduraan, kesundaan, dll, kebaweanan adalah kekayaan dan modal sosial kultural yang harus dikonversi (diubah) menjadi kekuatan yang produktif. Jadi ke-Bawean-an, menurut orang-orang sekolahan, harus dipahami bukan sebagai kata benda yang statis, tetapi sebagai kata kerja yang dinamis. Sehingga ke-Bawean-an benar-benar bergerak produktif sebagai kesadaran obyektif menyangkut kehidupan nyata masyarakat Bawean. Dengan kata lain, ke-bawean-an hanyalah obyektivikasi. ke-Bawean-an memang tidak perlu di-kultuskan sebagai satu-satunya, karena dia hanyalah salah satu pintu min abwaabin mutafarriqah menuju cita-cita membangun Bawean yang lebih baik.

Biar lebih gamblang mengejawantah dalam kenyataan hidup sehari-hari, pertanyaan itu bisa lebih dikhususkan lagi. “Apakah keuntungannya sebagai petani Bawean”; “apa keuntungan sebagai nelayan Bawean”; “apa keuntungan sebagai guru Bawean”; ”apa keuntungan sebagai Kiai Bawean”, “apa keuntungan sebagai pedagang Bawean”dst.

Jika kita masih melihat Petani Bawean sengsara, masih melihat nelayan Bawean tak bisa beli solar untuk melaut, guru masih nyambi ke sawah, Kiai tak bisa menyekolahkan anaknya, pedagang di serbu oleh pedagang kelana dari jawa, dll. Itu semua masih pertanyaan yang harus kita jawab dengan konsepsi ke-bawean-an tadi.

Karena itu, Ke-Bawean-an bisa dikonsepsi sebagai skala prioritas perjuangan, memulai dari yang terdekat, tidak hanya berhenti secara genealogis (faktor keturunan), tapi juga teritorial ,kultural dan psikologis. Quu anfusakum wa-ahliikum naara adalah konsepsi yang melampaui pengertian-pengertian harfiah ahlun sebagai keluarga karena garis keturunan, melainkan bersifat sosiologis (kemasyarakatan) sebagaimana tugas kerasulan.

Hanya masalahnya, dulu sebelum era otonomi daerah banyak orang punya pikiran yang sama, Otonomi Daerah diperlukan sebagai jawaban atas sentralisasi kekuasaan yang bersifat top-down, bahwa kalau orang daerah bisa menentukan nasib-nya sendiri pasti nasib rakyat akan lebih baik. Apalagi kalau yang memimpin daerah adalah putra daerah sendiri. Istilah otonomi daerah dan putra daerah populer disuarakan dimana-mana. Tapi sejauh yang kita lihat dari banyak evaluasi perjalanan otonomi daerah, yang terjadi hanyalah otonomi kekuasaan, berpindahnya korupsi ke daerah, bukan otonomi rakyat. Putera daerah yang diharapkan dapat mengawal daerahnya sendiri ternyata menjalankan kepemimpinan tidak dengan cara lebih baik. Rakyat tetap saja sengsara. Kalau di Bawean sekarang semakin banyak orang (petani, nelayan, guru, kiai, pengusaha, dll) mengeluh karena beban ekonomi yang kian berat, jadi “apa keuntungannya menjadi warga Bawean”? Toh sekarang jabatan-jabatan penting di Bawean sudah banyak di pegang orang Bawean sendiri.

Masalah lainnya, saya masih belum banyak ketemu dengan anak-anak muda Bawean yang sekolah dan kuliah sambil kerja, sekolah dengan modal kemampuan dan biaya sendiri. Pendek kata, Generasi Bawean umumnya konsumtif. Berbeda misalnya dengan teman-teman saya yang dari Jawa yang jauh lebih mandiri dan produktif. Mereka banyak yang kuliah sambil jual koran, jual jajan gorengan, dll. Padahal, yang saya tahu, orang tuanya jauh lebih berada.

Hemat saya, kita harus dekatkan ke-bawean-an sebagai commonsense (kesadaran umum),sebagai konsepsi persaudaraan sosial yang luas. Sehingga masing-masing diantara kita warga Bawean, terutama yang memiliki jabatan publik (camat, lorah, guru, anggota DPR, dll ) bersatu padu sebagai keluarga besar Bawean dan memiliki kesadaran yang sama membangun Bawean. Pendek kata, modal sosial ke-Bawean-an harus didaku menjadi modal sosial yang produktif, bukan sebaliknya.

