Media Bawean, 6 Oktober 2008
Sumber : Jawa Pos
GRESIK- Warga Pulau Bawean tak lama lagi tidak perlu tidur di pelabuhan hanya untuk menunggu keberangkatan kapal. Sebab, pembangunan lapangan terbang (lapter) di Bawean saat ini sudah rampung 60 persen. Diperkirakan, mulai tahun depan lapter tersebut sudah bisa digunakan.
Hal itu disampaikan salah seorang anggota DPRD Gresik yang mewakili Bawean, H Syarif, kepada Jawa Pos di sela-sela perjalanan menuju Bawean beberapa hari lalu.
Menurut anggota komisi A tersebut, proyek pembangunan lapter itu akan sangat membantu membuka akses maupun perkembangan Bawean yang kaya potensi pariwisata. "Yang pasti, itu akan sangat memudahkan perantau asal Bawean untuk pulang tanpa harus menunggu jadwal kapal laut," terang Syarif.
Proyek dengan total anggaran Rp 8 miliar dari APBD Jatim tersebut memakan lahan sekitar 70 hektare. Dari total lahan itu, enam hektare di antaranya milik warga. Maka, diperlukan perjanjian ganti rugi tanah warga.
"Namun, proses itu sudah selesai. Saat ini 60 persen sudah selesai digarap," jelas Syarif.
Lapter tersebut berlokasi di Kecamatan Tambak atau sebelah utara Bawean. Jadi, nanti Bawean akan memiliki dua pintu akses masuk. Yakni, di sebelah selatan ada pelabuhan kapal laut, sedangkan di bagian utara ada lapter.
Lapter itu sendiri memiliki landasan pacu sepanjang kira-kira 150 meter. Letaknya berbatasan langsung dengan pantai utara Pulau Jawa. "Pengerjaan proyek ini dilakukan oleh kontraktor yang dipilih oleh provinsi," kata Kadishub Pemkab Gresik Supardji. Karena itu, landasan tersebut hanya bisa didarati pesawat jenis Cesna maupun Casa dengan penumpang tak lebih dari 50 orang.
Meski salah satu tujuannya ialah membuka akses pariwisata Bawean, Syarif masih belum yakin apakah keberadaan lapter itu akan sanggup berbicara banyak. "Ini memang salah satu cara melengkapi infrastruktur. Namun, untuk mencapai gol terbukanya pariwisata Bawean masih belum dipastikan," ucap Syarif.
Menurut dia, selain infrastruktur, kendala terbesar aksesibilitas pariwisata Bawean adalah stigma warga, terutama tokoh Bawean, bahwa pariwisata lebih cenderung bermakna negatif. Mata rantai pariwisata masih dipahami sebagai makin menjamurnya praktik yang tidak sesuai dengan norma adat Bawean maupun Islam, agama yang dipeluk mayoritas warga.
"Akan tetapi, kami tetap mencoba memberikan pemahaman kepada mereka (tokoh masyarakat, Red), antara lain, dengan studi banding ke daerah pariwisata lain," tutur Syarif. (pra/ib)
Hal itu disampaikan salah seorang anggota DPRD Gresik yang mewakili Bawean, H Syarif, kepada Jawa Pos di sela-sela perjalanan menuju Bawean beberapa hari lalu.
Menurut anggota komisi A tersebut, proyek pembangunan lapter itu akan sangat membantu membuka akses maupun perkembangan Bawean yang kaya potensi pariwisata. "Yang pasti, itu akan sangat memudahkan perantau asal Bawean untuk pulang tanpa harus menunggu jadwal kapal laut," terang Syarif.
Proyek dengan total anggaran Rp 8 miliar dari APBD Jatim tersebut memakan lahan sekitar 70 hektare. Dari total lahan itu, enam hektare di antaranya milik warga. Maka, diperlukan perjanjian ganti rugi tanah warga.
"Namun, proses itu sudah selesai. Saat ini 60 persen sudah selesai digarap," jelas Syarif.
Lapter tersebut berlokasi di Kecamatan Tambak atau sebelah utara Bawean. Jadi, nanti Bawean akan memiliki dua pintu akses masuk. Yakni, di sebelah selatan ada pelabuhan kapal laut, sedangkan di bagian utara ada lapter.
Lapter itu sendiri memiliki landasan pacu sepanjang kira-kira 150 meter. Letaknya berbatasan langsung dengan pantai utara Pulau Jawa. "Pengerjaan proyek ini dilakukan oleh kontraktor yang dipilih oleh provinsi," kata Kadishub Pemkab Gresik Supardji. Karena itu, landasan tersebut hanya bisa didarati pesawat jenis Cesna maupun Casa dengan penumpang tak lebih dari 50 orang.
Meski salah satu tujuannya ialah membuka akses pariwisata Bawean, Syarif masih belum yakin apakah keberadaan lapter itu akan sanggup berbicara banyak. "Ini memang salah satu cara melengkapi infrastruktur. Namun, untuk mencapai gol terbukanya pariwisata Bawean masih belum dipastikan," ucap Syarif.
Menurut dia, selain infrastruktur, kendala terbesar aksesibilitas pariwisata Bawean adalah stigma warga, terutama tokoh Bawean, bahwa pariwisata lebih cenderung bermakna negatif. Mata rantai pariwisata masih dipahami sebagai makin menjamurnya praktik yang tidak sesuai dengan norma adat Bawean maupun Islam, agama yang dipeluk mayoritas warga.
"Akan tetapi, kami tetap mencoba memberikan pemahaman kepada mereka (tokoh masyarakat, Red), antara lain, dengan studi banding ke daerah pariwisata lain," tutur Syarif. (pra/ib)