Jadi jelas sekali konsepsi perjuangan seperti ini bukanlah kampungan. Negara-negara maju, Amerika dan Eropa, dalam konteks ini sangatlah primordial. Pemerintahnya sangat melindungi kehidupan dan penghidupan rakyatnya. Mereka memberikan proteksi terhadap setiap Petani dan produk-produk dalam negeri lainnya. Sementara kita, rakyat kita sama sekali tanpa perlindungan. Na’udzubillah.

Jika kita mengenal ada dua model perjuangan, kultural dan struktural. Kedua-duanya harus sama-sama berjalan seiring. Pendekatan kultural lebih pada penciptaan kesadaran yang berdampak jangka panjang pada setiap warga dan generasi Bawean. Pendekatan kultural sangat efektif jika dilakukan melalui pendidikan dan pesantren. Pendidikan dan pesantren bergerak sebagai design perjuangan yang total untuk pewarisan nilai-nilai kemandirian, kewirausahaan, pencerdasan, kebersamaan, keadilan, keuletan, dll. Dalam konteks ini sejak kecil saya terkesan dengan jiwa kewirausahaan dan kemandirian yang berkembang di daerah Bawean bagian selatan (Pudhakek, komalasa, & sekitarnya) yang terus saya temukan bahkan ketika saya kuliah di Jogja. Komunitas Bawean yang berasal dari Komalasa, Suwari dan Podhakek yang ada di Jogjakarta, Solo, Kediri, & beberapa daerah lain di jawa benar-benar mengembangkan kesadaran komunalitas sebagai modal sosial yang kuat. Secara ekonomi kebanyakan mereka terbilang sukses tanpa kehilangan akar tradisi, tanpa malu mengaku orang Bawean. Luar biasa.

Sedangkan perjuangan struktural bergerak pada ranah penguasaan posisi-posisi strategis ( di bidang politik, birokrasi, ekonomi ,dll.) dan penciptaan kebijakan yang berpihak pada warga Bawean. Sekarang, sudah banyak warga Bawean yang sarjana dan pinter-pinter serta memiliki jabatan strategis. Itu harus dilakukan jejaring yang kuat sehingga suatu saat dengan kekuatan jaringan masing-masing kita perlu, misalnya, menginvestasikan kemampuan kita masing-masing secara by design untuk penguatan SDM Bawean. Investasi SDM ini adalah amal jariah yang sustainable (tidak akan putus-putus).

Untuk itu, di atas dua model perjuangan itu, saya membayangkan yang paling mendesak perlu dikembangkan adalah penguatan dan pemberdayaan SDM Bawean, melalui:

1. Pengembangan Lembaga scholarship / beasiswa untuk siswa-siswi bawean yang benar-benar cerdas, bukan karbitan. Ini sudah mulai dikembangkan oleh Bawean Institute di Jakarta. walaupun metode rekruitmen-nya perlu lebih diperketat dan bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi yang relevan dan strategis.

2. Pihak Kecamatan Tambak dan Sangkapura atas dukungan Pemda Gresik perlu proaktif melakukan kerjasama dengan Perguruan-Perguruan Tinggi Favorit, seperti UNAIR, ITS, UGM, IPB, dll. misalnya membentuk laboratorium budidaya di bidang perikanan dan pertanian yang dikembangkan di Bawean atau menjadikan Bawean sebagai binaan salah satu Perguruan Tinggi dimaksud.

3. Pengembangan Pendidikan keterampilan, Kedinasan dan khusus.
Saya yakin 3 hal ini dapat kita lakukan, terlebih jika selama ini orang-orang Bawean memiliki jaringan di sejumlah tempat, baik di Indonesia maupun di Luar negeri. Bisakah modal sosial ke-Bawean-an ini dikonversi menjadi kekuatan untuk membangun Bawean? Jawabnya, BISA. Walaupun tidak mudah.

*) Direktur Eksekutif Bawean Institute Jakarta; Direktur Utama PT. MADAH ARBATA Jakarta; Tenaga Ahli Anggota DPR-RI Fraksi PKB; Pengurus PP-LKKNU Jakarta; Mantan Ketua Senat Mahasiswa Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta; Mantan Presidium Forum Mahasiswa Syari’ah se-Indonesia (FORMASI); dan Mantan Ketua PB-PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan Mantan Koordinator KOBAR (Komite Bawean untuk Reformasi).